PETANI DAN TEMBAKAU GUPERNEMEN 
DI KARESIDENAN REMBANG 
PADA PERIODE PENANAMAN TANAMAN WAJIB

Tri Handayani
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Tabak  was one of some plants that was chosen by Netherlands Gouvernment as an export commodity. This plants needs special treatment since the land and seed preparation, planting system until  the irrigation. Besides, tabak’s planting period was longer than food plant’s. This paper discusses about gouvernment’s tabak cultivation in Rembang Residency in Cultivation Systems Period. Historical research is used to answer how gouvernment’s tabak cultivation system was done in Rembang Residency, and to answer if the Cultivation System made the people who must do the Cultivation System life in difficulties or not. The aim of historical method is the process to test and analysis the archives by critic. The link between peasant’s subsistence life with cultivation systems makes me use social economic approach. Generally, people say that Cultivation Systems made Indonesian people suffered. This paper is written to identify that opinion.

Key Words : cultivation systems, peasant, suffer

I.	
I.	PENDAHULUAN
Rembang pada periode 1830–1870 adalah salah satu karesidenan di wilayah Jawa Timur dan terbagi menjadi empat kabupaten, yaitu Tuban, Bojonegoro, Blora dan Rembang sendiri sebagi ibukota karesidenan, kabupaten, dan distrik sekaligus. Bupati Rembang dan para kepala pribumi lainnya dalam pemerintahan pribumi berkedudukan di situ. Luas wilayah karesidenan Rembang mencapai 124 mil persegi.1 Karesidenan Rembang seperti juga dengan karesidenan lainnya, pada masa penanaman wajib (tanaman gupernemen)  dijadikan sebagai lokasi penanaman tanaman gupernemen. Penanaman tanaman ekspor itu dilaksanakan oleh para pengusaha yang melakukan kontrak penanaman tanaman gupernemen dengan pemerintah setempat. 
	Ciri utama dari Sistem Penanaman Wajib yang diintroduksi oleh van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil pertanian mereka dan bukan dalam bentuk uang. Diharapkan pajak natura ini akan dijual di Eropa sehingga pemerintah dan pengusaha memperoleh keuntungan besar.2 Ketentuan pokok dari sistem Penanaman Wajib tertera dalam Staatsblad (lembaran negara) tahun 1834 No.22.3 
1.	Akan diadakan perjanjian dengan penduduk untuk penyerahan sebagian tanah sawah mereka untuk keperluan penanaman produk-produk yang cocok di pasaran Eropa.
2.	Bagian yang akan diserahkan itu sebesar seperlima bagian dari seluruh luas tanah sawah.
3.	Penduduk yang terkena wajib tanam oleh karena penyerahan tanah itu tidak boleh dituntut untuk wajib kerja lagi.
4.	Dengan penyerahan tanah tersebut penduduk dibebaskan dari pembayaran landrente.
5.	Produk yang ditanam itu harus diserahkan kepada gupernemen dan bila harganya ternyata melebihi besarnya landrente yang harus dibayar, kelebihan itu menjadi hak petani.
6.	Kegagalan panen akan menjadi tanggungan gupernemen sejauh hal itu tidak disebabkan oleh kelalaian atau kemalasan petani.
7.	Penduduk pribumi yang terlibat dalam penanaman tersebut akan berada di bawah pengawasan para kepala mereka sendiri, sedangkan pengawasan pegawai-pegawai Eropa terbatas pada penyelidikan atau penelitian apakah penggarapan, pemanenan dan pengangkutan hasilnya berjalan dengan baik. 
8.	Dalam beberapa kasus, misalnya pada tanaman paksa tebu, tenaga kerja dari penduduk yang terlibat akan dibagi-bagi, yaitu sebagian untuk menanam dan memeliharanya sampai dewasa, sebagian lagi mengerjakan pemanenannya, sebagian yang lain bertugas untuk mengangkut hasil panen ke pabrik.
9.	Khusus dalam hal jika pelaksanaan penanaman wajib mengalami kesulitan-kesulitan, maka yang harus menjadi pegangan adalah pembebasan landrente, dan sejauh penduduk yang terlibat telah memenuhi kewajibannya dengan menanam dan memelihara tanaman gupernemen sampai dewasa, proses selanjutnya akan diatur dengan cara tersebut di atas dengan cara lain, yaitu sedapat mungkin dengan perjanjian terpisah. 
Dilihat dari ketentuan-ketentuan pokok tersebut seharusnya tidak menekan rakyat. Tetapi dibanyak daerah yang terkena wajib tanam, keadaannya justru memprihatinkan. Sebagai akibat dari pelaksanaan sistem penanaman wajib seringkali jauh menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok. 4
	Banyak penulis sejarah kolonial Belanda di Indonesia, seperti van Niel. G.R. van Soest, N.G. Pierson dan Clifford Geertz yang menyatakan, bahwa sistem Penanaman Wajib telah menyengsarakan penduduk.5 Namun ada juga yang menyatakan, bahwa Indonesia diberi keleluasaan yang lebih besar daripada yang dinikmati sebelumnya untuk menetapkan kegiatan ekonomi sendiri. Petani diperkenalkan beraneka macam tanaman yang menguntungkan. Disamping itu, sejumlah besar penduduk desa meningkat kesejahteraannya dengan adanya pendapatan uang tunai.6 Parahiangan merupakan karesidenan pertama yang menjadi perhatian van den Bosch dalam pelaksanaan tanam paksa mengingat tanam paksa di Parahiangan ini berhasil sejak zaman VOC, bahkan sampai masa liberalisme sesudah van den Bosch berkuasa di Indonesiapun pelaksanaan tanaman wajib kopi di Parahiangan tetap dilaksanakan, sedang di daerah-daerah lain telah dihapuskan. 7 Itu membuktikan bahwa dengan Preangerstelsel diperoleh pendapatan maksimal.8
 Disamping Parahiangan, perkebunan kopi terdapat di Madiun, Jepara, Pekalongan, Cirebon, Kedu, Pasuruan, dan Besuki.9 Budidaya ini paling berhasil tumbuhnya di lahan yang disebut woeste gronden atau tanah gurun. Adapun penggarapnya adalah penduduk dataran rendah yang pada umumnya menggarap sawah. Keberatan yang dirasakan oleh petani yang dikenai wajib tanam kopi gupernemen adalah :10
1.	Para petani yang diwajibkan menyelenggarakan budidaya kopi setiap hari harus berjalan berkilo-kilo meter menuju kebun kopi atau perkebunan di daerah hutan. 
2.	Mereka adakalanya terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka selama berbulan-bulan dan tinggal di gubuk-gubuk darurat di dekat perkebunan kopi itu. 
3.	Setelah itu mereka diwajibkan menyerahkan hasil panen itu ke salah satu dari sejumlah gudang kopi pemerintah yang dibangun di daerah pedalaman dan acapkali terpaksa memikul atau memakai tenaga hewan untuk mengangkut kopi itu. 
4.	Hasil itu dibayar sejumlah 25 gulden untuk tiap pikul atau 67,76 kilogram kopi yang masih dipotong dua per lima untuk pajak bumi dan tiga gulden lagi untuk administrasi dan biaya angkutan dari gudang lokal ke pelabuhan ekspor yang besar-besar.  
5.	Disebutkan pula, bahwa ada seorang pejabat tinggi yang mengatakan, bahwa dengan sistem penanaman wajib ini kaum tani diharuskan bekerja empat atau lima kali lebih lama dari pada jam kerja yang dituntut sebelum tahun 1830.11 
Hal-hal yang sudah tersebut di atas masih ditambah lagi dengan beban lainnya sebagai bagian dari wajib tanam tanaman gupernemen, yaitu : 12 
1.	Siklus kerja untuk penggarapan tanaman pangan dan untuk budidaya penanaman wajib yang seringkali tidak bersesuaian. 
2.	Petani harus menyediakan tanah sawah untuk budidaya ekspor pada waktu-waktu tertentu, akibatnya kaum tani yang bersangkutan harus mengorbankan panen padi atau jagung pada musim tanam kedua. 
Dari sedikit uraian di atas terlihat, bahwa pelaksanaan dari sistem penanaman wajib berjalan menyimpang dari rencana van den Bosch, yaitu13 
	1.	Sistem yang dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang sukarela, pada kenyataannya menjadi suatu paksaan. Dengan pemberian cultuur procenten atau persenan kultuur kepada para petugas, maka mereka berusaha keras mempertinggi produksi dengan menggunakan kekuasaannya. Dalam hubungan ini rakyat ditekan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya.
2.	Jumlah orang yang dikerahkan untuk penanaman ini sangat besar, kira-kira meliputi 80.000 keluarga atau lebih kurang 4 juta orang. Ini berarti, bahwa kira-kira selain penanaman kopi, seperempat dari penduduk dan sepertigabelas dari tanah bercocok tanam terlibat dalam proyek penanaman wajib.
3.	Di distrik Simpur di daerah Parahiangan dilakukan penanaman wajib jenis Nila. Dalam proyek penanaman tanaman tersebut dikerahka semua laki-laki dari beberapa desa di distrik tersebut selama tujuh bulan. Lokasi penanaman tersebut jauh dari tempat tinggal mereka. Selain itu dari distrik Simpur juga dikirimkan 5.000 laki-laki berikut 3.000 kerbau untuk mengerjakan tanah bagi pabrik.
4.	Dari penyelenggaraan penanaman wajib ternyata bahwa tanah yang dipakai untuk keperluan tersebut bebas dari pajak tanah akan tetapi pada kenyatannya orang-orang pemilik tanah tersebut tetap dikenai pajak tanah, terbukti dari angka-angka jumlah pajak tanah yang makin meningkat sejak 1829.
5.	Selisih antara pajak yang harus dibayarkan dengan nilai-nilai yang ditaksir dari hasil yang diserahkan, menurut peraturan harus dibayarkan kepada rakyat, akan tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit sekali yang dibayarkan. Dari penanaman tebu, petani hanya mendapat upah menurut jumlah berat gula yang dihasilkan.”

Penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan sistem Penanaman Wajib jelas memberatkan penduduk yang dikenai proyek wajib tanam tersebut.  Adanya perangsang cultuur procenten  yang diberikan diluar pendapatan para pegawai Belanda dan kepala pribumi jika produksi tanaman wajib yang diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda dapat mencapai atau melebihi target produksi menimbulkan banyak penyelewengan yang sangat merugikan dan menekan rakyat banyak. Mereka menjadi terpacu untuk mengeksploitasi tenaga petani, lahan, dan layanan lainnya dalam proyek tersebut demi memperoleh cultuur procenten yang dijanjikan oleh pemerintah Belanda.14 
Analisis Sartono Kartodirdjo ini sejalan dengan laporan Team Penerangan Umum Badan Penelitian-Penjusunan Sedjarah Djawa Barat. Dari laporan yang ada nampak, bahwa untuk meningkatkan hasil tanaman ekspor, van den Bosch ternyata memahami sudut sosial bangsa Indonesia pada saat itu yang patuh pada pimpinan tradisionalnya, maka ia menggunakan atau bekerjasama dengan pimpinan tradisional itu. Pemerintah tidak memberikan gaji atau penghasilan apapun kepada bupati serta seluruh anggota pamong praja dan alim ulama yang bertalian dengan urusan masjid serta pelaksanaan hukum syariah. Bupati dan ponggawa-ponggawanya harus mencari penghasilan sendiri dari rakyat dan keleluasaan itu ada padanya. Bupati berhak memungut pajak berupa hasil bumi dan uang serta rodi, yaitu rakyat harus bekerja untuk keperluan bupati atau keluarga bupati, para anggota dan untuk umum.15 
Sartono Kartodirdjo juga menemukan kasus-kasus semacam itu yang terjadi di wilayah Karesidenan Rembang pada periode tersebut, bahwa 34.000 keluarga harus bekerja untuk proyek penanaman wajib selama delapan bulan dalam satu tahun dengan menerima upah per hari hanya tiga duit.16 Selain itu rak-         yat diharuskan menyerahkan balok, kayu untuk los-los tembakau gupernemen.17 
 Atas keberatan-keberatan dalam pelaksanaan proyek penanaman wajib Burger berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak ditujukan kepada kebijaksanaan penanaman wajib, tetapi kepada pelaksanaannya, yang sangat berat terhadap rakyat terutama dalam tahun-tahun permulaan. Burger berpendapat, bahwa pemerintah Hindia Belanda mengurus perusahaan dan menarik keuntungan yang sebesar-besarnya bagi negeri induk. Menurutnya, dalam sistem penanaman wajib itu pelaksanaannyalah yang menyebabkan tekanan berat atas rakyat.18
Para penanam tanaman gupernemen biasanya bekerja lebih lama untuk proyek penanaman wajib daripada untuk menanam tanaman bahan makanan mereka sendiri. Tekanan atas rakyat memang berbeda dari tempat ke tempat dan dari tanaman ke tanaman lain, namun pada umumnya rakyat memang dipaksa untuk bekerja jauh lebih lama untuk penanaman wajib daripada untuk nafkah mereka sendiri. Upah yang mereka terima untuk penanaman wajib sangat rendah. 19 
	Pada dasarnya, penulisan artikel ini membahas mengenai penanaman wajib tembakau di karesidenan Rembang periode penanaman tanaman wajib. Pembahasan difokuskan pada penanaman tembakau dan penanaman tembakau gupernemen. Sehubungan dengan pembahasan tersebut, maka peran penanam tembakau tidak dapat ditinggal begitu saja, karena penanaman tembakau ternyata membutuhkan teknis penanaman dan pemeliharaan tanaman tembakau yang khusus untuk menghasilkan panen yang berkualitas dengan kuantitas yang maksimal. Tidak hanya itu saja, selama proses pemanenan hingga pengangkutan terhadap daun-daun tembakau di los-los gudang penyimpanan daun tembakau yang telah dipanen ternyata juga membutuhkan perlakukan khusus.  Dengan demikian, maka penulis mengambil judul Petani dan Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang pada Periode Penanaman Tanaman Wajib
Karesidenan Rembang seperti juga dengan karesidenan lainnya, pada masa penanaman tanaman wajib. Penanaman tanaman wajib itu dilaksanakan oleh para pengusaha melalui proses kontrak dengan pemerintah setempat. Pada umumnya mula-mula para pengusaha itu masih awam dengan (1) jenis, (2) prosedur penanaman, (3) pengolahan tanaman wajib. Kondisi ini sangat mempengaruhi kebijakan mereka dalam pelaksanaan proyek penanaman tersebut, karena dengan demikian mereka pada mulanya melaksanakan proyek berdasar kira-kira dan coba-coba. 
Seharusnya para pengusaha mempelajari terlebih dahulu kondisi geografis, iklim, potensi daerah tersebut dan karakter jenis tanaman yang akan ditanam sebelum melakukan kontrak penanaman. Mereka terpaksa melakukan berbagai percobaan terlebih dahulu sebelum menemukan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di daerah karesidenan Rembang.  Kegiatan ini memberatkan para petani yang terkena proyek wajib tanam.
Pengairan tanah sawah di karesidenan Rembang sebagian besar tergantung dari curah hujan, sehingga penduduk sudah sejak lama menanami tanah mereka dengan jenis tanaman kedua seperti ketela, jagung, tales dan lain-lain. Tanaman kedua penduduk ini banyak ditanam di daerah sekitar sungai Solo.20
Data pemilikan tanah garapan per keluarga petani di karesidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan tahun 1860 mengalami penurunan, meskipun dari tahun ke tahun luas tanah garapan selalu bertambah (Data lengkap tentang pemilikan tanah garapan rata-rata per keluarga petani di karesidenan Rembang dapat dilihat pada tabel 2). Setiap keluarga petani normalnya memiliki tanah garapan minimal dua hektar. Tetapi pada tahun 1859 dan 1860 tiap keluarga petani hanya memiliki 1,88 hektar dan 1,74 hektar saja. Kondisi pengairan yang hanya mengandalkan curah hujan dan pemilikan tanah garapan yang kurang dari cukup ini sangat membahayakan subsistensi atau penghidupan petani di wilayah itu. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tanah sawah petani yang diairi dengan irigasi hanya 15,06 persen saja, sedangkan sawah tadah hujan mencapai 84,94 persen (Data lengkap lihat pada tabel 3)
Plantloon atau upah penanaman tanaman gupernemen merupakan hasil jerih payah yang diterima penanam tanaman gupernemen. Tetapi tidak semua jenis tanaman gupernemen yang ditanam itu memberikan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan pokok bagi penanam dan keluarganya. Aanslag atau penaksiran hasil panen tanaman terkadang dilakukan berdasar perkiraan saja, dan biasanya didasarkan pada hasil panen tahun lalu. Hal ini tentu saja sangat merugikan penanam. Penaksiran hasil panen ini sering tidak sebanding dengan yang sesungguhnya, sehingga penanam menanggung beban kekurangan dari pajak tanah yang harus dibayarkan.
Petani yang tidak dibebani menanam tanaman gupernemen diwajibkan membayar pajak tanah yang diambil dari hasil panen padi. Pajak tanah ini telah ditetapkan sebesar dua per lima dari hasil panen. Disamping itu mereka juga mendapat beban melakukan kerja wajib umum yang jenis kerja dan waktu kerja yang sudah ditentukan Kegiatan-kegiatan itu membawa dampak tersendiri bagi mereka.
Melalui latar belakang dan hal-hal yang ada kaitannya dengan motivasi penulis menulis topik tersebut di atas, maka didapat permasalahan bagaimanakah pelaksanaan penanaman tanaman wajib tembakau di karesidenan Rembang pada periode penanaman tanaman wajib ?

II.	METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Dengan demikian metode yang dipergunakan adalah metode historis yaitu pengumpulan sumber, melakukan kritik terhadap sumber, menginterpretasikan sumber yang telah diperoleh, melakukan penulisan sejarah yang telah direkonstruksi dan disintesakan secara sistematis. 

III.	PENANAMAN TANAMAN TEMBAKAU DI KARESIDENAN REMBANG
A.	TANAMAN TEMBAKAU DAN PROSES PENGOLAHANNYA 
Tembakau dalam ilmu botani atau tumbuh-tumbuhan termasuk famili atau keluarga solanaceae. Tanaman tembakau merupakan tanaman perdagangan. Apabila hasil panen berhasil baik dan berhasil pula dalam pengolahan, maka tembakau itu mempunyai nilai jual yang tinggi. Tanaman ini tumbuh di daerah beriklim sedang dan daerah yang beriklim panas. Di Hindia Belanda, tembakau banyak ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi yang tidak dihuni orang. Tembakau lokal ditanam penduduk untuk dikonsumsi dikalangan mereka sendiri.21
Tembakau merupakan tanaman yang sangat memerlukan perhatian dan menguras mutu tanah. Cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari proses penanaman tembakau. Disamping itu, perawatan yang intensif, pengairan yang teratur serta proses pengolahan juga mempengaruhi tembakau.22 
Tanaman tembakau bisa ditanam di sembarang tanah. Tetapi jenis tanah yang kehitam-hitaman campuran antara tanah liat dan pasir adalah yang paling cocok untuk tanaman tembakau Disamping itu dapat pula ditanam di tanah yang berwarna agak keputih-putihan yang biasanya diakibatkan oleh banjir yang bercampur lumpur pada setiap musim hujan, dengan posisi tanah agak miring serta berada di dekat sumber air yang tidak pernah kering untuk penyiraman pada waktu tembakau masih muda. Tanah sawah juga sangat baik untuk penanaman tembakau sesudahnya tidak boleh ditanami dengan tanam-tanaman yang mengandung minyak seperti: jarak, kacang, dan lain-lain. Setelah tembakau ditanam, tanah sawah itu ditanami lagi dengan padi. Tanah yang sudah satu tahun tidak digarap tidak baik untuk ditanami tembakau.23

B.	PENANAMAN TANAMAN TEMBAKAU GUPERNEMEN DI KARESIDENAN REMBANG
B.1.	Kondisi Geografis
	Kondisi georafis di setiap daerah tidak selalu sama. Kondisi geografis berpengaruh terhadap jenis tanaman yang cocok untuk ditanam pada suatu daerah. Wilayah karesidenan Rembang berbatasan dengan karesidenan Surabaya di sebelah Timur, karesidenan Jepara dan kabupaten Grobogan di sebelah Barat, karesidenan Madiun dan Kediri di sebelah Selatan dan Laut Jawa di sebelah Utara. Karesidenan Rembang dibagi menjadi empat wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Rembang, Blora, Tuban dan Bojonegoro.24
	Kondisi geografis yang berkaitan dengan kondisi lahan penanaman adalah pengairan dan tingkat kesuburan tanah.  Sungai-sungai yang berperan dalam kegiatan penanaman di karesidenan Rembang adalah sungai Solo yang muncul dari wilayah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, melalui kabupaten Blora, Jipang dan Tuban dari arah Barat ke Timur. Aliran sungai ini membawa lumpur atau humus, sehingga bermanfaat untuk pertanian, walaupun sering menimbulkan kerugian besar jika terjadi banjir terutama di bulan Februari yang pada tahun 1861 menimpa distrik Rengel. Kedua, sungai-sungai di wilayah kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari sungai Semarminden, Banteran, Prajangan, Besuki, Medayan, Pirang, Donden, dan Gendongan. Sungai-sungai tersebut dibendung untuk kepentingan pengairan sawah-sawah yang dilaluinya. Ketiga, sungai Lusi merupakan sungai yang penting mengalir dari arah Tenggara Blora kemudian ke Barat Daya menuju perbatasan dengan Semarang, akhirnya menyatu dengan sungai Serang. Sungai Lasem, Karang Geneng, Tuweri, Lasem, Randu Gunting dan Sulang dideskripsikan kurang dimanfaatkan untuk pertanian walaupun berkualitas bagus dan alirannya deras seperti sungai Tuweri di distrik Jenu kabupaten Tuban. 
	Di bagian Selatan karesidenan Rembang terdapat deretan pegunungan yang mengandung batu-batu pasir atau cadas yang lunak dan dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bangunan dan tegel. Karesidenan ini memiliki kandungan tanah kwarter berupa endapan batuan kerikil, pasir, bongkah dan sebagainya yang ditinggalkan oleh sisa-sisa gletsyer. Tanah ini dapat pula disebut tanah glasial, yaitu tanah yang terbentuk dari bahan-bahan deposit atau endapan lahat dan endapan laut yang terdiri dari endapan dari daratan dan dari organisme laut yang sudah mati. Jenis tanah kwarter paling cocok digunakan sebagai lahan pemukiman penduduk tetapi buruk untuk tanah garapan. Tanahnya kering dan tidak subur. Biasanya banyak yang sama sekali belum dikerjakan, hutan liar dan belukar yang luas serta penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan luas daerah itu. 25 
	Dari perbatasan Semarang membentang di sepanjang pantai Utara sederetan tanah alluvial, yaitu berupa kerikil, pasir, lumpur, lempung yang diendapkan oleh sungai di suatu tempat. Selain tanah alluvial juga terkandung tanah kwarter yang kemudian terputus oleh gunung Lasem yang tingginya 807 meter. Di sebelah Selatan daerah itu juga terdapat gunung Butak setinggi 677 meter. Bagian Selatan dari afdeling Rembang merupakan deretan pegunungan kapur.26 
	Pantai di sepanjang laut Jawa, dimana terdapat teluk di Rembang dan Tuban, adalah relatif agak tinggi dan lebih segar daripada Jepara. Di teluk Rembang terdapat pohon-pohon karang kecil dengan gundukan karang dan pasir. Nama dari kepulauan itu adalah Tweede Gebroeken atau pulau  kembar dan Sawahan. Nama gundukan pasir adalah Gossa, Pasir Batu dan Pasir Besi. Dari gundukan  karang itu penduduk mengambil batu karang untuk bahan bangunan dan dibakar menjadi batu kapur. Di bagian Utara karesidenan itu berpasir dan umumnya tidak subur. Temperatur daerah ini sangat panas, yaitu mencapai 96 derajat Fahrentheit atau 36 derajat Celcius dan angin pada musim timur hujan bertiup keras.27
	Dari illustrasi tersebut dapat kita ketahui, bahwa kondisi tanah di wilayah karesidenan Rembang benar-benar tidak sesuai untuk jenis tanaman ekspor. H.C. Bekking mantan residen Rembang dalam laporannya menuliskan, bahwa Rembang merupakan salah satu daerah yang paling tidak subur di Jawa. Sifat tanahnya banyak mengandung kapur di sebagian besar wilayah karesidenan ini menjadikan tanah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tanah garapan. Jarang sekali sarana irigasi untuk mengairi tanah-tanah sawah. Hampir tidak ada sistem pengaturan air yang berarti, misalnya dengan pembuatan dam-dam kali-kali kecil atau sungai-sungai serta tempat penampungan air hujan. Tanah yang bias dikatakan subur hanya terdapat di sepanjang aliran sungai Solo karena pada setiap banjir menimbuni daerah sekitar sungai itu banyak Lumpur dan humus.28 
	Pada tahun 1856 dan tahun sebelumnya dibuat berbagai proyek untuk membangun bangunan-bangunan air untuk kelancaran ekspor. Setelah berulang kali melakukan ketetapan barulah para insinyur kepala yaitu pemimpin bagian bangunan-bangunan air melaksanakan pembangunanya yang diikuti oleh pembangunan berikutnya. Dari berbagai karesidenan di Jawa, tak satupun daerah yang begitu kekurangan air seperti Rembang. Bangunan-bangunan air tersebut untuk membantu mengatasi kekurangan air dan dengan demikian kesejahteraan penduduk dapat diperluas dan ditingkatkan. Apabila bangunan-bangunan air yang telah direncanakan dilaksanakan pembangunannya, ribuan bau, sawah dapat dihidupkan kembali dan ladang akan terjamin kesuburannya. Dengan demikian pendapatan negara akan lebih terjamin. Karesidenan Rembang sebagian besar tergantung pada hujan, sehingga apabila musim hujan berakhir lebih cepat, maka sering terjadi kegagalan panen. Oleh karena itu, pembangunan irigasi di karesidenan ini merupakan hal yang sangat mendesak.29 
	Pengairan tanah sawah di karesidenan Rembang sebagian besar tergantung dari curah hujan, sehingga penduduk sudah sejak lama menanami tanah mereka dengan jenis tanaman kedua seperti ketela, jagung, tales dan lain-lain. Tanaman kedua penduduk ini banyak ditanam di daerah sekitar sungai Solo.30 

