PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN NELAYAN TERHADAP KESADARAN HUKUM DALAM MEMILIKI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN DATI II TEGAL

Abstract

Nelayan sebagai warga negara Indonesia maMerlukan perangkat hukum yang mengatur peritil-tingkah lateD; salah satunya adalah administrasi kependudukan, lierupa Kartu Tanda Penduduk ( KIP ), Akte Kelahiran, Karin Keluarga ( KK ). Kesadaran hukum diasnmalkan memennyat pengaruh yang cukup menentukan terhadap perilaku nelayan dalam memiliki adminsitrani kependudukan. Hal int diaehabkan oleh karena kesadaran hukum tersebut inicara langsung menghastlkan pola perilaku hukum tertentn. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dati II Tegal, pendekatan yang digunakan adalah Yuridls Sosiologis ( soots legal Research ). Tingkat Pendidikan Nelayan dibedakan : Rendah, Sedang. Kesadaran Hukum indikatornya meliputi Pengetahuan hukum, Pemahaman Hukum, Sikap hukum, Perilaku hukum. Keempat indikator tersebut menunjukkan tingkatan- kesadaran hukum yaltu Rendah, Sedang, t/Permasalahan yang dikemukakan adalah apakah tingkat pendidikan nelayan mempengaruhi kesadaran hukum nelayan dalam memiliki administrasi kependudukan. v/Analisa Data, balk data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif dan atau knanti-tatif dengan menggunakan tabel yang sederhana dan bile perlu menggunakan perhitungan statistik. ‘/Tingkat pendidikan nelayan mempunyai pengarnh terhadap kesadaran hukum dalam memiliki Administrasi Kependudukan, disamping fakor--faktor lainnya yang jugs mempengaratii. Semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin banyak yang memiliki administrant kependudukan. Fishermen as naturalized Indonesian citizen need legal equipments that rule behaviour. One of them is po¬pulation administration including residency cards, birth certificates, and family cards. Law awareness was assumed to have significant in-fluences on the fishermen's behaviour in the case of their possession of population administration. This happened because law awareness could directly result certain patterns of law behaviour. This research was carried out at Kabupaten Doti II Tegal by using a sooto-legal research approach. Their edu¬cation levels were classified into low and medium. The indicators of law awareness comprised legal knowledge, le¬gal comprehension, legal attitude and legal behaviour. These four indicators refered to the levels of their law awareness, those were low, medium and advanced. The problems put forward here are whether the fisher¬men's education levels influence their law awareness to possess population administration. The data, both the primair and the secundair, were analyzed qualitatively or quantitatively by utilizing simple tables and, at any time, statistical accounting if needed. Besides other factors, the fishermen's education levels have some influences on the law awareness in the matter of having population administration. The higher their education levels, the more who possessed the popula¬tion administration.