PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 207/Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr )

Abstract

ABSTRAK “PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA” (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.207 Pdt.P/2005/PN.Jkt.Tmr dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.459/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Tmr) Perjanjian kawin merupakan persetujuan antara calon suami dan calon istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan. Di dalam Pasal Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur perbuatan hukum pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan 2 (dua) penetapan pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Di dalam praktek, terdapat pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan oleh pasangan suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, perbuatan hukum semacam ini tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di dalam ketentuan Undang-undang Hukum Perkawinan. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan dalam proses pencatatan dalam akta perkawinan maupun dampaknya terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dasar dan pertimbangan Hakim memutus permohonan penetapan tesebut dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa dasar dan pertimbangan Hakim mengabulkan permohonan pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah adanya persetujuan kedua belah pihak suami istri, adanya kealpaan dan ketidaktahuan mereka tentang ketentuan pembuatan perjanjian kawin yang harus dibuat sebelum perkawinan, dan adanya yurisprudensi dari penetapan sebelumnya. Hal ini ditempuh karena Pengadilan Negeri sebagai instansi hukum yang dijunjung tinggi, dimana produk hukumnya harus dipatuhi oleh siapapun. Akibat hukum pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak yaitu suami istri, akibat hukum terhadap kedudukan harta menjadi terpisah satu dengan yang lainnya, sedangkan untuk pihak ketiga, mempunyai kekuatan yang mengikat, sepanjang penetapan tersebut pihak ketiga tidak merasa dirugikan. Kata Kunci : Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan ABSTRACT ARRANGEMENT OF THE AFTER MARRIED AGREEMENT AND ITS LEGAL CONSEQUENCE TOWARD THE THIRD PARTIES ( CASE STUDY ON SENTENCE OF EAST JAKARTA STATE COURT NO. 207/PDT.P/2005/PN.JKT.TMR AND THE SENTENCE OF EAST JAKARTA STATE COURT NO.459/PDT.P/2007/PN.JKT.TMR) Marriage agreement constitutes deal between future husband and wife to stipulate the married consequences on their property wealth that is distorted from property unity. In the Article 147 of Civil Law and Article 29 of Law No.1 of 1974 about marriage was stipulated on legal action of married agreement composition, that is performed before or when married was held. The approach method used in this research normative juridical, that is, research that look on its legal effective in the middle of people. Data used in this research was secondary data, that is data in form of literature study and 2 (two) decisions from East Jakarta state Court. Further, data will be analyzed qualitatively normative. In practice, there was marriage agreement composition that is performed by both husband-wife couple, after married was held by propose on State Court to make decree upon it. This legal action was not stipulated either within Civil Law regulation and or marriage law. this issue raise problems in the administration process of the marriage deed and impacted toward the third parties. This research was aimed to know the judge’s foundation and considerations when decide those proposal and its legal consequence after the establishment from state court. Based on result, it may conclude that Judge’s foundation and consideration to grant the marriage agreement proposal after married was the agreement of both parties, husband and wife, the existence of their dereliction and unknowing about stipulation of marriage agreement that must be arranged before married, and the existence of jurisprudence from previous stipulation. This attained because State Court as the respected legal institution, which its legal products must be obeyed by everybody. Legal consequence agreement is tied both parties, namely husband and wife. Its legal consequence upon property wealth position became separate one each other, while upon the third parties, it has tied power, as long as the third parties were not feel inflicted by such stipulation. Keywords : Arrangement of the After Married Agreement