PENERAPAN TEKNOLOGI (PATEN) PADA PENDISTRIBUSIAN GAS OLEH PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero), Tbk

Abstract

ABSTRAK Perkembangan industri gas bumi Indonesia sudah cukup maju, khususnya gas bumi cair (LNG) untuk di ekspor, namun perkembangan industri gas bumi di dalam negerinya masih sangat terlambat, sehingga menghambat perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Tingkat teknologi industri gas yang tertinggal dari negara maju menjadi salah satu faktor penyebabnya. Pada kegiatan industri gas tersebut keterkaitan teknologi begitu nyata dalam pelaksanaan kegiatan hilir karena memang karakteristik alamiah gas bumi itu sendiri dalam pendistribusian memerlukan syarat teknik yang tinggi. PGN sebagai pesero terbuka yang memimpin kegiatan hilir industri gas nasional dalam kegiatan usahanya yang berada pada mekanisme persaingan usaha membutuhkan penerapan teknologi dan perlindungannya berupa paten. Atas dasar latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yaitu pertama bagaimana upaya teknologis PGN dalam penerapan teknologi pada pendistribusian gas terkait UU Paten? Dan kedua hambatan – hambatan apa yang terjadi pada penerapan teknologi (paten) pada pendistribusian gas oleh PGN? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis upaya teknologis PGN dalam penerapan teknologi pada pendistribusian gas terkait UU Paten dan hambatan – hambatan yang terjadi. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris sehingga tidak hanya ditinjau dari kaidah hukum saja (undang – undang yang terkait dengan penerapan teknologi) tetapi juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Metode pengumpulan data yaitu melalui penelitian kepustakaan dan lapangan yang dilakukan di PGN dengan cara wawancara. Upaya teknologi PGN yang paling mendasar adalah invensi berupa produk SAKTI yaitu suatu perangkat korektor gas hasil pengembangan oleh divisi sistem dan teknologi informasi PGN yang belum memiliki sertifikat paten walau sudah termasuk invensi yang dapat diberikan paten. Hambatan – hambatan dikategorikan dalam dua kelompok yaitu hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yuridisnya adalah implementasi hukum positif yang mendukung penerapan teknologi belum efektif karena ketidak serasian elemen substansi dan budaya hukum dan tidak adanya mekanisme kontrol dalam hal penggunaan paten di dalam negeri, pencatatan lisensi paten dan pemanfaatan teknologi dalam negeri. Hambatan non yuridis adalah tidak adanya komitmen dan kemauan manajemen PGN dalam hal penerapan teknologi, dapat dikaji dari tidak adanya divisi R&D. Hal ini terjadi karena kurang pemahaman tentang arti pentingnya teknologi dan perlindungannya yang berupa paten. Saran yang dapat dikemukakan adalah pertama, harus diadakan sosialisasi HKI khususnya paten dalam lingkup PGN dengan target sosialisasi tentang arti penting teknologi dan pengembangannya khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan arti pentingnya perlindungan terhadap teknologi. Kedua, perlu dibentuk Peraturan Pemerintah tentang mekanisme kontrol terkait perkembangan dan alih teknologi khususnya tentang penggunaan paten dalam negeri, pencatatan lisensi paten dan pemanfaatan teknologi dalam negeri. Kata kunci : Penerapan teknologi, paten, pendistribusian gas, PGN