TANGGUNG JAWAB PEMENANG LELANG TERHADAP BARANG DITOLAK

Abstract

Abstrak Penolakan oleh pengguna barang/jasa (pemerintah) terhadap barang yang telah disediakan oleh penyedia barang/jasa selaku pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) pada prakteknya didasarkan alasan penggunaan merek tertentu yang telah ditentukan dalam pelaksanaan awal petenderan umum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan prundangundangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) penerapan prinsip hukum kontrak dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah; 2) tanggung jawab pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) terhadap barang yang di tolak dalam dokumen kontrak bidang barang dan jasa, yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak; 3) faktor-faktor yang menyebabkan barang ditolak dalam kontrak bidang barang dan jasa yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Pengumpulan data melalui data primer dan data skunder. Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 1) Penerapan prinsip pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam hukum kontrak secara umum Prinsip Efisiensi, Prinsip Efektif, Prinsip Terbuka, Prinsip Transparansi dan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif serta Prinsip Akuntabel belum dilaksanakan sepenuhnya, khususnya berkaitan dengan Prinsip Transparansi dan Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif; 2) Tanggung jawab pemenang lelang (dalam hal ini tender pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah) terhadap barang yang ditolak dalam dokumen kontrak bidang barang dan jasa, yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak berkaitan dengan pelaksanaan asas/prinsip Itikad Baik dari pihak penyedia barang/jasa. Selain itu, itikad baik tersebut juga bertujuan agar pihak penyedia barang/jasa (khususnya CV. Agung Bahari Sejahtera) tidak masuk daftar hitam kontraktor yang bermasalah (black list) oleh pemerintah, sehingga hal itu juga akan berpengaruh pada kredibilitas kontraktor yang bersangkutan dan menjaga hubungan baik dikemudian hari; 3) Faktor yang menyebabkan barang ditolak dalam kontrak bidang barang dan jasa yang sebenarnya telah sesuai dengan dokumen kontrak adalah penggunaan kata “setara” yang menimbulkan perbedaan persepsi merupakan faktor utama yang menyebabkan barang ditolak yang sebenarnya telah sesuai dengan Dokumen Kontrak. Hal ini berkaitan dengan pelaksanan prinsip kebebasan berkontrak oleh pemerintah selaku pengguna barang/jasa yang dituangkan dalam dokumen kontrak. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Lelang, Barang Ditolak Abstract Denial by goods/service user (government) towards goods that provided by ready goods/service as auction winner (in this case goods supplying offer and service by government) in the practice has been based certain brand use reason that determined in beginning execution offering general. This matter is of course opposes rule operative. this research aim detects: 1) contract law principle applications in goods supplying and service by government; 2) auction winner responsibility (in this case goods supplying offer and service by government) towards goods at refuse in goods area contract document and service, actually as according to contract document; 3) factors that causes goods is aversed goods area in bond and service actually as according to contract document. Method approaches that used in this thesis arrangement approaches empirical juridical and this watchfulness spesification analytical descriptive. data collecting passes primary data and secondary data. analysis method that worn qualitative, and the data presentation in the form of report is written scientifically. Based on researchs result that got to show that 1) goods supplying principle applications and service by government in contract law in general efficiency principle, effective principle, opened principle, transparency principle and principle fair/not discriminatory with principle akuntabel uncommitted thoroughly, especially related to transparency principle and principle fair/not discriminatory; 2) auction winner responsibility (in this case goods supplying offer and service by government) towards goods that aversed in goods area contract document and service, actually as according to contract document related to good faith basis/principle execution from side ready goods/service. besides, good faith also aim so that side ready goods/service (especially CV. Agung Bahari Sejahtera) doesn't enter contractor blacklist that (black list) by government, so that that thing also will have contractor credibility concerned; 3) factor that causes goods is aversed goods area in bond and service actually as according to contract document word use" equal" evoke perception difference has been primary factor causes goods has been aversed actually as according to contract document. this matter is related to do freedom principle of contract by government as goods/service user that is unbottled in contract document. Keyword : responsibility, auction, goods is aversed