B.2.	Kondisi Sosial Ekonomi
a.	Pertanian
	Pengairan tanah sawah di karesidenan sebagian besar tergantung dari curah hujan. Kondisi tanah persawahan seperti itu menyebabkan penduduk di wilayah itu sudah sejak lama secara turun temurun mempunyai kebiasaan mengerjakan tanah tegalan mereka yang meliputi areal yang sangat luas untuk ditanami dengan berbagai jenis tweede gewassen atau tanaman kedua. Jenis-jenis tanaman kedua antara lain : tembakau, tebu, kopi, kanel, murbei, jagung, jarak, kapas, umbi-umbian (antara lain ketela, tales, bentool, ubi), krei, kacang, lombok, indigo, semangka. Tembakau merupakan tanaman yang sangat penting di karesidenan Rembang. Tanaman tebu dan kopi juga merupakan tanaman yang penting, tetapi hasilnya tidak luar biasa. Tanaman murbei dimanfaatkan untuk industri budi daya ulat sutra. Pada saat-saat tertentu, misalnya pada saat paceklik, tanaman kedua itu dijual dan hasilnya untuk membeli padi. 31 
	Tanaman kedua di karesidenan Rembang sangat umum dan penduduk sangat distimulasi atau didorong oleh pemerintah untuk menanam tanaman sampingan tersebut. Panen tanaman sampingan pada tahun 1856 tidak begitu berhasil seperti pada tahun 1855, sehingga terjadi kekurangan hasil tanaman sampingan. Hal itu juga berhubungan dengan berhasilnya panen padi tahun 1856.32 
	Tanaman kedua penduduk ini banyak ditanam di daerah sekitar Sungai Solo.33 Di atas telah diuraikan, bahwa daerah sekitar sungai Solo ini subur, karena pada saat banjir, air sungai ini banyak membawa lumpur dan humus, sehingga menyebabkan daerah ini menjadi subur. Meskipun demikian kesuburan itu terdapat di sekitar sungai itu saja. Ketergantungan pengairan areal persawahan pada curahan air hujan menyebabkan pelaksanaan penanaman padi baru bisa dilakukan pada saat musim hujan tiba. Setelah padi dipanen, dan air dipersawahan telah tidak mencukupi lagi untuk mencukupi kebutuhan pertumbuhan tanaman padi, areal persawahan ditanami dengan tanaman kedua. Disamping areal persawahan, palawija juga ditanam di tegalan yang kering tanpa irigasi. Penanaman tanaman kedua ini jenis yang akan ditanam sepenuhnya berdasar kesukaan petani sendiri. Pemerintah tidak pernah campur tangan mengenai jenis tanaman kedua apa yang akan ditanam oleh petani. Gupernemen mendesak pemerintahan setempat untuk meningkatkan penanaman tanaman kedua sejak terjadinya bencana kelaparan pada tahun 1848, 1849 dan 1850 yang menimpa sebagian besar penduduk di Jawa.34 
b.	Pemilikan Tanah
	Persawahan atau tanah pertanian dibagi dalam dua jenis utama. Jenis pertama merupakan sawah atau tanah komunal atau milik bersama, sedangkan jenis kedua merupakan sawah asli.35 Di karesidenan Rembang terdapat jenis klasifikasi atau golongan tanah turun temurun dan komunal. Tanah turun temurun adalah bentuk penguasaan tanah oleh seseorang yang dimilikinya secara kekal dan dapat diturunkan kepada ahli warisnya.36  Jenis dari tanah asli, yaitu : tanah babatan atau tanah yang dimiliki karena dibuka sendiri, sawah tukon atau sawah yang dimiliki karena dibeli, sawah pusaka atau sawah yang diproleh karena warisan. Sawah ini disebut pula sebagai tanah asli, tanah tinggalan, tanah tilaran.37 Pemilikan atau hak milik dari tanah asli itu didaftar oleh pemerintah distrik.38 Tanah komunal merupakan bentuk penguasaan tanah dimana seseorang dapat memanfaatkan tanah komunal secara bergilir dengan warga lain. Tanah jenis ini tidak boleh dijual dan dipindah tangankan. Tanah komunal dikenal penduduk karesidenan Rembang sebagai tanah krajan, tanah jung, tanah bakon. Penduduk yang ingin menjadi penggarap tanah komunal dituntut untuk memenuhi persyaratan, yaitu : mampu dan mau melakukan kerja wajib, sudah berkeluarga, memiliki pekarangan dan rumah serta keikutsertaannya dalam penggarapan tanah komunal itu mendapat persetujuan dari semua peserta penggarap.39 Dengan demikian meluasnya tanah komunal merupakan salah satu akibat dari sistem penanaman wajib, karena para pegawai pemerintah kolonial cenderung untuk memperlakukan desa dengan semua tenaga kerja yang tersedia dan tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa sebagai satu keseluruhan untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam menetapkan tugas penanaman wajib yang dibebankan pada desa. Kemudahan yang diperoleh para pegawai pemerintah kolonial dengan adanya tanah komunal ini antara lain kemudahan mencapai target yang harus dicapai oleh masing-masing desa sebagai satu keseluruhan. Alasannya adalah mereka tidak mungkin mengadakan persetujuan-pesetujuan yang terpisah dengan tiap-tiap petani yang memiliki tanah untuk memperoleh seperlima dari tiap-tiap bidang tanah.40 
	Dengan jalan pemilikan tanah komunal ini rupa-rupanya pemerintah juga bermaksud mengumpulkan tenaga kerja bagi kepentingan penanaman wajib, sebab dengan cara itu tenaga kerja pasti diperoleh.41 
	Karesidenan Rembang memiliki tanah tegalan milik perseorangan lebih luas daripada tanah tegalan komunal. Dari 54 desa di karesidenan tersebut yang menjadi obyek penelitian pemerintah tentang status tanah di Hindia Belanda yang diselenggarakan pada tahun 1867-1868 ternyata menunjukkan 34 desa tanah tegalannya berstatus tanah komunal, serta dua desa memiliki tanah tegalan dengan status milik perseorangan dan milik komunal. Hal itu bisa saja terjadi karena persyaratan-persyaratan untuk memperoleh tanah kering lebih lunak dibandingkan dengan sawah. Dari 54 desa yang diteliti, ternyata karesidenan Rembang memiliki dua desa yang tidak mempunyai tanah sawah dan 17 desa yang tidak mempunyai tanah kering atau tanah tegalan.42
	Disamping bentuk-bentuk tanah yang telah tersebut di atas, desa juga memiliki bentuk sawah dua desa dimana sawah tersebut dimiliki oleh dua desa. Sawah dua desa setiap tahun dibagi diantara penduduk desa. Pembagian itu dilakukan oleh kepala desa dan tetua desa dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang ada di setiap desa.43
	Penggarapan sawah asli dilakukan oleh orang-orang yang berhak atas tanah itu. Apabila ada seorang petani yang memiliki lebih banyak sawah daripada yang biasa dikerjakannya sendiri, maka sawah-sawah itu dapat dipinjamkan atau digunakan oleh orang lain dengan pembagian hasil yang telah ditentukan. Bagi hasil atas penggunaan tanah itu ditentukan sesuai dengan imbangan bagian biaya yang ditanggung oleh pemilik dan penyewa baik itu berupa tenaga ternak, peralatan, bibit, pajak, dan lain-lain.44 Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh para petani di karesidenan Rembang dapat dilihat pada tabel 1.
Tanah jabatan kepala desa diperoleh dengan cara menyisihkan tanah komunal . Dari 49 desa yang disurvey itu ternyata lebih banyak tanah bengkok yang luasnya kurang dari lima bau dan lima sampai 10 bau, masing-masing 20 desa. Tanah bengkok dengan luas 10 sampai 20 bau hanya delapan desa. Delapan desa memberi pamong mereka tanah bengkok seluas kurang dari lima bau, 13 desa memberi 10 sampai 20 bau. Dengan demikian, desa-desa di karesidenan Rembang yang disurvey itu jumlah bengkok untuk pamong desa berjumlah 49 desa. Perbandingan antara tanah bengkok terhadap total yang dimiliki secara komunal adalah lima sampai 10 persen untuk dua desa, 15 sampai 25 persen ada dua desa dan lebih dari 25 persen ada empat desa. Penganugerahan sawah yang begitu banyak itu merupakan suatu kebiasaan, yang ditetapkan dengan perundingan penduduk. Dari 54 desa yang disurvey terdapat lima desa yang khusus menyisihkan sawah untuk kepala desanya Distribusi tanah atau pembagian tanah bengkok hampir seluruhnya bertepatan dengan dimulainya proyek penanaman wajib. Besar kecilnya sawah dari para anggota pemerintahan desa diperhitungkan menurut bagian terbesar dari sawah seorang petani. Apabila seorang kepala mempunyai sawah asli, maka bagiannya itu tergantung dari jumlah keluarga yang dapat bekerja dan banyaknya sawah desa. Laporan perkebunan tahun 1867 melaporkan, bahwa pengurus desa memiliki bagian yang pasti mengenai tanah jabatan yang tidak akan terkena penggarapan secara bergilir pada tiap tahunnya dan biasanya terdiri dari tanah yang terbaik. Luasnya bervariasi antara dua sampai 12 bau untuk kepala desa dan satu sampai tiga bau untuk aparat di bawahnya.45 
Para bupati di karesidenan Rembang mempunyai hak separuh hasil panen padi dari sawah-sawah di sejumlah desa tertentu. Penduduk di desa-desa itu menggarap tanah-tanah sawah tersebut dengan tenaga dan peralatannya sendiri. Landrente atau pajak tanah dari tanah-tanah itu menjadi tanggung jawab bupati. Bupati juga menerima gaji bulanan dari pemerintah. Pengambilan pemilikan sawah bupati direncanakan dan diusulkan oleh pemerintah dan sebagai gantinya gaji bupati akan dinaikkan.46 
Tanah komunal di karesidenan Rembang diperluas dengan cara membagi tanah milik individual dengan maksud untuk menyamaratakan hak beban keja wajib dan semua yang berhubungan dengan pemilikan tanah itu. Disamping itu orang-orang yang tidak punya tanah menuntut pembagian tanah karena mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sanksi apabila ada wajib kerja yang tidak melakukan kewajibannya, seringkali dihukum dan dirampas tanah pertanian mereka. Pembagian baru terhadap tanah komunal di karesidenan Rembang dilakukan setelah satu sampai tiga tahun penggarapan.47 
Hubungan antara penguasa dengan rakyatnya pada masa kerajaan dulu disebut sebagai hubungan patron-client, ternyata terus berlaku pada masa-masa berikutnya, termasuk pada masa pertengahan abad ke XIX, yaitu dengan timbulnya kelas-kelas dikalangan desa yang terbagi dalam empat golongan, yaitu:48 
Kuli kenceng atau kuli ngarep, kuli kuwat, kuli googol, kuli sikep, yaitu warga desa inti yang telah menerima bagian tanah milik desa atau tanah komunal.
1.	Kuli kendo atau kuli mburi, kuli setengah kenceng, yang memiliki pekarangan dan rumah serta masih termasuk dalam daftar warga desa yang pada suatu saat yaitu kalau ada lowongan akan menjadi golongan penerima bagian tanah desa.
2.	Tumpang, indung atau pondok kurang yang hanya memiliki rumah yang menumpang di halaman atau pekarangan orang lain.
3.	Tumpang tlosor atau pondok slosor, yang sama sekali tidak memiliki rumah dan tinggal atau numpang saja di rumah orang lain.
Kelas pertama mendapat bagian kerja wajib yang paling berat bagi masyarakat desanya, karena  mereka wajib membayar pajak mengerjakan sawah kepala desa ataupun pejabat desa lainnya atau melakukan pekejaan di rumah mereka, memelihara saluran pengairan, ikut dalam gugur gunung,49 tugas jaga malam. Tiga golongan terakhir wajib kerjanya lebih ringan. Di karesidenan Rembang menyebut golongan atau kelas pertama ini sebagai kraman kenceng, gogol, sikep, kuli kenceng. Bagi petani penggarap dengan kewajiban bekerja tidak penuh di daerah kabupaten Blora disebut kuli sigaran. Adapun sebutan bagi petani dengan kewajiban kerja yang penuh melakukan kerja wajib lebih banyak dan mendapat tanah garapan yang luas, untuk daerah karesidenan Rembang tidak disebut dalam Eindresume. Petani penggarap dengan kewajiban kerja tidak penuh dengan  kewajiban kerja tidak penuh dengan kerja wajib lebih sedikit mendapat tanah garapan yang lebih sempit.50 
Dengan terbaginya masyarakat karesidenan Rembang dalam kelas-kelas menunjukkan, bahwa disetiap masyarakatnya terbagi dalam strata sosial. Istilah atau sebutan dari tingkatan-tingkatan masyarakat itu berbeda-beda disetiap  daerah. Namun demikian, meskipun sebutannya berbeda tetapi kewajiban dan hak mereka sama saja. Luas tanah garapan yang mereka peroleh berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi lahan yang akan diberikan.
	Tabel 2 Berikut ini menyajikan data pemilikan tanah garapan rata-rata per keluarga petani di karesidenan Rembang. 
Tanah sawah yang subur seluas ¼ sampai dengan ½ jung (1 - 2 bau), menurut ukuran abad XIX cukup untuk menghidupi satu keluarga petani.51 Pada tabel 2 dapat kita ketahui luas rata-rata pemilikan tanah garapan per keluarga petani di karesidenan Rembang antara tahun 1856 sampai dengan 1860 adalah 2,07 bau, bahkan di bawah dua bau pada tahun 1859 dan 1860. Kondisi pemilikan lahan sawah itu masih diperberat lagi dengan kondisi geografis di karesidenan Rembang yang mengakibatkan tanah di karesidenan Rembang tidak subur, dan kurangnya sarana pengairan sehingga pengairan tanah persawahan di karesidenan Rembang mayoritas tergantung kepada air curahan hujan (lihat tabel 3 dan 4)
Kondisi luas tanah garapan yang digarap oleh penduduk maupun tanah garapan yang tidak digarap oleh penduduk di karesidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 dapat dilihat pada tabel 5.
Areal persawahan petani di karesidenan Rembang lebih banyak yang ditanami dengan tanaman padi dibandingkan dengan areal yang ditanami palawija. Bagaimanapun juga, padi merupakan tanaman utama yang nilai jualnya lebih tinggi
b.	Kependudukan
	Illustrasi terhadap data kependudukan dapat dilihat pada tabel 6.52 Pada periode Penanaman Wajib jumlah penduduk belum meningkat, tetapi hal itu juga belum merupakan bukti tentang adanya kemakmuran bagi penduduk pribumi (lihat tabel 1). Pertumbuhan penduduk telah dimulai sejak sebelum periode penanaman wajib. Van Niel telah menyatakan, bahwa dalam kurun waktu 1837-1851 banyak terdapat perpindahan penduduk untuk menghindari beban kerja berat yang kurang membawa keuntungan.53 Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada tahun 1845 dikarenakan angka kematian yang menurun, kelahiran bertambah sementara sejumlah penduduk  yang berpindah pada tahun 1844 sudah kembali.54  
Kepadatan penduduk karesidenan Rembang pada tahun 1845 adalah 3.860 per mil.10 101 mil = 1,760 yard = 1,6093 kilometer.

