PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KURANG DARI SATU HEKTAR DAN PENETAPAN GANTI KERUGIANNYA (Studi Kasus Pelebaran Jalan Gatot Subroto Di Kota Tangerang)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Penetapan Ganti Kerugiannya tidak lepas dari masalah pelepasan hak atas tanah, bangunan serta benda-benda yang terkait didalamnya. Dalam melakukan pelepasan hak atas tanah sering terjadi masalah terutama berkaitan dengan Penetapan Ganti Rugi, seharusnya dilakukan dengan memperhatikan lokasi obyek tanah yang akan dibebaskan, harga pasaran, sehingga memenuhi rasa keadilan terutama bagi pemilik obyek tanah. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang Dari Satu Hektar dan Penetapan Ganti Kerugiannya dalam pembangunan Pelebaran Jalan Gatot Subroto dan pembuatan Over Pass di Kota Tangerang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terkena pembangunan tersebut. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer, dan data sekunder. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Kurang Dari Satu Hektar didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 serta peraturan pelaksananya dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pola penetapan ganti rugi berdasarkan musyawarah antara pemilik obyek tanah dengan Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah dengan melihat nilai jual obyek tanah tahun berjalan dan harga pasaran atau nilai sebenarnya, akan tetapi walaupun sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, tetapi masih ditemukan adanya pelepasan hak atas tanah milik adat yang seharusnya dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan ternyata tidak dilakukan tetapi dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (Camat). Demikianlah hasil penelitian ini. diharapkan dapat memberi masukan kepada Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Penilai Harga dari Dinas Pertanahan Kota Tangerang, sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum untuk lebih memperhatikan nilai harga nyata obyek tanah sehingga adanya penghormatan atas hak atas tanah dan pemilik obyek tanah dalam hal penetapan ganti rugi. Kata Kunci; Pengadaan Tanah, Dibawah Satu Hektar, Ganti Rugi. ABSTRACT Land Acquisition for Public Interest and Decision Change disadvantage can not be separated from the problem of disposal of land rights, buildings and related objects therein. In conducting the release of land rights is often a problem particularly associated with the determination of Torts, should be conducted with respect to the location of the land objects to be freed, the market price, thus fulfilling a sense of justice, especially for owners of land objects. The purpose of this study is to determine the implementation of Land Acquisition for Public Interest The extent of Less Than One Hectare and Decision Change widening disadvantage in the development and manufacture of Jalan Gatot Subroto Pass Over in Kota Tangerang if were in accordance with existing regulations and meet the communities affected by the sense of justice such development. Method of approach used in this thesis research is empirical research methods and specifications juridical research is descriptive analysis. The collection of data using primary data collection methods and secondary data. The technique is a qualitative descriptive analysis. From the research that has been done shows that the implementation of Land Acquisition for Public Interest The extent of Less Than One Hectare is based on Presidential Regulation Number 65 Year 2006 and the regulations in Regulation Chief executive of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 3 of 2007 on Land Procurement for Development of Interest general, the pattern of determination of compensation based on consensus among the owners of the land object with Government Agencies in need of land by looking at the sale value of land subject of the current year and the market price or actual value, but despite being based on existing regulations, but still found the above waiver customary land should be done before the Chief of the Land Office had not done but done in the presence of temporary Maker Official Land Deed (Sub). Thus the results of this research. expected to provide inputs to the Management Team Assessment Team Activities and Rates of Tangerang Municipal Land Office, as government agencies that implement the Procurement Land For Development For Public Interest for more attention to the value of the real price of land so that the object of respect for land rights and land owners in the object the determination of compensation. Keywords: Land Acquisition, Under One Hectare, Torts