KAJIAN KERJA SAMA DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DATARAN TINGGI DIENG

Abstract

ABSTRAK Kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng (Dieng Plateau) terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Kawasan andalan ini sebagai kawasan strategis dengan fungsi lindung yang mempunyai potensi pariwisata sangat tinggi baik pariwisata alam, berupa : pemandangan alam, air terjun dan telaga warna, maupun pariwisata budaya berupa situs purbakala (Komplek Candi Hindu) dan atraksi budaya. Sebagai kawasan wisata di berbatasan wilayah administrasi tidak terlepas dari gejala negatif adanya otonomi daerah dengan adanya ego dan sentimen kedaerahan. Untuk menghilangkan ego kedaerahan dicoba dengan menjalin kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan pada kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Berkaitan dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong kerja sama daerah, merumuskan gap/kesenjangan dukungan dan hambatan kedua kabupaten dalam kerja sama daerah, dan merumuskan format kelembagaan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara deskriptif dan komparatif dengan menganalisis dokumen-dokumen kebijakan, surat perjanjian kerja sama daerah, serta notulen rapat-rapat koordinasi serta wawancara dengan teknik purposive dan snowballing terhadap stakeholder kedua pemerintah kabupaten serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedua kabupaten telah mengerti penting dan manfaatnya kerja sama daerah dan perlunya kerja sama daerah pada kawasan yang mempunyai kepentingan sama yang terletak di perbatasan administratif. Dukungan kedua pemerintah kabupaten masih kurang dan belum optimal. Kurangnya dukungan pada penganggaran dan pemahaman perlunya kelembagaan dalam kerja sama daerah. Hambatan kerja sama daerah yang ada adalah ego daerah, perbedaan kepentingan, belum adanya identifikasi kebutuhan sektor yang dikerjasamakan, kewenangan pengelolaan dan alokasi dana. Dengan menganalisis kesenjangan format kelembagaan antara kajian pustaka, best practice dan peran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan provinsi diperoleh rumusan format kelembagaan pada kawasan Dataran Tinggi Dieng nantinya adalah Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) sebagai badan koordinasi keterpaduan lintas kabupaten dengan sektor yang dominan pada ruang, pariwisata, dan infrastruktur. Kelembagaan pada sektor pariwisata adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan personil profesional di bidang pariwisata sehingga terhindar dari conflict of interest masing-masing pemerintah kabupaten. Kata Kunci : kerja sama daerah pariwisata, dukungan dan hambatan, format kelembagaan vi ABSTRACT Dieng Plateau Tourism area is located in Banjarnegara and Wonosobo districts. This plateau region has become strategic area functioning as conservation area which has high tourism potential, not only natural tourism such as natural scenery, waterfall and telaga warna but also cultural tourism such ancient heritage sites (Hinduism temple complex ) and cultural attractions. As a tourism region, it is visible that among its administration area borders there is negative sign of local autonomy by local ego and sentiment grudge. To decrease the problem, there shall be cooperation among interested parties toward tourism area of Dieng Plateau. Hence, the objective of this observation is to identify the factors supporting local cooperation, to formulate gap/discrepancy of support and the obstacles the two districts face during the local cooperation and to formulate local cooperation institutional formation into management and development of Dieng Plateau Tourism area. In this observation, the author uses descriptive-comparative qualitative analysis to analyze documents of policy, local MoU and notation on coordination meetings, and interview that is conducted by purposive and snowballing techniques toward stakeholder of both parties and also Cultural and Tourism Affairs Bureau of Central Java. From the observation result it is seen that both districts has understood the importance and benefit of local cooperation on the regions having some interest which are located on the administrative borders. The support from both governments is still lack and not yet optimum. There is lack of support for budgeting and understanding of the need for institution in local cooperation. The obstacles hindering the local cooperation are local ego, different interest, lack of identification on cooperation sector, authority on management and budget allocation. By analyzing the gap/discrepancy such as literature study, best practice and role by the district and province governments, the formulation of the institutional format of Dieng Pleteau is formulated in a form of BKAD (institution for inter-region cooperation) as an integrated inter-district coordination institution with its dominant sectors of space, tourism, and infrastructure. The institution on tourism sector is BUMD (Local Corporate Body) managed by professional members on tourism sector to avoid conflict of interest among local government. Keywords : tourism local cooperation, supports and obstacles, institutional formation