IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Abstract

ABSTRAK Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wujud dari Demokrasi dan Otonomi Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 (2) Bagaimanakah implenetasi PP No 72 Tahun 2005 terkait dengan peran BPD dalam Proses penyusunan dan penetapan Perdes (3).Faktor kendala apasajakah yang mempengaruhi pelaksanaan peran BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (3) Bagaimana langkahlangkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamtan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan PP NO 72 Tahun 2005. (2) Mendeskripsikan Implementasi PP No 72 Tahun 2005 terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi (4) Mendeskripsikan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh BPD di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Wanasari dalam membingkai peraturanperaturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesisi ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa ABSTRACT Rural Representative Agency (BDP/Badan Perwakilan Desa) which during the time changes its name becomes Rural Parley Agency (BPD/Badan Permusyawaratan Desa) as a form of Rural Democracy and Autonomy. BPD functioning to determine Rural Regulation with a Village Head, accommodating and submitting society aspiration, therefore BPD as a parley agency comes from rural society, besides performing its function as a liaison bridge between village head with people, he also take a main function, that is representative function. The problem is studied within the research is: (1) how the role of BPD in the arrangement and establishment process of Rural Regulation based on Government Regulation No. 72 Period 2005 concerned with the BPD’s role in the arrangement and establishment process of Government Regulation (2) What any constraint factors influencing the implementation of BPD’s role in Wanasari District of Brebes Regency, (3) how the performed measures to overcome those constraints of the implementation of legislation function by BPD in Wanasari District of Brebes. Regency. The research aims to: (1) describes the role of BPD based on Government Regulation No. 72 Period 2005, (2) describes the implementation of Government Regulation No. 72 Period 2005 toward BPD role in an arrangement and establishment process of Rural Regulation in Wanasari District of Brebes Regency (3) describes obstacles faced by BPD in the function implementation of legislation, (4) describes any performed measures to overcome the function implementation obstacles of legislation by BPD in Wanasari District of Brebes Regency. Research approach method has been used in the research is sociological juridical. Data collecting method uses (1) interview, (2) document, (3) observation. While, analysis method uses an empirical juridical descriptive analysis by deductive approach. Research result demonstrates that the making of Rural Regulation has been done through correct phases and it was appropriate to Act No. 10 Period 2004 in relation to Governmental Regulation No. 72 Period 2005 about a relation to Minister Home Affairs’ Regulation No. 29 Period 2006 about the Guidelines of Mechanism and Formation of Rural Regulation Arrangement through initialization, socio-political, and juridical phases. Conclusion of the research above is BPD in implementing the function of legislation that is the making process of Rural Regulation as appropriate to the existing rule and regulation, however the function of BPD legislation has not yet performing maximally, it is pointed out by the lack of comprehensiveness on BPD in Wanasari District in framing a rural regulation remains conventional or custom into a unwritten regulation form. The performed measures to overcome those obstacles are internally or externally. So that, special attention from Local Government is required and training about how to arrange and design Rural Regulation for Rural Government should be conducted. Keywords: Rural Parley Agency (BPD), Legal Decision Making, Rural Regulation