PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN TATA GUNA LAHAN DI KAWASAN PERUMNAS PANAKUKANG PERMAI KOTA MAKASSAR

Abstract

ABSTRAK Fenomena perkembangan pembangunan kota yang tidak terkontrol, telah menjadi bagian perkembangan kota-kota di Indonesia. Salah satunya perubahan fungsi perumahan menjadi fungsi perdagangan dan jasa. Hal ini disebabkan perumahan tersebut sudah berada pada posisi yang strategis secara ekonomis dan produktif yang dapat meningkatkan nilai lahan. Salah satu kawasan permukiman di kota Makassar adalah kawasan Perumnas Panakukang Permai Perubahan tata guna lahan pada kawasan ini terutama terjadi pada Jalan Toddopuli Raya dan Jalan Tamalate I, dari sekitar 162 rumah dijalan tersebut 89 unit telah mengalami perubahan fungsi, dari rumah tinggal menjadi rumah usaha atau jadi tempat usaha. Harus diakui bahwa perubahan rencana kota dan tata guna lahan yang telah dibuat hampir tidak dapat dihindarkan, namun setidaknya perubahan tata guna lahan ini harus mempertimbangkan kepentingan umum serta semua ketentuan teknis yang terkait dengan lingkungan Ada dua instrument penting dalam pengendalian tata guna lahan yaitu peraturan dan stakeholder yang terlibat. Peraturan tentang tata guna lahan sudah cukup mendukung tetapi peran pemerintah masih terlalu dominan sedangkan peran masyarakat seolah-olah terpinggirkan. Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengendalian terkait perubahan tata guna lahan di Kawasan Perumnas Panakukang Permai Kota Makassar, pengendalian meliputi perijinan, pengawasan dan penertiban, sedangkan aspek partisipasi masyarakat dikaitkan dengan patisipasi dalam bentuk pemikiran, materi/uang dan kerja. Metode penelitian yang digunakan penelitian survei, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, pengambilan data banyak menggunakan kuisioner serta wawancara dengan instansi terkait, dengan jumlah responden sebanyak 71 orang, hasil yang diharapkan bisa mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian tata guna lahan di Kawasan Perumnas Panakukang Permai, dalam proses perizinan, pengawasan dan penertiban. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengendalian tata guna lahan yang bentuknya pemikiran masih sangat rendah, penyebab terbesarnya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang informasi Perda No.6 Thn 2006 RTRW Kota Makassar. Dalam bentuk materi juga masih rendah pada proses perizinan dalm bentuk uang sedangkan dalam pengawasan dan penertiban yang paling banyak dalam bentuk makan/minum. Sedangkan Tingkat Partisipasi dalam bentuk tenaga sudah sedikit tinggi pada proses perizinan, menyatakan pernah mengajak teman atau keluarga untuk mengurus izin, pada proses pengawasan, yang menyatakan pernah mengawasi pembangunan yang dilakukan tetangga, sedangkan dalam penertiban yang bisa berpartisipasi dalam bentuk tenaga, karena pemikiran wewenang penertiban ada pada pemerintah. Kata Kunci: Pengendalian, Partisipasi,Perubahan tata guna lahan.