TINJAUAN TENTANG PERALIHAN BENTUK HUKUM PERGURUAN TINGGI NEGERI MENJADI BADAN HUKUM PENDIDIKAN PEMERINTAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dilakukannya penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang mengamanatkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi wajib merubah bentuknya menjadi Badan Hukum Pendidikan. Hal ini mengakibatkan Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan mempunyai hak pengaturan tidak hanya dalam bidang akademik namun juga bidang lainnya, seperti keuangan, administrasi dan kelembagaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai peralihan bentuk hukum Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah serta mengidentifikasi hambatan yang terdapat dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah metode penelitian yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang mendukung data primer. Teknik analisis adalah deskriptif kualitatif Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, terdiri dari proses penyusunan, persetujuan, koordinasi dan harmonisasi serta penetapan rencana peralihan dan rancangan Peraturan Pemerintah yang telah dibuat oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri. Dalam proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah ditemukan hambatan internal dan eksternal yang dikhawatirkan akan menghambat proses peralihan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah. Kata kunci : Prosedur peralihan, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Hukum Pendidikan. ABSTRACT Historical-back ground of this research is according to the Law Number 9 The year 2009 about Education Legal Entity, education institute carrying out formal education at higher education ladder is obliged to change form becoming Education Legal Entity. This thing results Government College which in the form of Education Legal Entity had arrangement rights is not only in the field of academic but also other area, like finance, administration and institution. Purpose of this research meant to know about switchover of Government College legal form becomes Education Legal Entity of The Government and identifies resistance on process switchover of Government College becomes Education Legal Entity of The Government. Approach Method applied in research of this thesis is research method of yuridis normative and specification of research applied is descriptively analytical. Research data collecting applies secondary data collecting method, that supporting primary data. Analytical technique is qualitative descriptive From research result done, concluded that switchover process of Government College becomes Education Legal Entity of The Government according to invitors Nomor 9 The year 2009 about Education Legal Entity, consisted of compilation process, approval, coordination and harmonisation and stipulating of switchover plan and planning Government Regulation which has been made by Government College leader. In process of switchover of Government College becomes Education Legal Entity of The Government is found [by] internal resistance and eksternal worrying of will pursue switchover process of Government College becomes Education Legal Entity of The Government. Keyword : Switchover procedure, Government College, Education Legal Entity.