B.3. Penanaman dan Pengolahan Tanaman Tembakau Gupernemen
Menanam tembakau memerlukan ketekunan sejak awal hingga proses akhir pengepakan dari tembakau itu sendiri. 55  Tembakau merupakan tanaman yang sangat memerlukan perhatian dan menguras mutu tanah. Cuaca merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari proses penanaman tembakau. Disamping itu, perawatan yang intensif, pengairan yang teratur serta proses pengolahan juga mempengaruhi tembakau.56  Dengan demikian diketahui, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan untuk jenis tanaman itu sangat berat.  
Bibit tanaman tembakau gupernemen diperoleh para pengontrak dari penduduk yang memang diharuskan menyemaikan bibit tembakau dari hasil panen sebelumnya. Bibit yang diambil berasal dari tanaman yang paling baik pada penanaman sebelumnya.57 Penyemaian bibit merupakan langkah awal dari proses penanaman tembakau.58 Tanah-tanah hutan yang miring dan tanah kebun yang hitam berpasir adalah yang paling cocok untuk tanah tempat penyemaian tembakau. 59  Tanah yang akan dijadikan bedeng perlu dibajak kemudian dibiarkan beberapa saat agar terjadi penguapan air. Selanjutnya pembajakan kedua dilakukan kemudian tanah ditimbuni dengan rumput-rumputan kering setinggi-tingginya satu tangan merentang. Timbunan rumput ini disebut oto-oto. Rumput kering dapat diganti dengan duri-durian atau daun jagung yang kering.Timbunan itu dibakar dengan maksud agar tanahnya hancur, seperti pasir, serta serangga-serangga dan rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau. Kegiatan ini masih berlanjut dengan kegiatan lain, yaitu pembuatan bedeng, menabur benih, penggantian tutup bedeng dengan serambi, yaitu atap bertiang empat. Serambi itu terbuat dari glagah, alang-alang atau belahan-belahan rotan yang dianyam. Bedeng atau tempat penyemaian itu harus segera dibuat pada awal bulan April atau jauh sesudah jatuhnya musim hujan.60 Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan bedeng adalah penyiraman, perawatan dan pembersihan areal bedeng dari rumput dan ulat. Bila cuaca baik dan bebas bencana, bibit siap dipindah tanamkan. 
Bibit tembakau biasanya ditanam pada pertengahan kedua bulan Juli atau pertengahan pertama bulan Agustus, yaitu kira-kira 45 hari setelah penyemaian dan daun tembakau muda sudah mencapai lima lembar dengan lebar kira-kira lima ibu jari. Bencana yang paling ditakuti adalah penyakit yang oleh kalangan penanam tembakau Jawa disebut wedangan. Penyakit itu muncul karena kurangnya penguapan tanah, sehingga akar-akar tanaman menjadi busuk dan dapat menular dengan sangat cepat ke seluruh bedeng. Pencegahan penjalaran penyakit itu dapat dilakukan dengan cara menggali tempat yang terkena pembusukan dan dimusnahkan serta kotorannya dibakar. Bila perlu seluruh bedeng dibakar.61
Penanaman tanaman tembakau membutuhkan tenaga dan jerih payah yang berat. Tanah yang baik untuk ditanami tembakau adalah tanah yang sebelumnya telah ditanami padi. Jika tanah sudah kering secepatnya dibajak minimal satu kali, kemudian dibiarkan kering. Tanah yang telah kering itu kemudian dibajak lagi dua sampai tiga kali atau lebih. Pembajakan harus cukup dalam, tetapi tanah tidak boleh terlalu lembut agar apabila hujan turun air hujan dapat meresap. Saluran air dibuat, agar apabila turun hujan air dapat dialirkan. Tembakau bisa rusak apabila tergenang banyak air. 62
`Tanaman tembakau ditanam berderet dan sejajar sedemikian rapi. Apabila tidak ada hujan biasanya tembakau mulai tumbuh, maka harus disirami dengan teratur dan hati-hati selama tiga bulan. Jika penanaman jauh dari sumber air maka penanam harus mencari air bagaimanapun jauhnya yang kadang-kadang mencapai dua sampai dengan tiga pal,63 dari tempat penanaman tembakau. Daun-daun tembakau terutama tembakau untuk tanaman pasaran Eropa memerlukan perawatan dan pengolahan yang cepat dan hati-hati.64 Apabila tanaman tembakau hampir dewasa, tanaman harus dihindarkan dari tunas-tunas muda yang merugikan, sehingga harus dibuang. Pemeliharaannya harus hati-hati. Proses pemeliharaan dilakukan per tanaman per helai daun tembakau. Jika waktunya panen, maka pekerjaan menjadi sangat sibuk, sehingga jarang sekali pekerja pemanen dapat beristirahat. 65 
Pemupukan adalah suatu kegiatan yang tidak boleh dilupakan pada kegiatan penanaman tembakau. Di karesidenan Rembang telah dibuat percobaan pembuatan pupuk, yaitu:66 
1.	Tepung tulang, sebagai ganti dari tadak tersedianya tepung tulang.
2. 	Abu daun-daun kayu pohon tembakau sebaiknya pohon tembakau dibakar ditempat.
3.	Kotoran burung yang biasanya diberi oleh gupernemen. Bahan pupuk jenis ini digunakan pada saat tengah pertumbuhan pohon tembakau dan hasilnya sangat mempercepat pertumbuhannya, yaitu cepat tinggi, daunnya lebih lebar dan warnanya hijau gelap. Disamping itu tanah yang diberi pupuk kotoran burung ini apabila sudah panen tembakau ditanami padi hasilnya menjadi lebih baik.
Penggunaan pupuk di karesidenan Rembang menghabiskan banyak biaya, tetapi pada panen pertama biaya tersebut sudah bisa dikembalikan.67
Apabila tembakau sudah tumbuh dan bunganya mulai kelihatan tumbuh harus segera dipenggal sebanyak dua sampai tiga kuncup tanpa batangnya agar tidak tumbuh daun-daun kecil yang buruk. Kuncup bunga itu tumbuh apabila curah hujan kurang sehingga pada ketinggian satu kaki atau lebih. Sesudah pemenggalan bunga selesai, tanaman harus dibersihkan dari tumbuhnya tunas-tunas baru yang biasa tumbuh diatas pangkal daun. Apabila tidak dipotong, tunas-tunas yang tumbuh bisa mengakibatkan daun-daun utama yang akan dipanen menjadi kurang panjang dan kurang lembut apabila nantinya dikeringkan. Pekerjaan itu merupakan sesuatu yang khas dan penting, karena kualitas tembakau ditentukan dari proses tersebut. Panen pertama siap dilakukan bila daun sudah nampak dewasa dengan cara memetik daun yang paling bawah.68 
Pemanenan tembakau sulit ditentukan waktunya. Biasanya apabila musim tanam dilakukan sesudah berumur 2,5 bulan sesudah penanaman. Tetapi usia dewasa pada umumnya tiga atau empat bulan sesudah penanaman. Tanda-tanda dari pohon tembakau yang dewasa ialah apabila daun-daun berwarna hijau sedikit kekuning-kuningan, serabut-serabut daun jelas kelihatan dari pada biasanya, daun mudah dilepaskan dari batangnya. Pemanenan bisa dilakukan mulai pukul 09.00 pagi, yaitu bila sudah daun tembakau sudah nampak layu karena sengatan sinar matahari sehingga diperoleh warna yang baik. Kegiatan dilakukan sampai pukul 16.00 sore. Tanaman tembakau dipangkas sampai ke pangkalnya di tanah dengan arit panjang. Setiap bau tanaman tembakau diperlukan dua orang untuk memangkas tembakau, sedangkan pekerja yang lain mengikat pohon tembakau itu dibagian paling bawah dan digantungkan pada bambu pikulan sepanjang enam kaki.69 
Pada pikulan itu ujung-ujungnya diberi pasak untuk penggantungan pohon-pohon tembakau. Pohon-pohon tembakau yang dipikul itu harus dilindungi dengan penutup yang dibuat dari daun kelapa atau alang-alang untuk menghindari terik matahari. Dengan cara itu satu orang dapat memikul 60 batang pohon tembakau. Tembakau-tembakau itu kemudian disimpan di atas balai-balai yang terbuat dari bambu atau daun kelapa yang dianyam. Penyimpanan ini tidak boleh terlalu lama agar tembakau tidak rusak, kering, busuk sehingga tidak berharga lagi. Tempat itu harus dibersihkan dari segala binatang atau serangga penghisap yang dapat merusak aroma tembakau, suatu syarat yang vital dalam pemasarannya. Apabila tenaga kerjanya cukup, tembakau yang dibawa dari sawah penanam tadi langsung digantungkan dalam ikatan seperti semula setelah dilepaskan dari pikulan. Pada tahap ini masih harus hati-hati tetapi cepat kerjanya. Sirkulasi udara di dalam los harus bersih. Kelembaban cuaca dapat merusak bau khas tembakau Eropa. Hal itu dapat ditanggulangi dengan membuka sekat-sekat pada atap, agar udara bisa masuk ke dalam los. Tembakau yang sudah terlanjur rusak dan cocok untuk dipasarkan di Eropa, sebaiknya tembakau dibuang, agar tidak menulari yang lain. Kegiatan berikutnya adalah pengolahan tembakau, penyortiran, pemanasan dan akhirnya pengepakan.70 
Satu hal yang tidak boleh dilupakan dari seluruh rangkaian tanaman tembakau mulai dari pembibitan sampai kepada hasil akhir, yaitu pengepakan adalah cara kerja yang cermat, tekun tetapi cepat. Setiap tahap dalam proses pengusahaan tanaman tembakau mempunyai aturan-aturan penanaman yang rumit dan penuh perhitungan, karena faktor cuacapun sangat menentukan keberhasilan dari pengusaha tanaman tembakau. Jadi, mulai dari kegiatan penyemaian waktu pembenihannya harus diperhitungkan, yaitu awal bulan April atau jauh sebelum atau sesudah jatuhnya musim hujan.71
Gudang tembakau kebanyakan terletak jauh dari perkebunan tembakau, sehingga sangat memberatkan bagi petani untuk membawa tembakau dari perkebunan ke gudang. Gudang-gudang yang letaknya jauh dari perkebunan itu merupakan salah satu hal yang menimbulkan rasa ketidaksukaan petani tembakau di karesidenan Rembang terhadap tanam paksa tembakau itu semakin bertambah.72 
Para kontraktor di karesidenan Rembang mempunyai 143 los gudang pengeringan tembakau. Kebanyakan los pengeringan itu dibuat dari kayu jati karena sifatnya yang baik. Kayu jati lebih diutamakan dari pada kayu liar. Sejumlah kecil dari los pengeringan itu beratap genting. Los pengeringan tembakau milik pengusaha swasta berjumlah 153 buah yang kebanyakan terbuat dari kayu liar, sehingga kwalitasnya buruk dan merugikan, karena tidak mampu menahan tiupan angin yang kencang, kayu cepat busuk dan lain sebagainya. Pada tahun 1861 para pengusaha swasta dapat membeli kayu jati pada gupernemen dengan harga yang cukup mahal. Kayu liar untuk pendirian dan perbaikan los-los diberikan bila ada permohonan yang disertai data yang jelas mengenai kayu yang diinginkan. Persetujuan pemberian kayu diberikan melalui pengawas dan kontrak yang cermat.73 
Beberapa perusahaan perkebunan tembakau di kabupaten Tuban memanfaatkan tanah-tanah rawa dari pada tanah sawah. Pertimbangannya adalah tersedianya air disepanjang waktu dibandingkan dengan sawah tadah hujan. Tanah-tanah rawa ini ternyata subur dan hasil tembakaunya baik.74 

