PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH KARENA JUAL BELI SESUDAH PP NO.24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER)

Abstract

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu membantu Kepala Kantor Pertanahan dan masyarakat yang melakukan jual beli yang tidak diikuti pendaftaran, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya di Kecamatan Kaliwates. Permasalahan dan tujuan penelitian yang dibahas adalah : 1) Bagaimana Peran dan Tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran tanah karena jual beli setelah PP 24 Tahun 1997, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya jual-beli tanah yang tidak diikuti pendaftaran di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 3) hambatan-hambatan yang dihadapi PPAT dalam melaksanakan perannya di Wilayah Kerja Kabupaten Jember. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari penelitian langsung dilapangan dengan teknik wawancara kepada responden dan nara sumber. Sumber data sekunder diperoleh dari data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh di analisa secara kualitatif guna menjawab permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membantu pemerintah dan masyarakat, berkaitan dengan fungsi akta untuk menjamin kepastian hukum karena telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu (jual beli) sebagai dasar pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masih banyaknya jual-beli tanah yang tidak diikuti pendaftaran di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang paling dominan karena faktor ekonomi, 3) Hambatan-hambatan yang ditemui yaitu bukti kepemilikan yang tidak jelas, sistem manajemen yang tidak teratur dan terbatasnya juru ukur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, di Kecamatan Kaliwates masih banyak masyarakat melakukan jual beli yang tidak diikuti pendaftaran. Dengan adanya PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai penyempurna dari PP 10 tahun 1961, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor dapat Pertanahan menjalankan tugasnya dengan baik, Profesional, jujur, serta berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang ada. Kata Kunci : PPAT, Pendaftaran Tanah, Jual Beli ABSTRACT Land certificate officer (PPAT) was very required during implementation of land registration that is assisting Chief of Land Office and community who perform land trading which is not followed with registration, as well as stipulated within Government Regulation No.24 of 1997 about Land Registration. It purposed to provide warran upon legal certainty, especially in Kaliwates Sub District. Problems and aims of this research that is discussed within may explained as follow : 1) How PPAT”s role and responsibility in the land registration process because trading after Govermental Regulation No. 24 of 1997; 2) Factors that result prevalence land trading with no followed by land registration in Kaliwates Sub-District of Jember Regency Working Area. Method used in this research was juridical empiic with both primary and secondary data sources. The primary data source gained from direct observation on field through interview technique upon respondent and informants. While the secondary data gained from literature study through used primary and secondary legal materials. Data that is gained then qualitatively analized in order to answer all research problem questions. Result of this research showed that : 1) PPAT”s Roles and Responsibilities for helping government and community, related with certificate’s function for guarantying legal certainly for had been such legal action (trading – sell/buy) as registration foundation on Land Office, 2) Any Factors that resulted prevalence land trading without land registration in kaliwates Sub – District of Jember Regency, mostly because of economically factors, 3) Obstacles that:s found on field was the unclear ownership evident, disorder management system and the limitation upon the measurer. Conclusion drawn from this research was, in Kaliwates Sub – District, ther still many people perform land trading without registration. By issuance of Governmental Regulation No.24 of 1997 about land registration as finishing/completion of Governmental Regulation number 10 of 1961, PPAT and Land Office may conduct their duties well, profesionally, honest and keep strict hold the prevailed regulation. Keywords : Land Certificate Officer (PPAT), Land Registration, Sell/buy