KEDUDUKAN NEGARA ATAS UTANG PAJAK PT. ARTIKA OPTIMA INTI DALAM KASUS KEPAILITAN

Abstract

ABSTRACT The State’s Preference Rights on Tax Debts of PT Artika Optima Inti in the Bankruptcy Process Tax rules have been put the State as the preference rights’ holder of tax debts. This rights exceeds the rights of other debt payments. The problem rises in corporate bankruptcy that still has a tax debt. Example of such case is PT Artika Optima Inti (PT. AOI) bankruptcy process, thus the title of this thesis is "The State’s Preference Rights of tax debts on PT Artika Optima Inti in Bankruptcy." Principal problems of this research are: 1) How does the application of State’s preference rights in the bankruptcy process of PT. AOI?; 2) How the Taxation Laws setting of tax debt collection company in the bankruptcy process?; 3) To which extent does the bankruptcy Law regulate corporate tax debt in the process of bankruptcy? Research objectives are: 1) to know how the implementation of States’s preference rights of tax debts on PT. AOI bankruptcy process; 2) to know a clearer picture of juridical legislation regarding the collection of tax debts on companies in the bankruptcy process by taxation rules; 3) to find out the extent of Bankruptcy Law arranges payment of tax bills on companies in the bankruptcy process. This study uses applied normative approach (applied law approach) with the type judicial case study. The study found out that at the first level trial to cassation’s legal action trial, the State preference rights is not automatically prevails. However, with the jurisprudence of the Supreme Court Decision No. 15 K/N/1999, judges win the state's claim to achieve full payment of PT AOI tax debts over other debts. The conclusions: 1) the implementation of State’s preference rights is not necessarily practicable on companies in the bankruptcy process’ case. 2) The collection of tax debts specially for companies in the bankruptcy process is not specifically regulated under the taxation laws. 3) The process of settlement of tax bills of bankrupt companies are also not specifically regulated in the Bankruptcy Law. Advices: 1) the needs of support from various parties in the implementation of the State’s preference rights. 2) The needs to accommodate workers interest in conforms with the purpose of taxation is urgent. 3) The curator must be able to understand the interest of the State in collecting taxes. Keywords: Tax Debt, the State’s Preference Rights, Bankruptcy. ABSTRAK Kedudukan Negara atas utang pajak PT ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan Peraturan perpajakan telah mendudukkan negara sebagai pemegang hak mendahulu atas utang pajak. Hak mendahulu atas utang pajak ini melebihi hakhak atas pelunasan utang lainnya. Persoalannya jika kepailitan terjadi pada perusahaan yang masih memiliki utang pajak. Contoh kasus yang terjadi dalam proses kepailitan PT Artika Optima Inti (AOI), sehingga judul penelitian tesis ini adalah “Kedudukan Negara atas utang pajak PT ARTIKA OPTIMA INTI dalam Kasus Kepailitan.” Pokok permasalahan adalah: 1) Bagaimana penerapan hak mendahulu (preferen) yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI?; 2) Bagaimana pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit?; 3) Sejauh mana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang UUK dan PKPU mengatur pelunasan tagihan utang pajak perusahaan dalam proses pailit? Tujuan penelitian adalah: 1) mengetahui penerapan hak mendahulu (preferen) yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak atas penagihan utang pajak perusahaan pailit dalam perkara kepailitan PT. AOI; 2) mengetahui gambaran yuridis yang lebih jelas mengenai pengaturan Perundangan Perpajakan terhadap penagihan utang pajak bagi perusahaan dalam proses pailit; 3) mengetahui sejauh mana UUK dan PKPU mengatur pelunasan atas tagihan utang pajak pada perusahaan dalam proses pailit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif terapan (applied law approach) dengan tipe judicial case study. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada persidangan tingkat pertama hingga upaya hukum kasasi, kedudukan Hak mendahului yang dimiliki negara tidak diprioritaskan oleh pengadilan. Namun demikian dengan adanya novum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Putusan 15 K/N/1999, Majelis hakim memenangkan tuntutan negara untuk didahulukan pelunasan utang pajaknya. Kesimpulannya adalah: 1) Penerapan hak mendahulu yang dimiliki negara dalam kasus utang pajak ternyata tidaklah serta merta dapat dilaksanakan apabila terjadi kepailitan terhadap perusahaan yang masih memiliki utang pajak. 2) Penagihan utang pajak terhadap perusahaan dalam proses pailit tidak diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan. 3) proses pelunasan tagihan utang pajak perusahaan pailit juga tidak secara khusus diatur dalam UUK dan PKPU. Saran penulis: 1) Perlu dukungan berbagai pihak dalam penerapannya. 2) Kepentingan buruh perlu diakomodasi dengan bunyi aturan yang lebih tegas dan selaras dengan kepentingan perpajakan. 3) Kurator harus mampu memahami kebutuhan negara dalam pengumpulan pajak. Kata kunci: utang pajak, hak mendahulu negara (preferen), kepailitan.