B.4. Eksploitasi Kolonial Dalam Penanaman Tembakau Gupernemen 
Tahun 1834 di kabupaten Bojonegoro dilakukan uji coba penanaman tembakau luar negeri, yaitu Manilla dan Havana. Hasilnya memberi harapan untuk ditanam lebih lanjut pada tahun yang akan datang,75  tetapi secara keseluruhan pada awalnya, yaitu sebelum tahun 1838-1839, hasil penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang tidak memuaskan bagi pengusaha pengontrak maupun penduduk yang terlibat didalamnya. Penduduk tidak puas karena mereka diwajibkan bekerja keras menanam tembakau. Pengontrak kecewa karena ketidaktahuannya mengenai tanaman tembakau di karesidenan Rembang. Pengolahan hasil panen tembakau di karesidenan Rembang pada saat itu kurang baik, sehingga tembakau karesidenan Rembang untuk pasaran Eropa kurang disenangi. Hasil panen yang tidak memuaskan ini mengakibatkan penjualannya merugi.76  Pihak gupernemen sendiri juga menderita rugi, karena uang muka yang diberikan para pengusaha melalui kontrak tidak bisa ditarik kembali semua, apalagi keuntungan dari tembakau ekspor.77 Sesudah panen tembakau tahun 1838-1839, harga jual tembakau naik dengan tajam, yaitu antara 40 sampai dengan 50 sen. Keberuntungan bagi para pengontrak merupakan bencana bagi penduduk pribumi, karena semakin beratnya tuntutan pengontrak dan gupernemen dalam tanam paksa tembakau untuk bekerja lebih keras dan teliti.78 Mulai tahun 1840 mode kontrak penanaman tembakau bermunculan dan petani menjadi kelinci percobaan.79
a.	Kewajiban penanaman tembakau gupernemen
Dalam menganalisa intensitas tekanan eksploitasi kolonial terhadap masyarakat petani di karesidenan Rembang perlu dibedakan antara penanaman wajib tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman antara lain: tebu, nila dan tembakau. Tanaman musiman dapat ditanam di tanah-tanah sawah berselingan dengan padi dalam jangka waktu satu tahun. Tanaman tahunan antara lain: lada, kopi, teh, karet. Pertumbuhan tanaman tahunan mulai dari penanaman sampai dengan pemanenan diperlukan waktu lebih dari satu tahun, sehingga tidak dapat berselingan dengan tanaman padi.80
Tanaman tembakau yang ditanam di Jawa dipersiapkan untuk pasaran Eropa. Budidaya tanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1847 merupakan usaha budidaya untuk lebih kurang yang sepuluh tahun. Usaha budidaya selama periode itu masih dipandang oleh banyak orang memberatkan penduduk Jawa dan tidak memenuhi tuntunan dan tujuan semula dari gupernemen.81 
Tanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang ditanam di ladang dan sawah.82 Tanaman tembakau merupakan tanaman yang paling baik ditanam di daerah itu.83 Tanaman tembakau yang ditanam di karesidenan Rembang ditanam disekitar sungai Solo. Jarang ditemukan sebidang tanah yang tidak cocok untuk tanaman tembakau, sehingga penduduk mengutamakan untuk menanam tembakau dari pada tanaman lainnya. Hal itu diantaranya juga disebabkan pendapatan yang jauh lebih banyak dari pada tanaman lainnya.84 Penanaman wajib tembakau menyebabkan penduduk menjadi berat untuk melakukan kegiatan penanaman tersebut, karena penanaman tembakau berubah menjadi suatu kewajiban yang memberatkan.85 Kontrak penanaman wajib tembakau di karesidenan Rembang dilakukan hanya di kabupaten Tuban dan Bojonegoro. Di Kabupaten Blora dan Rembang tidak ada perusahaan tembakau yang mengadakan kontrak dengan gupernemen, tetapi banyak pengusaha swasta yang beroperasi di kedua daerah itu.86 Tanah di kabupaten Tuban dan Bojonegoro sangat cocok untuk tanaman tembakau. Tanah-tanah itu terdiri dari tanah liat yang dicampur dengan pasir. Tembakau juga ditanam di bekas-bekas hutan yang dibuka sehingga tanah-tanah itu tersedia cukup cadangan air. Di beberapa perkebunan di kabupaten Tuban, tembakau ditanam di tanah rawa yang cukup subur dan selalu memberi hasil yang baik. Tanah-tanah di kabupaten Blora dan Rembang juga dapat dikatakan cocok untuk penanaman tembakau, tetapi tidak seluruh distrik di Rembang baik untuk ditanami tembakau.87 
Luas tanah untuk tanaman paksa gupernemen di karesidenan Rembang tahun 1846 adalah 4.380 bau dan pada tahun 1849 turun menjadi 1.342 bau. Kontrak penanaman tembakau pada tahun 1850 sudah tidak diperluas lagi, bahkan gupernemen membatalkan kontrak tembakau gupernemen seluas 250 bau, akan tetapi penanaman tembakau bebas di karesidenan Rembang in pada tahun tersebut semakin luas.88 
Kontrak penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1840 terdapat delapan kontrak, tahun 1849, 1856, 1857, 1860 dan 1862 masing-masing dengan sembilan kontrak, tahun 1861 dengan delapan kontrak dan tahun 1864 dengan empat kontrak.89 
Kontrak penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1849 terdapat sembilan kontrak, tetapi pada tahun 1862 tinggal satu kontrak. Pada saat kontrak-kontrak di karesidenan lain ditarik, penduduk di wilayah tersebut mengadakan pesta enam hari untuk mensyukuri pembebasan atas beban penanaman tembakau gupernemen. Sementara itu penduduk di wilayah karesidenan Rembang masih tetap tertindas dengan beban sembilan kontrak penanaman tembakau gupernemen. Kontrak penanaman tembakau gupernemen yang dikeluarkan di seluruh Jawa pada tahun 1862 terdapat 37 kontrak.90 
Tabel 8 akan memberikan penjelasan tentang para kontraktor penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1856, dan 1857, tabel 9, 10, 11 masing-masing untuk penjelasan serupa pada tahun 1860, 1861 dan 1864.
Data nama pengontrak, lokasi penanaman dan luas areal masing-masing pengontrak untuk tahun 1856 dan 1857 sama. Dari sumber tersebut dapat kita ketahui, bahwa luas areal penanaman tembakau gupernemen di kabupaten Bojonegoro ternyata lebih luas dibandingkan dengan luas areal penanaman tembakau gupernemen di kabupaten Tuban.
Tabel 9 menunjukan, bahwa pada tahun 1860 terdapat sembilan pengusaha yang melakukan kontrak penanaman tembakau gupernemen.
Wilayah penanaman meliputi delapan distrik Rembes sudah tidak dipakai lagi untuk areal penanaman tembakau gupernemen. Luas penanaman tetap 1.225 bau. Kontrak C.A. van drongelen tidak diketahui lokasi areal penanamannya, karena di dalam kultuur  verslag tidak tercantum.
Tabel 10 menunjukan jumlah pengontrak penanaman tembakau gupernemen ada delapan pengusaha dengan areal penanaman seluas 1.205 bau di enam kadistrikan.

Tabel 11 menunjukkan terdapat pengontrak penanaman tembakau gupernemen dengan areal penanaman seluas 575 bau di empat distrik. Pada tahun 1865, pengontrak penanaman tembakau gupernemen tinggal satu saja di kabupaten Bojonegoro, yaitu milik J.Douwes Dekker di distrik Pelem, kabupaten Bojonegoro seluas 100 bau. Kontrak penanaman itu pada tahun 1865 dioperalihkan pada C.F. Stephan.92 
Hal-hal yang menyebabkan ketidakpuasan dan kebencian penduduk terhadap tanaman tembakau gupernemen adalah perluasan yang terlalu cepat dari tanaman itu, serta terhadap penyelewengan-penyelewengan dan keberatan-keberatan sehubungan dengan berdirinya perusahaan perkebunan tembakau.93 
Petani yang terlibat didalamnya lebih banyak mengalami kerugian dari pada keuntungan.94 Dalam proyek penanaman wajib tembakau, penduduk dipaksa bekerja melebihi batas waktu, sehingga mereka kekurangan waktu untuk mengerjakan tanah mereka sendiri demi memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga garapan tanah mereka jadi terlantar. Dari tahun ke tahun mereka diperas oleh proyek penanaman wajib, tetapi orang tidak sadar bahwa hal semacam itu tidak boleh berjalan terus, karena dapat mengantar mereka pada bencana kelaparan.95 James C. Scott menyatakan, bahwa apabila krisis subsistensi menimpa suatu daerah yang luas, atau bila satu keluarga mengalami dua atau tiga tahun yang buruk secara beruntun, maka persoalannya dapat benar-benar menjadi persoalan hidup dan mati.96 Pada bagian pendahuluan telah diuraikan temuan-temuan mengenai pelaksanaan proyek penanaman wajib.97 Diketahui areal penanaman wajib biasanya sangat jauh dari desa tempat tinggal penduduk, sehingga menyita waktu untuk mengerjakan tanah sawah mereka sendiri. Upah yang diterima oleh petani penanam tembakau gupernemen itu sangat jauh berada di bawah pajak wajib yang harus mereka bayar (Lihat tabel 12). Para petani penanam tembakau gupernemen menyadari, bahwa mereka menjalankan wajib tanam bukan untuk gupernemen tetapi untuk para kontraktor. Tembakau yang diwajibkan untuk ditanam para petani penanam itu bukanlah hak milik para petani tersebut.98 
b.	Upah Penanaman Tanaman Tembakau Gupernemen 
Petani di karesidenan Rembang yang mendapatkan bagian menanam tembakau gupernemen tidak dapat mengharapkan upah yang lebih banyak atas hasil jerih payahnya. Mereka juga tidak dapat menikmati hasil yang melimpah atas hasil panen yang dijual, karena keuntungan yang melimpah itu memang sangat jarang. Upah yang tidak pantas itu menurut inspektur tanaman untuk penanaman dan pemeliharaan satu bau tembakau yang dikerjakan secara harian upahnya 15 duit.99 per orang dan 40 duit untuk sepasang kerbau. Seluruh upah yang dikeluarkan untuk satu bau adalah 100 gulden, sehingga dengan upah yang sangat sedikit tersebut penduduk hanya akan menikmati upah yang sangat sedikit dan sama sekali tidak beruntung karena mereka tidak memperoleh bagian lagi atas hasil panen tembakau.100 Tabel 12 berikut ini akan memberikan penjelasan tentang upah yang diberikan oleh kontraktor tembakau gupernemen di karesidenan Rembang.
Kolom upah seluruhnya dalam tabel 12 menunjukan jumlah upah yang dikeluarkan oleh para kontraktor pada tahun tersebut.
Tabel 12 menjelaskan kepada kita, bahwa upah yang diberikan oleh para kontraktor tidak sama. Kontraktor Venstra dan van Basel misalnya, mereka masing-masing memperoleh 100 bau tanah tetapi upah-upah yang diterima oleh masing-masing keluarga petani penggarap penanaman tembakau gupernemen diantara kedua kontraktor itu berbeda. Penanam tembakau gupernemen yang dikontrak oleh van Basel tiap keluarga petani menerima 8,735 gulden, sedangkan kontraktor Venstra memberi tiap keluarga penanam tembakau gupernemen yang dikontraknya sebesar 11,19 gulden.
Berdasarkan kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pengusaha dan gupernemen, sistem pengupahan diubah, yaitu penduduk akan dibayar secara borongan sebesar 40 gulden sampai 100 gulden, yang berarti lebih sedikit dari upah bulanan yang sudah sangat sedikit. Surat dari administrator Roorda van Eijsinga di perusahaan Widang kepada pedagang pembeli, yaitu Mayor Matzen & Co. , tertanggal 21 Mei 1856 menujukan, bahwa tanaman uji coba tembakau gupernemen di distrik Rengel tidak puas dan melakukan unjuk rasa dengan membakar los-los tembakau dan pindah dari distrik Rengel.101
S.N. Eisenstadt menyatakan, bahwa protes, pemberontakan dan konflik politik selalu berhubungan dengan kekerasan. Kekerasan ada dimana-mana, karena secara biologis manusia dianugrahi sifat tersebut. Gangguan terhadap hubungan sosial yang semula relative stabil dapat menyebabkan kekerasan.102 
Dalam hubungannya dengan masalah krisis subsistensi, James C. Scoot menyatakan, bahwa apabila petani dilanda krisis subsistensi mereka mungkin beralih makan jewawut atau umbi-umbian, menitipkan anak-anak mereka pada kerabatnya dan mungkin pula mereka menjual ternak atau tanah.Apabila tidak ada alternatif yang lebih baik, para petani itu berimigrasi bersama keluarganya.103 
Lebih lanjut Scoot menjelaskan, terjalinnya jalinan kekerasan dengan pemberontakan ke dalam jaringan perilaku petani tentang pengertian adil. Warisan moral ini mengakibatkan sasaran-sasaran pemberontakan petani bentuk-bentuknya tertentu dan yang mungkinkan diambilnya tindakan bersama walau jarang terkoordinir karena kemarahan moral.104 
Distrik Rengel yang merupakan tempat untuk lokasi penanaman tembakau gupernemen milik perusahaan de Mol seluas 175 dan 75 bau, penduduknya selama 4 tahun berkurang dari 75.000 orang tinggal 40.000 orang, yaitu periode awal tahun 1850- an. Dari buku milik de Mol dapat diketahui, bahwa selama pelaksanaan penanaman tembakau tahun 1854, yaitu dari tanggal 4 April 1854 sampai dengan 27 Februari 1855 yang berarti sama dengan 330 hari telah dipekerjakan 800 orang setiap hari dengan upah 1.250 gulden. Setelah terjadi peristiwa unjuk rasa, pembayaran upah menjadi 7.500 gulden yang berarti untuk 800 pekerja dikalikan 330 hari sama dengan 204.000 hari kerja dibayarkan 2,8 sen per hari per orang.105 Luas tanah untuk penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1861 adalah 1.205 bau atau 50 bau lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya sebagai akibat ditariknya kontrak perusahaan Malo seluas 150 bau dan perluasan 100 bau dari perusahaan semanding milik van der Sluijs. Penanaman diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan kepentingan penduduk yang terlibat didalamnya. Letak los-los pengeringan dibuat sedekat mungkin dengan desa-desa yang penduduknya terlibat dalam penanaman tembakau gupernemen.106 
Dilihat dari pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para penanam tembakau, besarnya upah yang diterima tidak sepadan dengan tenaga yang telah mereka curahkan, karena budidaya tembakau merupakan budidaya yang paling berat bila dibandingkan dengan dua macam budi daya yang lainnya. Pekerjaan mempersiapkan lahan yang akan ditanami tanaman tembakau, proses penanaman, perawatan, pemanenan sampai pada pengolahannya, tanaman tembakau ini memerlukan ketekunan dan kecermatan, sehingga satu kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan dapat merusak kualitas dan aroma dari tembakau tersebut yang akan berakibat hasil panennya buruk dan akhirnya harga tembakau tersebut turun. Upah yang diterima oleh para penanam ini sesungguhnya merupakan sisa dari biaya produksi. Apabila diperhitungkan dengan pembayaran landrente yang harus mereka bayarkan, upah yang sudah tidak seberapa besar itu jauh dari mencukupi untuk suatu kehidupan yang layak. Besarnya plantloon atau upah tanam pada tanaman tembakau gupernemen yang diterima oleh petani tembakau ini sangat kurang sekali untuk mencukupi kebutuhan hidup, apalagi untuk membayar landrente atau pajak tanah yang diambil dari hasil tanaman mereka. Upah yang diterima banyaknya selalu kurang dari separuh besarnya landrete yang harus mereka bayar. Hal itu terjadi hampir pada setiap tahunnya. (periksa tabel 13)
Pada prinsip-prinsip penanaman wajib sudah dijelaskan bahwa petani wajib menyerahkan seperlima bagian dari sawah yang dia miliki untuk kepentingan kultuur stelsel. Bagi penanaman wajib tembakau ini hasil dari seperlima sawah yang ditanami tembakau itu ditaksir harganya. Setelah dipanen ternyata hasil yang diterima tidak dapat untuk melunasi pajak tanah, bahkan petani penanam tembakau gupernemen itu harus menambah atau menanggung kekurangan itu dari uangnya sendiri. Padahal didalam prinsip-prinsip penanaman wajib juga sudah dijelaskan, bahwa segala kegagalan penanaman selama tidak disebabkan oleh kelalaian petani menjadi tanggung jawab gupernemen.

