KARAKTERISTIK SISTEM PERKOTAAN DI KORIDOR SEMARANG-SURAKARTA

Abstract

Pola urbanisasi di Indonesia sejak periode Orde Baru hingga sekarang belum mampu melepaskan diri dari permasalahan klasik, yaitu tingginya ketimpangan antar wilayah. Sistem perkotaan yang terbentuk tidak berhasil menjamin terciptanya perubahan ekonomi struktural secara bertahap dari masyarakat agraris ke masyarakat industri-jasa. Sekurangnya ada tiga tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan urbanisasi. Pertama, orientasi pembangunan belum dapat menyediakan media antarmuka untuk menyelesaikan konflik dikotomis antara pembangunan sektor pertanian dan industri. Kedua, titik berat pembangunan keruangan masih bertumpu pada pembangunan kota (urban biased), sehingga desa sekedar dianggap sebagai daerah pelengkap semata. Ketiga, ketimpangan distribusi pelayanan publik semakin menjadi sebagai akibat dari polarisasi pembangunan sektor-sektor perkotaan secara insentif. Bertolak dari keprihatinan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja sistem perkotaan dalam merangsang terciptanya sinergi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Studi tiga kabupaten (Semarang, Boyolali, dan Sukorejo). Beberapa temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa ketergantungan kota-kota kecil dan menengah serta desa-desa di sepanjang koridor terhadap pelayanan publik dari kedua kota (primate cities), Semarang dan Surakarta, ternyata masih cukup tinggi. Pola urbanisasi yang terbentuk belum berhasil menciptakan kemandirian kota-kota kecil dan menengah di dalam koridor untuk berperan sebagai counter magnet untuk pelayanan perkotaan bagi daerah-daerah dan sekitarnya.