STUDI JANGKAUAN PELAYANAN KB DI KABUPATEN DATI II PEKALONGAN

Abstract

Penelitan Perluasan Jangkauan Pelayanan KB di Kabupaten Dati II Pekalongan ini, bertujuan untuk memperoleh informasi dasar tentang kualitas pelayanan KB di daerah sulit dijangkau ("hard to reach'). Di harapkan dari hash penelitian ini diperoleh pula informasi dasar tentang pengetahuan KB yang benar berikut perilalcu KB wanita pasangan usia subur di wilayah penelitian, alcsesibilitas/kemudahan dalam pelayanan KB, kualitas pelayamm yang telah diterima dan diinginkan oleh wanita pasangan usia subur. Penelitian ini diharapkan mengahsilkan pula informasi tentang karakteristik petugas pelayanan kesehatan dan KB berikut kualitas pelayanan yang telah diberikan. Penelitian ini dilakukan di wilayah yang tergolong "sulit dijangkau" dari sudut sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Lokasi terpilih, ialah Desa Pandanarum - Kecamatan Tirto dan Desa Depok — Kecamatan Sragi — Kabupaten Dati II Pekalongan. Populasi dalam studi ini, ialah seluruh wanita PUS di desa sampel, serta seluruh Petugas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sampel. Di masing-masing Kecamatan terpilih, diambil secara random 40 wanita PUS. Dipilih juga secara pusposive, tiga orang bidan, seorang dokter, 3 orang petugas KB, 2 orang tokoh masyaralcat dan sebuah posyandu. Data yang dilcumpulkan diolah dengan menggunakan SPPSS/PC+ dan dianalisa dengan mempergunakan tabel frekuensi dan tabel silartg. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan tentang KB yang benar dari responden wanita PUS, relatif belum baik, demikian juga perilaku KB-nya. Sebagian besar responden masih menggunakan alat kontrasepsi kurang mantap (Non-MKJP). Namun demikian leloih dari 80 % responden sudah termasuk sebagai akseptor KB yang mandiri, karena merely membayar sendiri untuk memperoleh pelayanan KB yang dibutuhkan. Alcsesibilitas/kemudahan pelayanan KB yang diterima responden, relatif masih terbatas pada jenis kontrasepsi Non-MKJP. Demikian pula kualitas pelayanan yang diterima belum optimal. Sebagai indikasi seluruh akseptor yang mengalami efek samping sebagai akibat pemakaian kontrasepsi, belum seluruhnya memperoleh rujukan. Juga frekuensi kunjungan clan konseling serta penerangan tentang Gerakan KB, masih relatif terbatas. Untuk itu disarankan perlunya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan KIE-KB, agar lebih memantapkan pemakaian kontrasepsi dan menjaga kelestarian pemakaiannya.