Dilihat pada tabel 13 menunjukan dengan jelas, bahwa petani penanam tembakau gupernemen menanggung kekurangan pajak tanah yang semestinya tidak perlu mereka bayarkan. Data selama 15 tahun itu menunjukan, bahwa selama periode itu para petani penanam tembaku gupernemen di karesidenan Rembang menanggung landrente sebesar lebih dari dua kali upah yang mereka terima. Tabel 14 dan 15 menjelaskan lebih rinci tentang hasil yang diterima oleh petani penanam tembakau gupernemen di karesidenan Rembang.
Tabel 14 menunjukan, bahwa selama kurun waktu 15 tahun itu setiap petani penanam tembakau gupernemen menghasilkan tembakau untuk gupernemen rata-rata 0,97 pikul. Jadi tidak ada satu pikul. Dua per lima dari 15 tahun itu para petani penanam tembakau gupernemen tidak mampu menghasilkan lebih dari satu pikul. Setiap pikul yang dihasilkan memperoleh upah rata-rata 8,39 gulden. (lihat tabel 15) Apabila perolehan tembakau kurang dari satu pikul, berarti upah yang mereka terima juga kurang dari itu. Apabila seluruh plantloon dibandingkan dengan seluruh landret, maka setiap keluarga penanam menambah dengan uang mereka sendiri rata-rata 7,48 gulden. Perhitungan tersebut adalah perhitungan rata-rata untuk kurun waktu 1847 sampai dengan 1864.  
Pada beberapa perkebunan tembakau, pekerjanya adalah para pekerja yang tidak diupah dan jarang terjadi di perkebunan tembakau minta bantuan pemerintah untuk mendapatkan tenaga kerja. Pekerja-pekerja di perkebunan tembakau terdiri dari kaum laki-laki dan wanita. Sulit untuk menentukan upah buruh di perkebunan tembakau karena hal itu tergantung dari para buruh. Penyortiran tembakau dilakukan oleh para mandor perkebunan yang berpengalaman dalam hal itu. Para mandor perkebunan digaji secara bulanan.107 
Pengangkutan tembakau gupernemen dari tempat-tempat penanaman ke gudang-gudang pengolahan upah angkutnya terpisah dengan plantloon. Upah tersebut menjadi tanggung jawab pengusaha. Sumber di dalam Kultuur Verslag tahun 1857 menyebutkan, bahwa pada saat itu hanya kontraktor Veenstra dan Douwes Dekker yang membayar ongkos angkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak.108
Segera sesudah tembakau diangkut dari sawah ke los-los pengeringan, diperlukan banyak tenaga kerja. Kebanyakan pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki, perempuan dan anak-anak. Upahnya sekitar 10 sampai dengan 40 sen.109  Tembakau di pres dan di pak oleh para pekerja bebas dengan sistim sewa harian. Para buruh perkebunan dibayar antara 20 sampai dengan 60 sen per hari.110 
Tembakau olahan yang sudah di pak dan dipersiapkan untuk dijual di pasaran Eropa, selanjutnya diangkut ke Surabaya lewat sungai Solo atau ke tempat-tempat lain lewat laut. Pengusaha tembakau yang bernama de Voogt juga mengangkut tembakau-tembakaunya melalui laut. Tembakau-tembakau itu dibawa dari pedalaman tempat pengolahan tembakau tersebut ke pelabuhan atau ke sungai dengan menggunakan angkutan gerobak melalui kontrak dengan orang-orang Cina. Pengangkutan-pengangkutan itu dibiayai sendiri para pengusaha tanpa bantuan gupernemen.111 
Pada tahun 1854 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Regering Reglement atau peraturan pemerintah tentang tanaman gupernemen dan rumah tangga pribumi yang terdapat dalam pasal 66, yang tujuannya untuk mencari kesesuaian wajib tanam agar tidak memberatkan penduduk. Sejak itu tanaman wajib tidak boleh lagi merugikan atau mengganggu tanaman pangan penduduk. Keberatan-keberatan yang diakibatkan oleh penanaman wajib harus segera dihilangkan.112  
Keberadaan peraturan pemerintah ini tidak serta merta merubah keadaan atas pelaksanaan wajib tanam tembakau gupernemen. Penduduk di karesidenan Rembang tidak berani berbuat lebih jauh selain melakukan unjuk rasa atau pindah tempat tinggal, meskipun harus menghadapi resiko kehilangan status dan tanah. Mereka berani melaporkan keberatan-keberatan dalam pelaksanaan penanaman tembakau gupernemen pada masa pemerintahan Residen H.C.Bekking. Keberanian residen Bekking dalam mempelopori perluasan pelaksanaan penanaman tembakau secara bebas telah mengundang reaksi yang hebat dikalangan gupernemen dan para pengusaha tembakau yang tidak menyukai penduduk di karesidenan Rembang diberi kebebasan untuk menanam tembakau ekspor. Para pengusaha gula juga khawatir pada perluasan penanaman tembakau ekspor secara bebas, karena khawatir akan terjadi pula pada penanaman tebu gupernemen.113
Residen Bekking seolah mempertaruhkan jabatannya meskipun pada akhirnya setelah ia meninggalkan karesidenan Rembang penanaman tembakau ekspor secara bebas semakin meluas dan akhirnya penanaman tembakau gupernemen dihapuskan sama sekali dari karesidenan Rembang.

IV.	SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka pada sub bab ini dapat disimpulkan, bahwa penanaman tembakau gupernemen di karesiden Rembang sangat memberatkan penduduk Dalam hal ini petani yang terkena pekerjaan wajib tanam tembakau. Kerangka pemikiran dari keberatan-keberatan yang dialami penduduk di karesidenan Rembang pada abad XIX itu adalah tingkat hidup petani di karesidenan Rembang yang berada diambang subsisten. Dengan demikian, sedikit saja terjadi kegoyahan dalam perekonomian rumah tangga petani akan membawa bencana bagi keluarga petani tersebut.  James C. Scott menyatakan, bahwa bencana yang dialami oleh keluarga petani itu dapat bergeser apabila ada pekerjaan lain yang upahnya relative besar, sehingga akibat-akibat yang diakibatkan oleh kegagalan panen misalnya, akan jauh menjadi lebih ringan
Pemikiran ke dua adalah kondisi geografis yang tidak menguntungkan sehingga tanah-tanah garapan yang ada di karesidenan Rembang pengairannya mayoritas tergantung kepada curah hujan. Kondisi geografis di karesidenan Rembang juga mengakibatkan datangnya musim penghujan sering tidak tepat pada waktunya. Kondisi ini mengakibatkan sering gagalnya penanaman temabkau, karena tanaman tembakau muda membutuhkan air setiap harinya. Disamping itu, terlalu cepatnya musim kemarau mengakibatkan tanaman temabakau mati, karena tidak ada air untuk menyiraminya.
Proses pembudidayaan tanaman tembaka gupernemen juga memberatkan penduduk. Jauhnya areal perkebunan tembakau gupernemen dari tempat tinggal penduduk, mengakibatkan penduduk banyak kehilangan waktu dan tenaga di perjalanan. Jauhnya areal perkebunan tembakau gupernemen ke sumber air sebagai akibatnya dari jarangnya sarana irigasi di karesidenan Rembang juga merupakan suatu pekerjaan yang memberatkan, karena untuk mencapai sumber air itu jauh sedangkan tanaman tembakau terutama tanaman muda tembakau membutuhkan penyiraman setiap harinya.
Waktu bagi penanaman tembakau gupernemen sampai masa pemanenan memerlukan waktu empat bulan atau lebih kurang 120 hari. Jarak waktu itu jelas-jelas menyalahi teori dari prinsip-prinsip penanaman tanaman-tanaman gupernemen yang hanya 66 hari.
Kecermatan dan ketekunan yang dibutuhkan dalam pemeliharaan pertumbuhan tanaman gupernemen mengakibatkan penanam kehabisan waktu untuk merawat tanamannya sendiri yang biasanya juga jenis tanaman kedua. Dengan demikian petani terikat kepada pemeliharaan tanaman tembakau gupernemen, tetapi tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Kegagalan panen yang dialami merupakan bencana terberat bagi penanam tembakau gupernemen. Secara teori, prinsip-prinsip penanaman wajib menerangkan, bahwa kegagalan panen yang terjadi sepanjang tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kemalasan petani menjadi tanggung jawab gupernemen. Tetapi pada kenyataannya apa yang dialami oleh petani penanam tembakau gupernemen itu adalah sebaliknya. Panen tembakau yang gagal, karena cuaca yang burukpun merupakan tanggung jawab petani.
Pajak tanah yang harus dibayarkan oleh petani seharusnya hanya 2/5 dari hasil panen. Tetapi, pajak tanah di karesidenan Rembang seringkali diperhitungkan berdasar pajak tanah tahun lalu, tanpa memperdulikan panen tahun ini berhasil atau tidak. Tidak mengherankan apabila pajak tanah yang harus dibayar oleh petani penanam tembakau gupernemen dua kali lipat dari upah yang mereka terima. Dengan demikian, petani harus menambah kekurangan itu dari uang mereka sendiri.
Upah yang diterima oleh penanam tembakau gupernemen tidak sebanding jerih payah telah mereka curahkan untuk penanaman itu. Meskipun demikian, upah yang sudah sedikit itu habis untuk membayar landrente, bahkan upah itu besarnya hanya setengah dari besarnya pajak tanah yang harus mereka bayarkan. Dengan demikian mereka masih harus menambah kekurangan itu dari uang mereka sendiri. Petani di karesidenan Rembang biasanya menjual padi mereka dengan harga murah atau menjual hewan ternak untuk menutup pembayaran pajak tanah.
Keberatan-keberatan yang harus dihadapi oleh petani di karesidenan Rembang sehubungan dengan pelaksanaan penanaman tembakau gupernemen di karesidenan itu masih ditambah lagi dengan ancaman gagalnya panen padi di karesidenan Rembang, sebagai akibat dari terkonsentrasinya tenaga petani pada penanaman tembakau gupernemen. Berkurangnya persediaan padi berakibat harga padi naik. Meskipun ada persediaan padi di lumbung-lumbung, keluarga petani terutama petani penanam tembakau gupernemen tidak akan sanggup membelinya, karena hasil panen tembakau mereka jarang sekali diterima utuh, bahkan mereka harus menambah beban pajak tanah itu dari uang muka mereka sendiri. Keadaan demikian apabila dibiarkan terus menerus mengundang bahaya kelaparan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah di karesidenan Rembang maupun oleh gupernemen sendiri.
Suatu hal yang sangat menonjol dalam pelaksanaan penanaman tembakau gupernemen adalah pengerahan tenaga kerja petani yang luar biasa. Data yang kita peroleh tentang penanaman tembakau gupernemen ini adalah sebagai berikut:
1)	Luas tanah sawah di karesidenan Rembang yang ditanami tanaman tembakau gupernemen pada tahun 1856 sampai dengan 1860 rata-rata 52.083 bau (lihat tabel 7) atau 0,82 persen dari seluruh luas tanah persawahan (lihat pada tabel 3)
2)	Tenaga pelaksana dalam penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang pada tahun 1856 sampai dengan 1860 rata-rata mencapai 52.083 (lihat tabel 7) atau 67,39 persen dari seluruh petani yang ada. (lihat tabel 2).
Dari data yang telah diuraikan di atas dapat kita ketahui adanya suatu pengarahan tenaga kerja yang luar biasa dalam pelaksanaan penanaman tembakau gupernemen. Dibandingkan dengan luas areal persawahan yang dipergunakan untuk proyek penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang ini tidaklah sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang dikerahkan, karena lahan persawahan yang dipakai untuk menanam tembakau gupernemen sangat sedikit dibandingkan dengan luas seluruh areal persawahan yang ada di karesidenan Rembang. Dengan demikian, telah terjadi eksploitasi tenaga kerja pada penanaman tembakau gupernemen di karesidenan Rembang.

