KETERKAITAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG

Nugroho, Riyadi Fitra (2010) KETERKAITAN SUNSET POLICY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN DI KOTA SEMARANG. Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

[img]
Preview
PDF - Published Version
287Kb

Abstract

ABSTRAK Sunset Policy 2008 adalah kebijakan Ditjen Pajak yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membetulkan pelaporan SPT tahunan atas pajak penghasilannya untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya. Pada dasarnya pelaksanaan Sunset Policy mengacu pada sistem self assessment di mana wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundangundangan perpajakan. Sudah selayaknya wajib pajak diberi kepercayaan dan kesempatan juga untuk membenahi pelaporan pajak penghasilannya. Dengan demikian, memasuki 2009, baik Ditjen Pajak maupun wajib pajak dapat melakukan start yang sama dalam membangun iklim perpajakan baru yang lebih kondusif, transparan, dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan kebijakan Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sunset Policy dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang. Hasil penelitian yang diperoleh : 1) Keterkaitan kebijakan Sunset Policy terhadap kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak WP juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP, hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP. dan membayar pajaknya dengan benar. Sedangkan upaya untuk menjaga meningkatkan kepatuhan tersebut adalah dengan cara : a) Pembenahan Administrasi Pajak (Tax Administration); b) Perbaikan Pelayanan; c) Penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambmigan kepada Wajib Pajak; dan Penegakan hukum. 2) faktorfaktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Sunset Policy dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Semarang adalah : a) Ketidaktahuan WP akan hukumnya; b) Adanya kekurangsadaran dan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya; c) WP tidak dapat diketemukan; d) Wajib Pajak tidak mau menerima petugas dengan alasan yang tidak jelas; e) WP ternyata telah terdaftar di KPP lain, walaupun mereka melakukan usaha di wilayah hukum KPP lama; f) Terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya manusia . Kata Kunci : Sunset Policy, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan (PPh). ABSTRACT Sunset policy 2008 wisdom Ditjen tax that give to chance for taxpayer to repair reporting spt annual on the income tax to year tax 2007 and previous yrs. Basically execution sunset policy threaten in system self assessment where taxpayer given belief count, calculate, deposited, and report self tax magnitude debt appropriate taxation legislation rule. it is on the right track [to] taxpayer has been given belief and chance also to fix the income tax reporting. thereby, enter 2009, good also taxpayer can do start same in build new taxation climate more kondusif, transparent, and akuntable. The aim from this research detects wisdom dependability sunset policy towards income taxpayer obedience (pph) at city semarang and factors that be obstacle in wisdom execution sunset policy in the hook with income taxpayer obedience (pph) at city semarang. The research result that got: 1) wisdom dependability sunset policy towards income taxpayer obedience (pph) at city semarang obvious influential towards taxpayer obedience, this matter is proven by the increasing of taxpayer total, tax payment total, total spt that submitted, but such still many wp also not yet obey the duty to register self as taxpayer and carry out the taxation duty truly, still quite a few from them not yet detect that regulations enrollment as wp, this matter is proven by stills quantity wp that register self because" forced" , afraid inspected and hitted sanction, although most of they obvious detect when not register self as wp. and pay the tax truly. Tax assessment under communication efforts to is watching over to increase obedience by: a) tax administration correction (tax administration); b) service repair; c) elucidation according to sistimaus and continual to taxpayer; and law enforcement. 2) factors that be obstacle in wisdom execution sunset policy in the hook with income taxpayer obedience (pph) at city semarang: a) ignorance wp the law; b) existence insensibly and taxpayer obedience on the taxation duty; c) taxpayer can’t finding; d) taxpayer doesn't receptive operator with reason ill defined; e) taxpayer obvious registered at kpp other, although they do effort at territory of jurisdiction kpp long; f) the limited total and ability human resource. Keyword : Sunset Policy, taxpayer, income tax (pph).

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Postgraduate Program > Master Program in Notary
ID Code:23768
Deposited By:Mr UPT Perpus 2
Deposited On:05 Nov 2010 10:40
Last Modified:05 Nov 2010 10:40

Repository Staff Only: item control page