DINAMIKA KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG PADA MASA REFORMASI DAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1998 - 2008

Abstract

INTISARI Pemilihan topik tesis ini didasarkan perhatian penulis terhadap Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Rembang sebagai respon diberlakukannya sistem desentralisasi kewenangan di berbagai bidang sebagai konsekuensi bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini bermula dari paradoks pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan potensi sumberdaya maritim yang begitu besar, belum melaksanakan kebijakan pembangunan yang menunjukkan keberpihakan yang kuat kepada sektor kelautan dan perikanan. Kondisi demikian menyebabkan sektor ini belum menjadi penggerak utama pembangunan serta belum mampu berkontribusi secara optimal dibanding potensi yang dimiliki. Bergulirnya era reformasi dan berlakunya otonomi daerah menjadi momentum yang tepat bagi daerah untuk mendorong perubahan orientasi kebijakan pembangunan yang lebih bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal. Kabupaten Rembang sebagai daerah pesisir turut pula merespon segenap perubahan kewenangan dengan berlakunya otonomi daerah melalui implementasi kebijakan di sektor kelautan dan perikanan yang mengalami dinamika seiring iklim demokratisasi di segala bidang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah meliputi langkah-langkah: 1) heuristik, 2) kritik sumber, 3) interpretasi, serta 4) historiografi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang mengalami dinamika sejalan dengan transisi demokrasi dan pendelegasian kewenangan kepada daerah. Euforia gejolak reformasi tampakya sangat mewarnai proses pengambilan kebijakan publik di daerah. Di tengah dilema yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang melaksanakan kebijakan pembangunan Kawasan Bahari Terpadu (KBT) yang dipandang sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap sektor kelautan dan perikanan. Adanya berbagai penyempurnaan aturan sebagai respon atas carut marut masa awal pelaksanaan otonomi daerah, memberikan landasan baru bagi pelaksanaan kewenangan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai berani melakukan inovasi kebijakan dengan penajaman konsep pembangunan KBT melalui kebijakan yang lebih terintegrasi yang ditandai dengan inisiasi pembangunan pelabuhan niaga serta mengoptimalkan sektor produksi perikanan. Proses-proses transisi kebijakan ini secara kronologis telah menunjukkan arah perubahan cukup signifikan dalam paradigma pembangunan maritim di Kabupaten Rembang meskipun implementasinya berjalan secara evolusioner. Kata Kunci : Dinamika Kebijakan, Sektor Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Rembang, Masa Reformasi, Otonomi Daerah ABSTRACT The determination of the thesis topic is based on the author’s concern on the dynamics of marine and fisheries policies in Rembang Regency which are response of authority decentralization in various aspects as a consequence of reformation and regional autonomy. The issues discussed stems from the paradox of marine and fishery development in Indonesia. As an archipelagic state with an abundant maritime resource potential, concern of maritime sector has not been represented on the development policy. Adding policies implemented have not shown a strong commitment to the maritime and fisheries sector. Such conditions cause this sector has not become a major driver of development and not yet able to contribute optimally than its potential. Crash era of reform and regional autonomy is the right momentum for the authority to encourage change in the direction of development policy that should rely more on the strength of local resources. As a coastal areas, Rembang also respond to all the authority delegation with the enactment of regional autonomy through the implementation of marine and fisheries policies sectors which are experienced dynamics in line with the democratization climate in all sectors. This research has employed history method which included several steps i.e.: 1) heuristics, 2) criticism of sources, 3) interpretation, and 4) historiography. The results revealed that the marine and fisheries Policies in Rembang experience dynamics in line with of democratic transition and delegation of authority to the regions. It seems that reform euphoria was influencing the public policy making process in the region. In the middle of the dilemma faced by local government in actualizing the authority of regional autonomy, the local government of Rembang Regency has implemented policies regarding the development of Integrated Coastal Zone (KBT), which is seen as a symbol of the local government concern to marine and fisheries sector. The various improvement of regulations as a response of weakness in early regional autonomy implementation was providing a new basis for the execution of the authority of marine and fisheries sector. The local government of Rembang Regency began to make innovative policy by defining the concept of KBT development through more integrated policies that reflected in the initiation of commercial port development and to optimize fish production sector. The policy transition processes in chronologically have shown a significant transformation in the direction of the maritime development paradigm in Rembang Regency despite of its viable evolutionary implementation. Keywords: Dynamics of Policy, Marine and Fisheries Sector, Rembang Regency, Reformation Period, Regional Autonomy