CATATAN UKURAN
1 Bau	=	0,7 hektar = 7.000 meter2
1 Duit	=	1/120 Gulden = 5/6 Sen
1 Gulden	=	120 Duit = 100 Sen
1 Hammat	=	122 Kg
1 Kaki	=	12 inchi
1 Kati	=	0,61 Kg
1 Last	=	300 Ton
1 Mil	=	1,760 Yard = 1,6093
1 Pal	=	1.506,953 Meter
1 Pon	=	16 Ons = 0,4536 Kg
1 Pikul	=	61,76 Kg

CATATAN ARSIP DAN LITERATUR
1	Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.39.
2	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.6
3 	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.69
4	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.69
5	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal.19
6 	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal. 21.
7	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 67.
8 	Team Penerangan Umum Badan Penelitian-Penjusunan Sedjarah Djawa Barat, 1972. Sedjarah Djawa Barat Suatu Tanggapan. Pemerintah Daerah Djawa Barat, hal. 179.
9 	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal. 43.
10	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal. 43
11	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal.145; Lihat juga Sartono Kartodirdjo (A) .1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.74.
12	Anne Booth, et al.(ed.), 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal.47
13	Sartono Kartodirdjo (B) 1975. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.9.
14	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 71. 
15	Team Penerangan Umum Badan Penelitian-Penjusunan Sedjarah Djawa Barat, Sedjarah Djawa Barat Suatu Tanggapan. Pemerintah Daerah Djawa Barat, hal.181
16 	1	duit = 1/120 gulden = 5/6 sen.
17	Sartono Kartodirdjo (B).Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.8.
18 	D. H. Burger, 1962.Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai Akhir Abad XIX.Jakarta:Pradnja Paramita, hal.206; Lihat juga Lembaran Sejarah No. 8 Juni 1972, hal. 9. 
19 	Sartono Kartodirdjo (A).1975.Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal. 74. 
20	Tijdscrijft voor Nederland Indie (TNI),1849.I.Residentie Rembang in het jaar 1849,hal.408; Lihat juga TNI,1864,I.De reaktie n de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang, hal.185; Kultuur Verslag.1855.No.1627; H.C. Bekking.1861.De ontwikkelingder residentie Rembang Eene wederlegging van het besluit van 12 April 1861 No.1. Rotterdam : Nijgen, hal.4.
21 	Encyclopaedi van Nederlansch Indie (ENI), 1921, hal. 230. 
22 	William J.O’Malley, “ Perkebunan 1830-1840 “ , didalam Anne Booth, et. al. , 1988. Sejarah Ekonomi Indonesia. Jakarta : LP3ES, hal. 219.
23 	Tijdschrift voor Nijverheid in Nederlandsch-Indie (TvNI), 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim , hal. 199.
24	TNI,1850,I.van Rembang naar Toeban, hal.45; Lihat juga P.J. Veth, 1869. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van Nederlansch-Indie bewert naar de jongste en bette berigten. Amsterdam: PN van Kampen, hal.24-25; AVRR.20.No.2.
25 	ENI,1921,hal.592-593.
26	ENI,1921,hal.594.
27	P.J. Veth,1869. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van Nederlansch-Indie bewert naar de jongste en bette berigten. Amsterdam: PN van Kampen, hal.24-25.
28	H.C. Bekking,1861.De ontwikkeling der residentie Rembang. Eene wederlegging van het besluit van 12 April 1861 No.1.Rotterdam : N. Nijgh, hal.2.
29	Kultuur Verslag.1855.No.1627,ANRI  
30	TNI. Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.408; Lihat juga TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang, hal.185; Kultuur Verslag.1855, No.1627; H.C. Bekking, 1861. De ontwikkeling der residentie  Rembang Eene wederlegging van het besluit van 12 April 1861 No.1. Rotterdam : N. Nijgh, hal.4.
31	TNI.1849,I.Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406; Lihat juga TNI, 1864,I,De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang,hal.185; Kultuur Verslag.1855.No.1627,ANRI; H.C. Bekking, 1861.De ontwikkeling der residentie Rembang, Eene wederlegging Van het besluit Van 12 April 1861 No. 1. Rotterdam : H. Nijgh, hal..4
32	Kultuur Verslag.1855.No.1627,ANRI
33	TNI,1849,I, Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406
34	H.C. Bekking, 1861.De ontwikkeling der residentie Rembang, Eene wederlegging Van het besluit Van 12 April 1861 No. 1. Rotterdam : H. Nijgh, hal. 102; Lihat juga Kultuur Verslag.1855.No.1627, ANRI ; Kultuur Verslag.1857.No.1627, ANRI.
35	Kultuur Verslag.1857.No.1627,ANRI; Lihat juga Kultuur Verslag.1867.No.1627,ANRI.
36	Hiroyosi Kano,”Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa pada Abad XIX”’ di dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dkk,1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.42.
37	Kultur Verslag.1867.No.1627; Lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.45
38	Kultuur Verslag.1867.No.1627, ANRI
39	Kultuur Verslag.1867.No.1627; Lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.48.
40	Sartono Kartodirdjo.Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.70.
41	Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.18; Bandingkan dengan D.H. Burger,1962.Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologis Sampai Akhir Abad XIX.Jakarta:Pradnja Paramita, hal.193.
42	Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.43, 64-65
43	Kultuur Verslag.1854.No.1627, ANRI
44	Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani itu menunjukkan, bahwa masyarakat pada waktu itu sudah mengenal bagi hasil yang benar dengan pertimbangan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemilik maupun penggarap tanah.
45	Kultuur Verslag.1857 dan 1867.No.1627, ANRI; Lihat juga Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.60,62-63
46	Kultuur Verslag.1857 dan 1867.No.1627,ANRI
47	Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.50
48	Soemarsaid Moertono,1985.Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau. Jakarta:Yayasan Obor,hal 144-145; Bandingkan dengan Onghokham,”Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX” di dalam Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.22-24.
49	pengerahan seluruh penduduk bila terjadi bencana alam, perang, membangun istana dan tugas-tugas lainnya
50	Sediono M.P. Tjondronegoro, et.al,(ed).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah. Jakarta : P.T. Gramedia, hal.52.
51	Djoko Suryo,”Social and Economic Life in Rural Semarang Under Colonial Rule in Nineteenth Century”’di dalam Agustinus Supriyono,1987.Krisis Subsistensi di Karesidenan Semarang : Kasus Kelaparan di Afdeling Demak dan Grobogan Tahun 1849/1850. Tesis tidak diterbitkan pada Universitas Indonesia, Jakarta,hal.60.
52 	P.J. Veth,1869. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van Nederlansch-Indie bewert naar de jongste en bette berigten. Amsterdam: PN van Kampen, hal.26 dan 36; TNI,1849,Ibid; TNI,1850.op.cit,hal.46; AVRR.27.No.2; AVRR.52.No.10
53 	Ricklefs, M.C., “A History of Modern Indonesia”, di dalam Anne Booth,et.al., (ed.), 1989.Sejarah Ekonomi Indonesia.Jakarta : LP3ES, hal.38-39. 
54 	TNI,1849.I.Residentie Rembang in het jaar 1849.hal.406. 
55 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim. 119 
56 	ENI,1921,hal.592-593.
57	Kultuur Verslag.1857 dan 1861. No.1627, ANRi
58 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim, hal. 119-121; Lihat juga Kultuur Verslag. 1865. No. 1627, ANRI
59 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim. 119
60 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim. 119 
61 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim, hal. 119-121; Lihat juga Kultuur Verslag. 1865. No. 1627, ANRI
62	TNI, 1849, I. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java, hal. 221; TNI, 1862, I. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim, hal.182
63	1 pal = 1.506,593 meter
64	TNI, 1849, I. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java, hal. 221; TNI, 1862, I. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim, hal.182
65 	TNI,1860,I (A). De vrije arbeid bij de tabakskultuur in Rembang, vostgers den heer van Lawick van pabst den heer roschussen. Anonim, hal.94; TNI,1856,I, De tabakskultuur en het regerings reglement. Anonim, hal.299-300
66 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim.
67 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim., hal. 122.
68 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java. Anonim, hal. 126.
69 	1 kaki = 12 inchi = 0,3048 meter.
70 	TvNI, 1859, V. Handleiding voor de teelt en de bereiding van Tabak op Java, hal. 128-135.
71 	Kultuur Verslag. 1856. No. 1627, ANRI; Lihat juga Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI
72 	Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI.
73 	Kultuur Verslag. 1856-1857. No. 1627, ANRI.
74 	Kultuur Verslag. 1856. No. 1627, ANRI.
75 	TNI, 1847, I, Iets over de tabakskultuur op Java , hal. 300.
76	TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang. Anonim, hal. 185.
77 	TNI, 1849. I, Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406; TNI, 1860, I (B), De vrije Tabakskultuur op Java. Anonim, hal. 289.
78 	TNI, 1849, I, Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406
79 	TNI, 1862, I, De toestand der residentie Rembang, hal. 181.
80	Sartono Kartodirdjo, et.al. 1975. Sejarah Nasional Indonesia, IV. Jakarta : Depdikbud, hal.78.
81 	TNI, 1847, I, Iets over de tabakskultuur op Java.Anonim, hal. 213.
82 	TNI, 1847, I, Iets over de tabakskultuur op Java.Anonim, hal. 300.
83 	TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang. Anonim, hal. 185.
84 	TNI, 1847, I, Iets over de tabakskultuur op Java.Anonim, hal. 214-215; lihat juga TNI, 1860 I (A). De vrije arbeid bij de tabakskultuur in Rembang, vostgers den heer van Lawick van pabst den heer roschussen. Anonim, hal. 93
85 	TNI, 1847,I, Iets over de tabakskultuur op Java.Anonim, hal. 215.
86 	Kultuur Verslag. 1860. No. 1627, ANRI; lihat juga Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI; Kultuur Verslag. 1861. No. 1627, ANRI
87 	Kultuur Verslag. 1860-1868. No. 1627, ANRI
88 	TNI, 1860, I, (B). De vrije Tabakskultuur op Java. Anonim, hal. 295; TNI, 1864, I.De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang,hal. 182. (periksa tabel 7 )
89 	TNI,1862, I, De toestand der residentie Rembang. Anonim, hal. 181-182; Kultuur verslag. 1856-1857, 1860-1861, 1864. No. 1627, ANRI
90 	TNI, 1862, I, De toestand der residentie Rembang. Anonim, hal. 181-182
91 	Perjanjian kontrak penanaman tembakau gupernemen di Karesidenan Rembang untuk tahun 1857 juga terdapat pada Surat Residen Rembang kepada Direktur Tanaman tertanggal 12 Maret 1857 No. 312.
92 	Kultuur verslag. 1865. No. 1627, ANRI.
93 	TNI, 1849. I, Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406; TNI, 1860, I (B), De vrije Tabakskultuur op Java. Anonim,  hal. 289.
94 	TNI, 1849, I, Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.406
95 	TNI, 1862, I, De toestand der residentie Rembang. Anonim, hal. 181.
96 	James C. Scott, 1983. Moral Ekonomi Petani.Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, hal. 26.
97	TNI,1849.I. Residentie Rembang in het jaar 1849, hal.408; Lihat juga TNI,1864,I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang, hal.185; Kultuur Verslag.1855.No.1627; H.C. Bekking.1861. De ontwikkeling der residentie Rembang Eene wederlegging van het besluit van 12 April 1861 No.1. Rotterdam : Nijgen, hal.4.
98 	TNI, 1860 I (A). De vrije arbeid bij de tabakskultuur in Rembang, vostgers den heer van Lawick van pabst den heer roschussen. Anonim, hal. 93; TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuurin Rembang. Anonim., hal. 185
99 	1 duit = 1/120 gulden
100 	TNI, 1847, I. Iets over de tabakskultuur op Java. Anonim, hal. 216; Lihat juga TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang. Anonim, hal. 185.
101 	TNI, 1847, I. Iets over de tabakskultuur op Java.Anonim, hal. 216; TNI, 1864, I. De reaktie en de vrije en gedwongen tabakskultuurin Rembang. Anonim, hal. 185
102	S.N. Eisenstadt, 1986. Revolusi dan Transformasi Masyarakat. Terjemahan Chandra Johan, Jakarta: C.V. Rajawali, hal. 57.
103 	James C. Scoot, 1983. Moral Ekonomi Petani.Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, hal. 26.
104 	James C. Scoot, 1983. Moral Eonomi Petani.Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, hal. 259. 
105 	TNI, 1847, I. Iets over de tabakskultuur op Java. Anonim, hal. 216; TNI, 1864. De reaktie n de vrije en gedwongen tabakskultuur in Rembang, hal.185
106 	Kultuur Verslag. 1861. No. 1627, ANRI 
107	Kultuur Verslag. 1857, No. 1627, ANRI
108 	Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI
109 	Kultuur Verslag. 1861. No. 1627, ANRI.
110 	Kultuur Verslag. 1860-1861. No. 1627, ANRI
111 	Kultuur Verslag. 1856-1857, 1860-1861, 1864. No. 1627, ANRI
112	H.C. Bekking, 1861.De ontwikkeling der residentie Rembang, Eene wederlegging Van het besluit Van 12 April 1861 No. 1. Rotterdam : H. Nijgh, hal. 15-16.
113	H.C. Bekking, 1861.De ontwikkeling der residentie Rembang, Eene wederlegging Van het besluit Van 12 April 1861 No. 1. Rotterdam : H. Nijgh, hal. 66-95

