PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sebagai pejabat umum harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Negara dan masyarakat meskipun Notaris bukanlah Pegawai Negeri yang juga harus diawasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris pada saat berlakunya Peraturan Jabatan Notaris berada pada Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan terhadap segala perbuatan dan tingkah laku dari Notaris. Akan tetapi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkanlah suatu peraturan baru yang berlaku bagi Notaris, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengawas Notaris menjalankan tugasnya berakhir yang kemudian digantikan oleh Pengawas yang disebut Majelis Pengawas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui teknik wawancara dengan responden dan narasumber, serta data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan melalui penelaahan bahan hukum primer dan bahan hkum sekunder. Data yang telah dihimpun dianalisis secara kualitatif dalam mendaefkripsikan permasalahan penelitain dengan hasil penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan pembahasan, dapat diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah bersifat preventif dan represif, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka pengawasan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris; 2) Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Kata Kunci : Majelis Pengawas, Jabatan Notaris Abstract A notary in occupying his official and duties as public official must have own responsibility sense on state and public although the notary is not as government employee. As a public official, in implementing his duties Notary also must be controlled that not deviated from the regulation rules apply for him and also must be capable with responsibility in provide ail authentically deed that applied to those community require it. The control that was effected to the Notary while adopting a regulation to the Notary official set upon art supervisor judge appointed by State Court perhaps in relating With controlling on all acts and behave of Notary. In order to improve quality and quantity on notary as public official however, it was issued a new regulation drat effective for all Notaries; namely the Acts No.30 of 2004. By effective that Acts so thee authority of State Courtt as Notary Supervisor in implementing his duties shall end, for that replaced by an supervisor named as the Supervisor Assembly. The research uses juridical empirical as the method, with the research specification of descriptive analytical. The data used are taken from primary data gained from the field research through interview with the respondent and source speaker, and secondary one gained from literature through reviewing the primary and secondary law material. The collected data are analyzed qualitatively upon the problem describing with the deductive conclusion. From the research results, it can be found that: 1) supervision task execution towards notary public supervisor assembly notary public and honour council is notary public function law message, especially paragraph 67 verses (1) and (2) declare that authoritative minister in supervises notary public and in carry out minister the supervision forms supervisor assembly. for the reason supervision that done before the operative notary public function law has preventif and repressive, but after the operative notary public function law so supervision that done more has preventif and curative again. while for supervision that done by honour council related to code infringement etik notary public profession; 2) part and area supervisor assembly function towards notary public function task execution does the task always pay attention and see relevance with urgency a notary public is called as also as suspected with taking minuta or photo copy also letters that pasted in minuta for judicature process, investigation or publik prosecutor. in the affirmative has meaning that without sanctions existence so the mentioned can not be done. Keyword: Supervisor Assembly, Notary Public Function