PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN FRANCHISE PIZZA HUT

Abstract

ABSTRAK Pertumbuhan dunia bisnis dewasa ini begitu pesat berkembang, didukung pula usaha untuk memperluas bisnis kian bervariatif. Salah satu bentuk pengembangan atau upaya memperluas bisnis yaitu dengan menggunakan sistim bisnis franchise. Sistim ini bagi sebagian usahawan yang ingin mengembangkan usahanya dipandang menguntungkan, efektif dan tepat guna dalam pengembangan suatu usaha. Namun dalam prakteknya, kedudukan franchisee begitu rentan terhadap perlakuan franchisor, karena ketentuan yang termuat dalam perjanjian franchise secara sepihak telah ditetapkan franchisor. Akibatnya franchisee hanya bisa mengikuti pasal-pasal yang telah ditetapkan franchisor dalam perjanjian franchise, dimana pasal-pasal tersebut banyak menguntungkan franchisor. Banyak jenis usaha franchise yang ada di Indonesia, salah satunya adalah franchise Pizza Hut. Pizza Hut adalah bisnis franchise yang bergerak di bidang makanan, khususnya pizza. Melalui sistim franchise ini, Pizza Hut berkembang di seluruh dunia, termasuk di kota-kota besar di Indonesia. Di Indonesia aturan hukum mengenai franchise belum lengkap. Indikatior hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis franchise, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu peraturan pemerintah dan satu surat keputusan menteri. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan pengaturan tentang franchise lebih didasarkan pada perjanjian franchise yang dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan franchise menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh. Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen. Dlm pelaksanaan perjanjian franchise di Pizza hut ditemukan sejumlah pasal yang lebih mengutamakan kepentingan franchisor dibanding franchisee. Kata Kunci: Perjanjian Franchise ABSTRACT Growth in today's business world growing so rapidly, also supported efforts to expand our business increasingly varied. One form of development, or efforts to expand the business using the franchise business system. This system is for most business travelers who want to develop their business is deemed profitable, effective and useful in the development of a business. However, in practice, the position of franchisee franchisor so susceptible to treatment, because the provisions contained in franchise agreements franchisor unilaterally determined. As a result, franchisees can only follow the articles that have been established franchisor in the franchise agreement, whereby the articles are more profitable franchisor. Many types of existing franchise businesses in Indonesia, one of them is a Pizza Hut franchise. Pizza Hut is a franchise business that is engaged in food, especially pizza. Through a system of this franchise, Pizza Hut growth around the world, including in major cities in Indonesia. In Indonesia, the rule of law regarding franchise incomplete. Indikatior this case we can examine the legal provisions governing the franchise business, which until now only be made in the government regulations and a ministerial decree. Arrangements through legislation has not been touched by the government. These conditions resulted in about a franchise arrangement is based on franchise agreements made by the parties. Therefore, how the implementation of the franchise to be interesting to study further. The method used is legally normative and descriptive analytical research means the results of this study attempts to give an overall picture, in-depth about a situation or phenomenon being studied. Secondary data in this study was obtained by literature study and review of documents. In execution of franchise agreements at a Pizza hut found some articles that give more priority than the interests of the franchisor franchisee. Keywords: Franchise Agreement