PERALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA SECARA DI BAWAH TANGAN DAN PROSES PEROLEHAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA (Studi Kasus di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja – Jakarta Utara)

JUMIN, JUMIN (2010) PERALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA SECARA DI BAWAH TANGAN DAN PROSES PEROLEHAN HAKNYA DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA UTARA (Studi Kasus di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja – Jakarta Utara). Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
468Kb

Abstract

Abstrak Peralihan Penguasaan Tanah Negara Secara Dibawah Tangan dan Proses Perolehan Haknya Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara (Studi Kasus di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja – Jakarta Utara) Perolehan hak atas tanah selain pemindahan hak (jual beli), juga dapat diperoleh melalui permohonan hak atas Tanah Negara. Di wilayah DKI Jakarta banyak terdapat penguasaan Tanah Negara yang di atasnya sudah dibangun perumahan-perumahan secara permanen. Biasanya mereka dapat menjual bengunan tersebut yang berdiri di atas Tanah Negara. Praktek jual beli bangunan di atas Tanah Negara sering dilakukan dengan akta dibawah tangan dan pembeli dapat mengajukan hak atas tanahnya melalui permohonan hak ke Kantor Pertanahan setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan responden dan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan mealui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hkum sekunder. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendaefkripsikan permasalahan penelitain dengan hasil penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Pelaksanaan permohonan tanah negara yang dilakukan melalui jual beli bangunan di penguasaan atas Tanah Negara secara dibawah tangan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara belum tercapai seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kenyataanya masyaratkat di wilayah Kantor Pertanahan Jakarta Utara belum mengerti proses perolehan hak atas tanahnya, sehingga mereka tidak mengurus permohonan haknya ke Kantor Pertanahan dan mereka sudah merasa cukup dengan bukti kepemilikan berupa Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat hanya di bawah tangan. 2) Akibat hukumnya dari peralihan penguasaan hak atas tanah negara secara dibawah tangan adalah dengan dibuatkannya Perjanjian jual beli penguasaan di atas Tanah Negara secara dibawah tangan akan mempunyai akibat hukum bagi penjual, yaitu beralihnya hak penguasaan atas tanah dan bangunan di atas Tanah Negara yang menjadi penguasaan pembeli. Untuk itu hak atas Tanah Negara, pihak pembeli harus mengajukan permohonan hak atas Tanah Negara menjadi salah satu hak atas tanah (HGB) ke Kantor Pertanahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perolehan haknya Di Kantor Pertanahan Jakarta Utara belum tercapai seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan sosialiasi hukum agar masyarakat memahami tentang pentingnya peralihan hak atas Tanah Negara dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga dasar pengajuan pendaftaran hak/ permohonan hak ataupun sebagai dasar untuk mengalihkannya kepada pihak lain khususnya terhadap Tanah Negara tidak menimbulkan konsekuensi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri di kemudian hari. Kata Kunci : Peralihan, Penguasaan, Tanah Negara. 8 ABSTRACT Goverment Land Mastery Transition According To Underhand and The Right Result Process at Land Matters Office North Jakarta (Study Case at sub-district Tugu Utara, district Koja – North Jakarta) Land right result besides conveyancing (sells to buy), also obtainable pass right request on land of country. at area DKI Jakarta many found goverment land mastery at on it built housings permanently. Usually they can sell build that stand above land of country. Building sales practice above land of country often done with deed under hand and purchase can submit right on the soil pass right request to local land matters office. The research uses juridical empiric as the method, with the research specification of descriptive analytical. The data used are taken from primary data gained from the field research through interview with the respondent and source speaker, and secondary one gained from literature through reviewing the primary and secondary law material. The collected data are analyzed qualitatively upon the problem describing with the deductive conclusion. From this research result knowable that: 1). goverment land request execution that done to pass mastery sales above land (of) country according to under hand at land matters office Jakarta north not yet reached such as those which regulated in operative rules and regulations. In the fact society at land matters office area Jakarta north not yet understand right result process on the soil, so that they don't administer the right request to land matters office and they have felted enough with property proof shaped contract of purchase that made only underhand. 2) its legal consequences from country land right mastery transition according to under hand with make mastery purchasing and selling agreement above land (of) country according to under hand has legal consequences for seller, that is change it mastery right on soil and building above land (of) country that be purchase mastery. for that country land right, buyer must apply country land right be one of the land right (HGB) to land matters office appropriate applicable law rule. Based on research result can be pulled conclusion that the right result process at land matters office Jakarta north not yet reached such as those which be regulated in operative rules and regulations, for that necessary done socialisation law so that society realizes about the important country land right transition is done to face official functionary, so that base enrollment submission right/ right request and or as basis for shift it to other party especially towards goverment land can not evoke consequence that can harm society itself later on day. Keyword : transition, mastery, goverment land.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:23994
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:15 Nov 2010 09:44
Last Modified:15 Nov 2010 09:44

Repository Staff Only: item control page