KAJIAN EVALUASI PENERAPAN ONE STOP SERVICE (OSS) DI JAWA TENGAH

Abstract

Dalam rangka menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di daerah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu pada masing-masing kebupaten/kota di Indonesia. Sampai bulan Juli 2006 sebanyak 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah sudah menyelenggarakan pelayanan perijinan satu pintu (OSS) dan pada akhir tahun 2007 diperkirakan seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan OSS. Dengan demikian menjadi menarik untuk dicermati bagaimana masing-masing pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Jawa Tengah mengimplementasikan pelayanan perijinan satu pintu (OSS) di wilayahnya. Dilihat dari aspek kewenangan yang diterima, ada lembaga OSS Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai kewenangan penuh yakni mulai dari menerima berkas, memproses sampai mengesahakan; namun ada juga kewenangan yang diberikan masih bersifat sebagian karena sebagian layanan perijinan masih dipegang oleh Dinas terkait. Terdapat permasalahan internal mauoun eksternal terkait pelaksanaan penyelenggaraan perijinan terpadu satu pintu (OSS) di beberapa kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dilaksanakan selama ini. Untuk itu dibutuhkan pembenahan (aspek internal dan eksternal) terhadap OSS di daerah guna meningkatkan kualitas layanan perijinan kepada masyarakat.