PERUBAHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PENGELOLAAN DALAM KAITANNYA DENGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) (Studi Kasus Pada Tanah Bekas Kawasan Hotel Indonesia)

Abstract

ABSTRAK Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dalam Kaitannya Dengan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi kasus pada tanah bekas Kawasan Hotel Indonesia) Perubahan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dalam Kaitannya Dengan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Studi kasus pada tanah bekas Kawasan Hotel Indonesia) merupakan proses perubahan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Bangun Guna Serah (Built, Operate, Transfer (Perjanjian BOT)) antara PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Grand Indonesia. Sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian BOT, status tanah dari obyek BOT harus disesuaikan status haknya yang semula HGB atas nama PT. HIN dirubah menjadi HPL atas nama PT. HIN. Terdapat perbedaan interpretasi atas “substansi” peristiwa antara PT. HIN selaku Wajib Pajak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan PBB mengenai obyek yang dikenakan BPHTB yang dipermasalahkan oleh PT. HIN, dimana Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan PBB beranggapan bahwa obyek tersebut terhutang BPHTB sedangkan menurut BPN tidak terhutang BPHTB sehingga diterbitkan Surat Tagihan BPHTB (“STB”), yang mewajibkan PT. HIN untuk membayar BPHTB. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan status HGB menjadi HPL dalam kaitannya dengan BPHTB sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian BOT serta akibat hukum yang timbul atas status kepemilikan tanah setelah dilakukannya konversi hak dari HGB menjadi HPL dan perubahan status hak dari HPL menjadi HGB di atas HPL dan upaya hukum yang ditempuh apabila terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan UU BPHTB. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah secara deskriptif analitis. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode pengumpulan primer dan data sekunder dengan Teknik Analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perubahan HGB menjadi HPL dalam kaitannya dengan BPHTB sebagai pelaksanaan dari Perjanjian BOT memberikan akibat harus dirubahnya status tanah milik PT. HIN sebagai Obyek BOT yang semula HGB atas nama PT. HIN dilepaskan haknya kepada Negara untuk kemudian diajukan menjadi HPL atas nama PT. HIN. Selanjutnya PT. GI selaku penerima hak BOT, dapat mengajukan permohonan HGB atas nama PT. GI di atas HPL atas nama PT. HIN. Akibat hukum perubahan status hak dari HGB menjadi HPL adalah berubahnya status hak atas tanah milik Negara selaku pemegang saham PT. HIN menjadi HPL atas nama PT. HIN. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. HIN atas terjadinya perbedaan interpretasi atas “substansi” peristiwa mengenai pengenaan BPHTB terhadap Obyek BOT, sehingga berakibat diterbitkan Surat Tagihan BPHTB (“STB”), yang mewajibkan PT. HIN untuk membayar BPHTB adalah dengan mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat Satu dan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Pusat Dua melalui Pengadilan Pajak guna mempertimbangkan kembali penolakan permohonan pembatalan yang diajukan oleh PT. HIN atas diterbitkannya Surat Tagihan BPHTB, karena secara yuridis STB BPHTB menjadi batal demi hukum. Namun ternyata keputusan Pengadilan Pajak adalah menolak permohonan pembatalan atas STB BPHTB yang diajukan oleh PT. HIN tersebut. Saran yang dapat disampaikan oleh Penulis, kiranya dalam pelaksanaan Perjanjian BOT harus mengkaji lebih dalam segala aspek hukum dan peraturan perundangan terkait dengan pelaksanaan secara hukum maupun perpajakan serta mengkonsultasikannya dengan instansi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian. Sehingga tidak mengakibatkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari. Kata kunci: Perolehan Hak, Hak Pengelolaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah viii ABSTRACT Modification of Right to Build on a Land (HGB) to be Right of Land Management (HPL) and its correlation to Fee for Acquisition of Rights of Lands and Building (BPHTB) The Case Study of former Hotel Indonesia's Site Modification of Right to Build on a Land (HGB) to be Right of Land Management (HPL) and its correlation to Fee for Acquisition of Rights of Lands and Building (BPHTB), The Case Study of former Hotel Indonesia's Site, are modification process that revealed as a result of Build, Operate and Transfer (BOT) Agreement between PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) and PT. Grand Indonesia (GI). As a consequence of the BOT Agreement, land status of the BOT's premise need to be adjusted. The Right to Build on Land (HGB) held by PT. HIN then modified to be Right of Land Management (HPL) held by PT. HIN. The land status modification then made dispute of interpretation over substantial issues between PT. HIN as Taxpayer and National Land Authority as one party, and Directorate General of Taxation (DGT) and Land and Building Tax Office (L&BTO) as the other party, where DGT and L&BTO considered PT. HIN is BPHTB liable and then issued BPHTB Collection Letter (STB), that made PT. HIN is compulsory to disburse BPHTB. This research purposed to (i) understand modification process of HGB to be HPL and its correlation to BPHTB as a legal consequences of land ownership after right modification from HGB to be HPL and modification of the right status from HPL to be HGB over HPL; and (ii) find viable legal effort if there is any dispute of interpretation or implementation Law of Acquisition of Rights of Lands and Building (UU BPHTB). This research is using empirical judicial approach and analytical descriptive method. The primary and secondary data collection has using descriptive qualitative analysis. Based on research, it can be concluded that HGB to HPL modification in conjunction to BPHTB as the implementation of BOT Contract, it made PT. HIN have to release its ownership of HGB land status (as BOT Agreement Object) to the State and then submit new application of HPL land status upon HPL land status owned by PT. HIN. The legal effect of HGB to HPL land status owned by PT. HIN. modification is the change of HGB to HPL land status modification is the change of land ownership right of the State (as PT. HIN Shareholder) from HGB to HPL. Legal effort that conducted by PT. HIN as interpretational dispute of substantial issue happen on imposing BPHTB to BOT Object, that made BPHTB Collection Letter (STB) and made STB issued and made PT. HIN compulsory to pay BPHTB is to submit lawsuit against Chief of L&BTO Jakarta Pusat Satu and Chief of L&BTO Jakarta Pusat Dua through Taxation Court to consider to annul STB, because judicially the STB null and void. But the Taxation Court then decided to refuse PT. HIN submission. The Author then recommend, in BOT Agreement implementation, all legal and regulation aspects must be scrutinized thoroughly especially on taxation or legal implementation matter and always consider to consult to competent agencies for contract implementation. It has to be done to preempt complication in the future. Keyword: Right Acquisition, Right of Land Management (HPL), Fee for Acquisition of Rights of Lands and Building (BPHTB)