PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK-HAK KREDITOR (Studi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)

Abstract

Abstrak Problematika Jangka Waktu Pendaftaran Hak Tanggungan dan Akibat Hukumnya Terhadap Hak-hak Kreditor (Studi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah) Proses pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektifitas pemberlakuan jangka waktu tujuh hari dalam pengiriman APHT dan warkah lain dari Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai kepada proses penyelesaian pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan dan akibat hukum terhadap hak-hak kreditor. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui efektifitas pengiriman APHT dan warkah lain dari PPAT ke Kantor Pertanahan dan proses pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan serta akibat hukum apa yang muncul terhadap hak-hak kreditor. Metode penelitian yang digunakan dalam proses penulisan penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskritif analitis dengan metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif deskritif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Jangka waktu pelaksanaan pengiriman APHT dan warkah yang dibutuhkan untuk pendaftarannya pada Kantor Pertanahan cenderung tidak tepat waktu, dari 80 sampel permohonan, yang dilaksanakan sampai dengan hari ketujuh setelah penandatanganan APHT sebanyak 16 permohonan atau 20%, selebihnya 64 permohonan atau 80% dilaksanakan setelah hari ketujuh.(2) Proses pendaftaran Hak Tanggungan dalam daftar administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (4) UUHT tetapi secara faktual di lapangan pendaftaran Hak Tanggungan tidak tepat waktu,(3) akibat hukum ketidaktepatan waktu proses pendaftaran Hak Tanggungan terhadap hakhak kreditor secara normatif, selama sertipikat Hak Tanggungan belum terbit, maka kedudukan kreditor sebagai kreditor konkuren, terbukanya kesempatan bagi pihak ketiga meminta peletakan sita oleh Pengadilan,jika debitor/pemilik jaminan dinyatakan pailit, obyek jaminan termasuk dalam boedel pailit. Secara empiris,di Kota Palangkaraya tidak ditemukan adanya penghentian pendaftaran Hak Tanggungan karena adanya peletakan sita atau putusan kepailitan. Kata Kunci: Jangka Waktu, Pendaftaran Hak Tanggungan, Akibat Hukum ABSTRACT Problems of Security Right Registration Term and Its Legal Consequences of Creditor’s Rights ( A Study at the Land-Affairs Office of Palangka Raya City, Central Borneo) The procces of Security Right registration at the Land-Affairs Office of Palangka Raya City. The problems discussed in this research are how far the effectiveness of the validation of seven day-term in the dispatch of the Grant of Security Right Certificate and other aerogram from the Land Deed Official to the process of the completion of the Security Right regitration in the Land-Affairs is and the legal consequences of creditor’s rights. The objectives of this research are to find out the effectivenes of the dispatch of the Grant of Security Right Certificate and other aerogram from the Land-Affairs Office olso the emerging legal consequences of creditor’s rights. The research method used in the composition process of this research is the juridical-empirical method with the descriptive-analytical research employing the qualitative-descriptive data analysis. The research result show that (1) the term of the dispatching execution of the Grant Of Security Rights Certificate an aerogram recuired for registration an the Land-Affairs Office tend to be not right in time; from 80 sample of request, there are only 16 request or 20% of term have been executed until the seventh day after the signing of the Grant Security Rights certificate. The rest, as many as 64 request or 80% are executed after the seventh day. (2) the process of Security Right registration in the administrative list has fulfilled the stipulition in Article 13 verse (4) of Security Rights Act;however, in fact the Security Rights registration is bot right in time. (3) The legal consequences of the process of Security Right registration that is not right in time of the creditor’s rights normatively, as long as the security right certificate has not been isued; therefor, the position of creditor is as the concurrent creditor, there is an opportunity for the third party to request for the cease of consfication conducted by the Court, and if the debtor/owner of security is stated as bankrupt, the security object is include in the bankrupt asset. Empirically, there is no cease of Security Right registration due to cease of confiscation or bankrupt decision that can be found in Palangka Raya City. Keywords: term, Security Right registration, legal consequences