PERANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH

Abstract

ABSTRAK Pendaftaran hak atas tanah pada prinsipnya merupakan tugas Pemerintah yang dalam pelaksanannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPA, khususnya Pasal 19 UUPA. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah; 2) menemukan penyebab rendahnya tingkat pendaftaran hak atas tanah di Wilayah Kabupaten Demak; dan 3) upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan untuk mengatasi minimnya pendaftaran tanah di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Untuk menghimpun data primer dilakukan dengan penetitian lapangan dengan menggunakan wawancara dan quesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis yang kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa : 1) peranan Kantor Pertanahan yaitu sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan pendaftaran hak atas tanah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan secara optimal di bidang pertanahan kepada masyarakat guna mendorong dan membangkitkan minat masyarakat, selain itu juga untuk mempercepat pensertipikatan dikeluarkan kebijakan melalui program pensertipikatan secara massal, seperti Prona, Proda, PSM atau SMS, dan PPAN, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997, Jo. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997; 2) penyebab minimnya pendaftaran hak atas tanah yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, masih mahalnya biaya pengurusan sertipikat, prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu lama; 3) upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam upaya mengatasi minimnya pendaftaran tanah komputerisasi Kantor Pertanahan, program Larasita dan penyuluhan hukum. Kesimpulan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan belum mampu untuk mengatasi minimnya pendaftaran hak atas tanah secara keseluruhan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Kata kunci : Peranan Kantor Pertanahan, Pendaftaran Tanah, Kabupaten Demak ABSTRACT Principle of land affairs registration has been government obligates which is Agrarian service implementation to make guarantee towards agrarian law assurance that mandate on UUPA, especially on paragraph 19 of UUPA. Well, the research purposes were getting something such as; 1) Agrarian Service roles in Demak regency in order to raise of land affairs registration; 2) knowing the decreasing of land affairs registration level in Demak area; 3) the effort which have done by Agrarian Service to prevent less of the land affairs registration in Demak regency. The research has been empiric juridical method approach which has data collecting technique through primer data and secondary data. Primer data collecting has done by field research were using instruments by interview and questioner. Besides, secondary data has been getting by reviewing primer law and secondary law materials, then analyzing by qualitative analysis techniques and interpreting logically and also systematically for absorbing the conclusion. The research results such as : 1) Agrarian Service roles as avantgarde for implementing land affairs registration and maintaining land affairs general registration and some efforts of Agrarian Service in Demak regency for developing land affairs registration, improving in wide scale of agrarian sector to the people in order to encouraging and increasing people’s interest, besides that certificate speeding has been resulting a policy through certificating program in mass, such as Prona, Proda, PSM or SMS, and PPAN, appropriate to determination of government roles R.I number 24 in year of 1997, Jo. Agrarian Ministry roles number 3 in year of 1997; 2) the cause of lowest land affairs registration is less of people law awareness, spending high cost certificating, complicated on bureaucracy procedures and wasting much time; 3) Agrarian Service in Demak regency has done anything to prevent the lowest land registration computerizing in Agrarian Service itself, Larasita program and law extension. Policy conclusion has done by the government, it means that Agrarian service incapable to handle lowest of the registration which all of land right registration has guarantee in agrarian sector law assurance. Key words : Agrarian Service roles, land affairs registration, Demak regency