ROYA PARTIAL TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, KANTOR CABANG SEMARANG

Abstract

ABSTRAK ROYA PARTIAL TERHADAP OBYEK HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KONSTRUKSI DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk, KANTOR CABANG SEMARANG Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan piutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, apabila debitor cidera janji (wanprestasi) maka kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Pemberian hak tanggungan merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang-piutang ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan akta otentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur meteri perjanjian tersebut. Ciri-ciri hak tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU Hak Tanggungan mengandung pengertian bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak tanggungan dan setiap bagian daripadanya. Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan. Untuk menampung perkembangan kebutuhan dunia perkreditan antara lain untuk mengakomodasi keperluan pendanaan pembangunan perumahan, asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat dikecualikan dengan pasal 2 ayat (2) UU Hak tanggungan yang lebih dikenal dengan istilah Roya Partial, yang menyatakan “ Apabila hak tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah, yang dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan, yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga kemudian hak tanggungan tersebut hanya membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi “. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan yuridis empiris, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dari pasal 2 ayat (2) tersebut dalam praktek perkreditan, dan bagaimana proses hapusnya hak tanggungan pada bagian obyek hak tanggungan yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang telah bebas dari hak tanggungan yang semula membebaninya. Dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Hak Tanggungan tersebut maka dapat diketahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembebanan Hak tanggungan atas tanah milik pengembang dan apabila unit satuan rumah yang telah dibangun oleh pengembang tersebut laku terjual bagaimana proses roya partial terhadap Hak Tanggungan atas tanah milik pengembang tersebut, sehingga upaya pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dapat terwujud dengan peran serta pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum. Kata Kunci : Roya Partial, Hak Tanggungan ABSTRACT ROYA PARTIAL TOWARDS BURDEN RIGHT OBJECT IN CONSTRUCTION CREDIT AGREEMENT AT PT. INDONESIA STATE BANK (SHARE), Tbk, OFFICE BRANCH SEMARANG Burden right guarantee right on soil for certain credit amortisasi, give position is gived to certain creditor towards creditors other. in meaning, when does debtor cidera promise (wanprestasi) so burden right owner creditor justifiably sell to pass soil general auction that guarantee follow law and regulation rule concerned with right mendahulu than other creditors. burden right gift is agreement ikutan from main agreement that is agreement that evokes contractual terms utang-piutang that guaranteed the amortisasi. agreement that evoke contractual terms utang-piutang this can be made with deed underhand or with authentic deed depend on law rule that regulates meteri agreement. burden right feature can not be assortinged to confirmed in section 2 verse (1) uu burden right contains explanation that burden right loads according to intact burden right object and every part thereof. melunasinya some of debt that guaranteed meaningless bebasnya a part burden right object from burden right load. To accommodate world need development perkreditan among others to mengakomodasi housing development financing need, basis can not be assortinged with section 2 verse (2) uu burden right more knowledgeable with term roya partial, declare" when is right burden burdened in several land right, can memperjanjikan in burden right gift deed, that debt amortisasi that guaranteed can be done by instalment magnitude equal to value each land right that be part from burden right object, be released from burden right, so that then burden right only loads burden right object remainder to guarantees debt remainder not yet liquidated" . Method approaches that used by researcher method approaches empirical juridical, so that with this watchfulness knowable how does execution from section 2 verse (2) in practice perkreditan, and how does burden right the erase process in burden right object part concerned registerred in soil book and sertipikat land right that free from burden right at first load it. With rule existence section 2 verse (2) uu burden right so knowable clearly how burden right load execution on developers ownership land and when does house unit unit that been built by developers sold out sold to how process roya partial towards burden right on developers ownership land, so that bational development efforts that be efforts to realize fair people welfare and wealthy based on five principles and constitution 1945 can materialized with character with also society as a civil and corporate body. keyword: roya partial, burden right