ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL TERHADAP INFLASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PERIODE 2001 – 2008)

Abstract

ABSTRACT Local autonomy and fiscal decentralization policies are aimed to reduce fiscal disparity among areas, to provide better and efficient public goods and services, and to make the government keep in touch with their people. The main instrument of fiscal decentralization policy is fund transfer policy to region that consists of Dana Bagi Daerah (DBD), Dana Alokasi Umum (DAU), and Dana Alokasi Khusus (DAK). Fund transfer to region will influence the APBD. The local government expenditure changes in form of expansion or contraction will influence the amount of money outstanding and price stabilization. Price stabilization is one of development goals, both nationally and regionally. Price stability is viewed from inflation. Inflation by demand side is caused by government expenditures. This study focused on the effects of local government expenditure on regional inflation in NTT. The method used in this study is data panel that include twelve Kabupaten/Cities to describe regional inflation behavior. Observation data covers 2001‐2008 periods. The data was regressed by fixed effects model (FEM), using Eviews and SPSS software package. This study examines the influences of regional fiscal policy variables namely employees expenditure, operating expenditure, capital expenditure, and fiscal decentralization reform on inflation. The results show that employees expenditure and operating expenditure hare positive and significant influences on inflation at α = 5%, whereas capital expenditure and fiscal decentralization reform has positive and significant influence on inflation at α = 1%. Government expenditure can affect inflation, therefore, the author suggests that government expenditure prioritized on public interests such as capital expenditure and investment that can improve goods and services output to maintain price stability, are used to finance government employees’ and operating last for government programs. Keywords: Inflation, employees’ expenditure, operating expenditure, capital expenditure, fiscal decentralization reform ABSTRAKSI Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah, menyediakan barang dan jasa publik yang lebih baik dan lebih efisien, serta mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Instrumen utama kebijakan desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer dana ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana ke daerah akan mempengaruhi APBD. Perubahan belanja pemerintah daerah bersifat ekspasif atau kontraksi mempengaruhi jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan salah satu sasaran pembangunan, baik secara nasional maupun secara regional. Stabilitas harga dilihat dari inflasi. Inflasi karena tarikan permintaan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap inflasi regional di Provinsi NTT. Metode yang digunakan adalah panel data, mencakup duabelas Kabupaten/Kota untuk menggambarkan perilaku inflasi regional. Data observasi meliputi periode tahun 2001‐2008. Data diregresi dengan menggunakan fixed effects model (FEM), dengan mengunakan alat bantuan software Eviews 6 dan SPSS 17. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar pengaruh variabel‐variabel kebijakan fiskal regional yakni belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal terhadap inflasi. Hasil perhitungan diperoleh, belanja pegawai dan belanja operasional berpengaruh positif dan signifikan pada α =5% terhadap inflasi, sedangkan belanja modal dan dummy reformasi desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada α 1% terhadap inflasi. Belanja pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, sehingga peneliti menyarankan agar belanja pemerintah diprioritaskan untuk kepentingan publik seperti belanja modal atau investasi karena dapat meningkatkan output barang dan jasa sehingga dapat menjaga stabiltas harga. Sedangkan belanja pegawai dan belanja operasional digunakan untuk kepentingan operasional kegiatan dan program pemerintah. Kata kunci: inflasi, belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan reformasi desentralisasi fiskal.