PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN)

Abstract

ABSTRAK Kajian terhadap PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Studi Perbandingan Dengan Pengawasan PERATUN) merupakan objek penulisan yang menarik dan penting. Tugas dan Wewenang Ombudsman sepintas nampak mirip dengan tugas dan wewenang PERATUN didalam melaksanakan pengawasan, yaitu kedua lembaga sama-sama menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai parameter atau pedoman untuk menilai dan menguji tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan. Tujuan Penulisan adalah untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dengan PERATUN, apa saja kriteria atau batasan sebagai pedoman untuk dapat menentukan suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan menjadi tugas dan wewenang PERATUN atau Ombudsman, serta untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan pengawasan terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan yang ideal di masa yang akan datang. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah, pokok permasalahan dalam penulisan ini akan dikaji secara yuridis normatif. Pendekatan yang bersifat normatif tersebut akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Jenis data dalam penulisan ini meliputi data sekunder dan data primer. Data dan informasi yang diperoileh akan disajikan secara kualitatif dengan pendekatan deskriftif-analitis. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dengan PERATUN. Dari perbedaan pengawasan yang dilakukan diperoleh kriteria atau batasan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan menjadi tugas dan wewenang PERATUN atau Ombudsman. Pengawasan dari PERATUN diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas dari pemerintah dalam melaksanakan fungsi pemerintah melalui kontrol yuridis (judicial control) sedangkan pengawasan oleh Ombudsman tidak hanya mengutamakan kewenangan yang bersifat memaksa, melainkan juga mengutamakan pendekatan persuasif kepada para Penyelenggara Negara dan pemerintahan agar mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kata kunci : Good Governance, Pelayanan Publik, Maladministrasi, Pengawasan, Ombudsman, Peratun. ABSTRACT Study of Ombudsman Surveillance toward Nation and Government administrators (Study of Comparison with PERATUN Surveillance) is an interesting and significant research object. Ombudsman Assignment and Authority seen resembles to PERATUN assignment and authority in implementing surveillance, that is (1) both of those are also overseeing a maladministration deed and also use the prevailed regulation and legislation and Good Governance Principles (AAUPB) as parameter and guideline to assess and examine the action of nation and government administrator, The research purpose is to know any similarities and disparities of surveillances performed by Ombudsman by PERATUN, any criteria and limitations as a guideline to determine the presumption of law infringement performed by nation and governmental administrators becomes assignment and 'authority of both PERATUN and Ombudsman, and to know how the surveillance policy toward ideal nation and governmental administrators in the future. Based on problem identification and scope, the main problem in the research will be studied juridical normatively. A normative approach can be conducted by using primary, secondary and tertiary law matters. The type of data within the research includes secondary and primary data. Data and information is obtained will be presented qualitatively by descriptive-analytic approach. Research result shows that there are similarities and disparities of surveillance has been performed by Ombudsman with PERATUN. From the difference of the performed surveillance is obtained criteria dan presumption to be as guideline to determine whether a law infringement presumption was done by nation and govermental administrators becomes PERATUN assignment and authority or Ombudsman. PERATUN surveillance is necessary to realize accountability from government in implementing governmental functional through juridical control, while the surveillance by Ombudsman is not only give priority to coercive authority, but rather also give priority to persuasive approach toward nation and government administrator in order to have self-awareness may to finish the report on maladministration presumption within public service administration. Keywords: Good Governance, Public Service, Maladministration, Surveillance, Ombudsman, Peratun