Tabel 1. Istilah Bagi Hasil di Karesidenan Rembang
Perbandingan hasil panen yang menjadi bagian penyakap atau penyewa	Istilah	
½	Memaro, nengahkan	
1/3	Mertelu	
¼	Merapat	
1/5	Maralima/morolimo	

Tabel 2.	Data Pemilikan Tanah Garapan Rata-Rata Per Keluarga Petani di 
Karesidenan Rembang Tahun 1856-1860 (dalam bau)
Tahun	Jumlah Keluarga Petani	Luas Tanah Garapan	Rata-Rata per Keluarga	
1856	71.986,00	150.357,75	2,09	
1857	70.583,00	± 152.229,00	2,14	
1858	74.011,00	153.563,00	2,50	
1859	81.640,00	153.563,00	1,88	
1860	88.163,00	153.743,00	1,74	
Rata-rata	77.276,60	152.691,15	2,07	
Sumber : P.J. Veth 82 82P.J.Veth,op.cit.,hal.27

Tabel 3. Data Luas dan Prosentase Sawah Irigasi di Karesidenan Rembang Tahun 1856-1860
Tahun	Sawah Irigasi (dalam bau	Prosentase Sawah Irigasi	
1856	21.025	13,98	
1857	21.961,5	± 14,43	
1858	23.479,5	hampir 15,29	
1859	24.317,5	± 15,83	
1860	24.218,0	± 15,75	
Sumber : P.J. Veth.86 86P.J. Veth.op.cit.,hal27-28

Tabel 4. 	Data Luas dan Prosentase Sawah Tadah Hujan di Karesidenan Rembang 
Tahun 1856-1860
Tahun	Sawah Irigasi (dalam bau)	Prosentase Sawah Irigasi (dalam bau)	
1856	129.332.75	± 86,02	
1857	130.267,50	± 85,57	
1858	130.083,50	± 84,71	
1859	129.245,50	hampir 84,17	
1860	129.525,00	± 84,25	

Tabel 5. 	Data Luas Tanah Garapan Yang Digarap Penduduk Sendiri dan Tanah 
	Garapan Yang Tidak Digarap
Tahun	Tanah yang digarap	Prosentase	Tidak Digarap	Prosentase	
1856	141.869,25	94,35	6.745,50	4,48	
1857	145.327,75	95,47	5.156,25	3,39	
1858	145.046,25	94,45	6.771,75	4,41	
1859	146.673,00	95,51	5.245,00	3,41	
1860	147.236,00	95,77	4.952,00	3,22	
Rata-rata	145.230,45	95,11	5.774,10	3,78	
Sumber : P.J. Veth.86 86P.J. Veth.op.cit.,hal. 27-28

Tabel 6. 	Data Jumlah Penduduk Karesidenan Rembang Tahun 1827-1860
Tahun	Jumlah Jiwa	Pribumi	Eropa	Cina	Arab dan Timur  Asing lainnya	
1827	308.727	?	?	?	?	
1840	485.203	?	?	?	?	
1841	472.023	?	?	?	?	
1842	474.529	?	?	?	?	
1843	489.663	?	?	?	?	
1844	469.159	?	?	?	?	
1845	478.588	467.766	459	9.002	1.461	
1849	535.188	?	?	?	?	
1850	536.478	?	?	?	?	
1851	531.937	?	?	?	?	
1852	543.276	?	?	?	?	
1856	609.573	597.693	522	10.580	778	
1857	631.668	619.559	584	10.823	672	
1858	652.589	640.305	575	10.807	902	
1859	671.182	658.033	568	11.720	861	
1860	691.438	677.813	617	12.265	743	
Rata-rata	536.326	610.194,83	554,17	10.886,17	902,83	
Sumber: P.J. Veth, 1869. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van 
	Nederlandsch-Indie bewert naar de jongste en bette berigten.
Amsterdam:P.N. van Kampen, hal. 26 dan 36; TNI,1849,Ibid; TNI,1850.op.cit,hal.46; AVRR.27.No.2; AVRR.52.No.10
Tabel. 7. Luas Tanah Sawah Gupernemen Tahun 1856-1860
Tahun	Luas seluruhnya
(dalam bau)	Luas tanah untuk tanaman gupernemen	Prosentase	Tanah gupernemen (bau)	
				Tembakau	Tebu	
1856	150.357,75	1.745	1,16	1.225 *	-	
1857	152.229	1.745	1,15	1.125,5 **	490 **	
1858	153.563	1.745	1,14	-	-	
1859	153.563	1.745	1,07	-	-	
1860	153.743	1.555	1,07	-	-	
Rata-rata	152.591,15	1.707	1,118	1.175,3	490	
Sumber : 	P. J. Veth. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van
		 Nederlansch-Indie bewert naar de jongste en bette berigten. 
		Amsterdam: PN van Kampen, hal. 28.
	 *   Sumber Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI
	**  Sumber Kultuur Verslag. 1860. No. 1627, ANRI

Tabel 8.  Data Pengontrak Penanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang Tahun 1856-1857
Pengontrak	Distrik	Luas (bau)	Kabupaten	
Th. de Mol van Otterloo	Rengel	75	Tuban	
	Rembes	25	Tuban	
C. Vreede	Rengel	175	Tuban	
G. de Voogt	Jatirogo	152,5	Tuban	
D. Vreede	Jatirogo	27,5	Tuban 	
	Singahan	100	Tuban	
Van der Sluijs	Pelem dan Temayang	150	Bojonegoro	
Veenstra	Temayang	100	Bojonegoro	
Mersen Senn van Basel	Pelem	100	Bojonegoro	
Erven Roelofs	Ngumpak dan Tenawon	150	Bojonegoro	
Grissant	Bawerno	200	Bojonegoro	
Total		1225		
Sumber: Kultuur Verslag. 1857. No. 1627, ANRI.91 

Tabel 9. 	Data Pengontrak Penanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang Tahun 1860
Pengontrak	Distrik	Luas (bau)	Kabupaten	
C. Vreede	Rengel	175,5	Tuban	
G. de Voogt	Jatirogo	152,5	Tuban	
D. Vreede	Jatirogo	27	Tuban	
	Singahan	100	Tuban	
C.A. van Drongelen	-	100	-	
van der Sluijs	Pelem dan Temayang	150	Bojonegoro	
Veenstra	Temayang	100	Bojonegoro	
Erven Roelofs	Ngumpak dan Tinawon	150	Bojonegoro	
Grissant	Bawerno	200	Bojonegoro	
J. Douwes Dekker	Pelem	100	Bojonegoro	
Total		1225		
Sumber: Kultuur Verslag. 1860. No. 1627, ANRI

Tabel 10. Data Pengontrak Penanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang Tahun 1861
Pengontrak	Distrik	Luas (bau)	Afdeling	
C. Vreede	Rengel	175	Tuban	
G. de Voogt	Jatirogo	152,5	Tuban 	
D. Vrede	Jatirogo	27,5	Tuban	
	Singahan	100	Tuban	
C. A. van Drongelen	-	100	-	
Van der Sluijs	Pelem dan Temayang	250	Bojonegoro	
Veenstra	Temayang	100	Bojonegoro	
Grissant	Bawerno	200	Bojonegooro	
J. Douwes Dekker	Pelem	100	Bojonegoro	
Total		1.205		
Sumber: Kultuur Verslag. 1861 No. 1627, ANRI

Tabel 11. Data Pengontrak Penanaman Tembakau Gupernemen 
	    di Karesidenan Rembang Tahun 1864
Pengontrak	Distrik	Luas (bau)	Afdeling	
C. Vreede	Rengel	175	Tuban	
Van de Sluijs	Pelem dan Temayang	200	Bojonegoro	
Veenstra	Temayang	100	Bojonegoro	
J. Douwes Dekker	Pelem	100	Bojonegoro	
Total		575		
Sumber: Kultuur Verslag. 1864. No. 1627, ANRI

Tabel 12.	Upah Penanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang Tahun 1856 (dalam gulden)
Kontraktor	Upah Seluruhnya	Upah per keluarga	
Th. De Mol van Otterloo	7.510	9,465	
C. Vreede	15.685	11,244	
G.de Voogt	13.945	11,517	
D. Vreede	11.932,60	11,838	
Van der Sluijs	14.703,90	8,42	
Veenstra	9.051,30	11,19	
Mersen Senn van Basel	9.621,30	8,735	
J. Roelofs	13.796,30	11,235	
Grissart	17.258,90	11,67	
Rata-rata	12.611,59	10,59	
Sumber: Kultuur Verslag. 1856. No. 1627, ANRI
Tabel 13. Hasil penanaman wajib Tembakau di Karesidenan Rembang Tahun 1847-1864

Tahun	Keluarga yang terlibat	Luas tanaman (bau)	Landrete petani penanam (gulden)	Hasil seluruh (dalam gulden)	Upah seluruhnya (dalam pikul)	
1847	10.726	1.254	148.558,42	.790,54	69.719,00	
1848	10.462	1.254	158.192,69	9.304,68	70.932,36	
1849	10.990	1.254	140.452,20	10.608,84	80.212,20	
1850	10.554	1.254	156.894,72	10.019,46	83.229,28	
1851	10.472	1.254	146.189,12	11.486,64	93.724,40	
1852	10.550	1.254	159.522,04	11.047,74	93.724,40	
1853	10.498	1.254	148.021,80	10.182,48	94.723,10	
1854	10.726	1.254	164.946,00	11.866,08	103.566,72	
1855	10.850	1.254	176.515,20	10.433,28	83.838,70	
1856	10.699	1.254	174.063,60	9.718,50	62.519,31	
1857	10.247	1.255	166.708,80	9.618,18	66.809,19	
1858	10.398	1.255	169.160,00	9.342,30	82.018,26	
1860	11.030	1.255	164.956,00	10.998,00	103.619,20	
1861	9.563	1.205	166.713,12	10.153,00	89.972,16	
1864	4.590	575	127.884,00	4.400,00	49.739,37	
Rata-rata	10.170,3	1.122	157.918,51	9.864,65	81.889,84	
Sumber: Kultuur Verslag. 1847-1864.No. 1627, ANRI

Tabel 14. Data Tanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Tahun 1847-1864

Tahun	Keluarga yang terlibat	Luas tanaman (bau)	Hasil seluruhnya (pikul)	Hasil per bau (dalam pikul)	Hasil per petani penanam (dalam pikul)	
1847	10.726	1.254	8.790,54	7,01	0,82	
1848	10.462	1.254	9.304,68	7,42	0,89	
1849	10.990	1.254	10.608,84	8,46	0,97	
1850	10.554	1.254	10.019,46	7,99	0,95	
1851	10.472	1.254	11.486,64	9,16	1,10	
1852	10.550	1.254	11.047,74	8,81	1,05	
1853	10.498	1.254	10.182,48	8,12	0,97	
1854	10.726	1.254	11.866,08	9,46	1,11	
1855	10.850	1.254	10.433,28	8,32	0,96	
1856	10.699	1.254	9.718,50	7,75	0,91	
1857	10.247	1.255	9.618,18	7,66	0,94	
1858	10.398	1.255	9.342,30	7,44	0,90	
1859	9.709	1.225	14.312,73	11,40	1,50	
1860	11.030	1.255	10.998,00	8,76	1,00	
1861	9.563	1.205	10.998,00	8,43	1,06	
1864	4.590	575	4.400,00	7,65	0,96	
Rata-rata	12.004	1.206,8	10.142,65	8,37	1,00	
Sumber: Kultuur Verslag. 1847-1864. No. 1627, ANRI; Bandingkan dengan P.J. Veth, 1869. Aardri jkskundig en Statistisch woorden boek van Nederlandsch- Indie, III. Amsterdam: P.N. Van Kampen, hal. 34-35.

Tabel 15. Data Upah Tanam Tanaman Tembakau Gupernemen di Karesidenan Rembang Tahun 1847-1864
Tahun	Upah Seluruhnya (gulden)	Upah Per Bau (gulden)	Upah Per Keluarga (gulden)	Upah Per Pikul (gulden)	
1847	69.719,00	55,60	6,50	7,93	
1848	70.932,36	56,56	6,78	7,62	
1849	80.212,20	63,97	7,30	7,56	
1850	83.229,28	66,37	7,89	8,31	
1851	93.724,40	74,74	8,95	8,16	
1852	93.724,40	74,74	8,88	8,48	
1853	94.723,10	75,54	9,02	9,30	
1854	103.566,72	82,59	9,66	8,73	
1855	83.838,70	66,86	7,73	8,04	
1856	62.519,31	49,86	5,84	6,43	
1857	66.809,19	53,23	6,52	6,95	
1858	82.018,26	65,35	7,89	8,78	
1859	109.414,37	87,17	11,27	7,64	
1860	103.619,20	82,57	9,39	9,42	
1861	89.972,16	74,67	9,41	8,86	
1864	49.739,37	86,50	10,84	11,30	
Rata-rata	83.610,13	69,77	8,37	8,34	
Sumber: Kultuur Verslag. 1847-1864.No. 1627, ANRI; Bandingkan dengan P.J. Veth, 1869. Aardrijkskundig en Statistisch woorden boek van Nederlandsch- Indie, III. Amsterdam: P.N. van Kampen, hal. 34-35.