TINJAUAN YURIDIS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DI BANK BTN

Abstract

ABSTRAK Tinjauan Yuridis Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset di Bank BTN Pemenuhan perumahan sebagai kebutuhan dasar rakyat menjadi salah satu arah pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Secara faktual dan data historis kapasitas perbankan dalam mendukung program dimaksud melalui KPR terdapat ketidaksesuaian kebutuhan perumahan dan kemampuan masyarakat disebabkan adanya kesenjangan antara penyaluran kredit perumahan bersifat jangka panjang berbanding penghimpunan dana masyarakat bersifat jangka pendek. Terobosan mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan sistem Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui pembentukan lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan (SMF) yaitu melakukan proses sekuritisasi yang diserahkan kepada suatu wahana yang disebut Special Purpose Vehicle (PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)). Dalam transaksi Pasar Modal Indonesia, wahana sekuritisasi berupa KIK EBA. Bank BTN telah berhasil melaksanakan Sekuritisasi KPR yang pertama dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia dengan nama KIK EBA Danareksa SMF 01 KPR BTN. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum Bank BTN dengan PT. SMF sebagai Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan dan mengetahui kedudukan agunan yang dijaminkan oleh debitor kepada Bank BTN sebagai kreditor asal (originator) dalam KIK EBA. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hubungan hukum yang timbul dalam pembiayaan sekunder perumahan merupakan suatu perikatan antara : Pemerintah dengan Bank BTN, Bank BTN dengan developer; Bank BTN dengan masyarakat penabung, Bank BTN dengan debitor KPR, Debitor KPR dengan developer; dan Bank BTN dengan PT. SMF. Perikatan yang terjadi dalam mekanisme pembiayaan sekunder perumahan berupa Perjanjian dalam mekanisme kredit KPR bank dan Perjanjian dalam mekanisme Sekuritisasi Aset. Perikatan atau perjanjian jual beli piutang tersebut dilakukan secara jual putus harus diikuti dengan penyerahan piutang sesuai dengan ketentuan Pasal 613 KUHPerdata yaitu Cessie. Jaminan berupa Hak Tanggungan merupakan jaminan yang dimaksud dalam proses sekuritisasi dalam SMF. Hak Tanggungan sebagai suatu jaminan dalam bentuk hak kebendaan (jaminan kebendaan) merupakan bentuk agunan dengan obyek tanah sebagai agunannya yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditornya dan selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada sebagai pencerminan dari hak kebendaan (rights in rem). Peralihan piutang secara cessie, maka kedudukan Hak Tanggungan yang melekat dalam piutang berpindah kepada investor yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat. Demikian hasil penelitian ini, diharapkan adanya ketentuan khusus tentang pelaksanaan sekuritisasi aset dan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Hak Tanggungan yang khusus mengatur transaksi terkait sekuritisasi aset. Kata kunci: Sekuritisasi Aset, Perusahaan Pembiayaan Sekunder, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset ABSTRACT Judicial Review of The Collective Investment Contract Asset Backed Securities at Bank BTN Fulfilling the citizen basic needs of housing is one direction towards the achievement of the National Long Term Development Plan Year 2005-2025. Based on fact and historical data of banking capacity in supporting the said program, there is inconsistency on housing needs and the ability of community due to the discrepancy between the distribution of long-term housing loans versus short term public funding. Breakthrough to overcome this gap, amongst other, is by developing a secondary mortgage system through the establishment of the Secondary Housing Financing (SMF), namely securitization process submitted to a vehicle called the Special Purpose Vehicle (PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero)). In Indonesian capital market transaction, securitization vehicles such as KIK EBA, Bank BTN has successfully implemented the first mortgage securitization undertaken by the banking industry in Indonesia with the name of the SMF 01 KIK EBA Danareksa KPR BTN. The purpose of this study is to determine the legal relationship between PT Bank BTN and PT SMF as a Secondary Housing Finance Institutions and to know the position of collateral pledged by the debtor to the Bank BTN as a creditor of origin (originator) in KIK EBA. This study uses the approach of empirical legal research methods and the specification of the research is descriptive analysis. Research data collection method uses collecting primary data and secondary data with qualitative descriptive analysis techniques. Legal relations arising in the secondary mortgage is a commitment between: the Government and Bank BTN, Bank BTN and the developer; Bank BTN and the public depositors, Bank BTN with mortgage (KPR) debtor, debtor's mortgage with the developers, and Bank BTN and PT SMF. Commitment that occurs in the secondary housing finance mechanisms includes agreement in credit mechanism of bank mortgage and Asset Securitization Agreement. This commitments (or the receivables purchase agreement) made by selling off, must be followed by submission of accounts in accordance with the provisions of Article 613 of the Civil Code Assignment named Cessie. Guarantee Mortgage is a collateral form referred to in the process of securitization in the SMF. Mortgage as a collateral in the form of material rights (security interest) is a form of collateral with the object of land as collateral which gives precedence to the creditor position and always follow the object in the hands of anyone where object is located as a reflection of the material rights (rights in rem). Transition receivables by cessie, then the position of Mortgage inherent in receivables transferred to investors, who in this case, represented by the Trustee. Finally, the results of this study is expected to provide special provisions concerning the implementation of asset securitization and the Implementing Regulations of the Mortgage Act specifically related to asset securitization transaction. Keywords : Asset Securitization, Secondary Finance Company, Collective Investment Contract Asset Backed Securities