AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN MENJADI HAK MILIK (Studi KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG)

Abstract

A B S T R A K Perubahan hak atas tanah pada hakekatnya adalah merupakan penegasan mengenai hapusnya hak atas tanah semula dan pemberian hak atas tanah baru yang jenisnya lain. Dengan hapusnya hak atas tanah semula tersebut maka hapus pula Hak Tanggungan yang membebaninya. Masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan atas persetujuan kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan perubahan hak atas tanahnya menjadi Hak Milik sesuai dengan PERMENAG/KBPN Nomor 5 Tahun 1998, tentang perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggunan menjadi Hak Milik dan akibat hukumnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalahmetode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta metode analisis adalah analisis kualitatif, yang pengambilan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh penulis dari pelaksanaan perubahan Hak Guna Bangunan atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan menjadi Hak Milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kurang diminati oleh masyarakat Kabupaten Tangerang dengan alasan jangka waktu Hak Guna Bangunan atas tanahnya masih lama dan biaya yang timbul lebih baik dipergunakan untuk keperluan lainnya dan akibat hukum yang timbul atas perubahan hak tersebut adalah Hak Tanggungan yang membebani Hak Guna Bangunan gugur dengan sendirinya dengan hapusnya Hak Guna Bangunan yang telah menjadi Hak Milik. Kesimpulan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan maka dengan membuat Surat Kuasa Membebakan Hak Tanggungan (SKMHT) atas Hak Milik yang bersangkutan sebelum haknya didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, guna kelangsungan jaminan pelunasan hutang debitor pemegang hak. Kata kunci : Perubahan Hak, Hak Tanggungan, Akibat Hukum. ABSTRACT Residential land owner which have evenly right certainty and achieving those society should be improved. To get the purpose above, need to give a Land Property Right of residence for Individual Citizen of Indonesia. The alteration of land right, in essence, is a confirmation concerning the elimination of an Initial Land Right and the conferral of another type new land right. By the elimination of initial land right, so that the imposing bail rights will also eliminating. Society as holder of right for utilized building upon creditor acceptance of bail rights holder can submitting the alteration of its land right becomes property right as according to PERMENAG/KBPN No 5 Period 1998, about the alteration of land right for utilized building for residential does not imposed bail rights become property right on Land Affair Office of Tangerang Regency and the Legal Effect. The research method has been used within the research is empirical juridical approach method, research specification uses analysis descriptive, data collecting through primary and secondary data, and analysis method is qualitative analysis, which conclusion is made deductively. The research result is obtained by alteration implementation of land right for utilized building for residence is imposed with bail rights become property right on Land Affairs Office of Tangerang regency has appropriate to procedure, regulation and legislation, however society of Tangerang regency are less interesting to enroll the right elimination with reason of the period of land right for utilized building is still need a long time and rather cost will used better to renovate their residence. Conclusion for legal effect raised upon the right alteration is a bail rights imposing the right for utilized building is prematurely itself by the elimination of the right for utilized building has been a property right. To give legal security toward creditor as guarantee holder, so that, by making a letter of authority to imposing the bail rights (SKMHT) upon the pertinent property right before its right is enrolled to Land Affairs of Tangerang Regency as a fundamental of Bail Rights Document, in order to a survival of debtor settlement debt as right holder. Keywords: the alteration of right for utilized building becomes property right