EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK KEBUMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL

Abstract

ABSTRAK Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia. Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi dan perlindungan atas motif batik kebumen sebagai karya intelektual tradisional. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dengan kendalanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait. Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, eksistensi motif batik kebumen dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. Kedua, perlindungan motif batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) UU Hak Cipta. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Kebumen hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kebumen, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. Sedangkan kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar. Kata Kunci: Batik Kebumen, eksistensi, perlindungan, Hak Cipta, upaya. ABSTRACT Batik art evolve with the industry, so that alongside the economic potential of cultural potential inherent in batik. IPR is a relatively new legal system which has the orientation of the protection of economic assets as well as respect for human intellectual creativity. This study investigated the existence and protection of Kebumen batik as traditional intellectual work. It is also about government actions in an effort to encourage Kebumen batik industry protection needs to be studied together with the constraints. This study uses empirical juridical approach with descriptive analytic. Because the juridical character of an empirical approach, the research materials used include primary and secondary data. Primary data was obtained with the technique of guided free interview with the specified subject. While secondary data used are primary legal materials such as Law No. 19 of 2002 on Copyright and official government documents, while the secondary legal materials with some related literature. All data is then compiled and analyzed using qualitative descriptive methods. Results showed, first, the existence of batik Kebumen felt not only in terms of art and cultural shows typical areas of ecological, but also economically. Second, protection Kebumen batik motifs based on Copyright law is divided into traditional motifs and contemporary motifs. Respectively provided for in Article 10 paragraph (2) and Article 12 letter (i) Copyright Act. Third, the Government Kebumen only non-judicial efforts in promoting and encouraging protection of Kebumen batik motifs, such as a sign of contemporary motifs to the Directorate General of IPR, training and exhibition. While the juridical obstacles faced by craftsmen such as lack of understanding on IPR legal system, the lack of determination from the government about the kinds of traditional motifs. While non-juridical obstacles include lack of budget, lack of value of production, raw material difficulties, lack of creativity, and competition with outside batik. Keywords: Batik Kebumen, the existence, protection, Copyrights, effort.