PENGEMBANGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN BAJOMULYO JUWANA PATI

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) mempunyai kawasan pantai yang sangat panjang kurang lebih 81.000 km atau dua kali panjang bumi. Masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang pantai tersebut, pada umumnya bermata pencarian sebagai nelayan. Kehidupan sebagai nelayan penangkap ikan terutama dilakukan masyarakat pantai apabil lahan disekitarnya kurang baik untuk bercocok tanam. Sesuai dengan tingkat perkembangan peralatan yang digunakan untuk menangkap ikan, maka jarak perairan untuk mencari ikan dari pantai semakin jauh, sehingga masyarakat nelayan harus melengkapi usaha penangkapannya dengan perahu layer yang kemudian berkembang menjadi kapal motor. Untuk menunjang kegiatan menangkap ikan di tengah laut supaya hasilnya tetap memuaskan tanpa mengabaikan segi keselamatan, maka diperlukan prasarana di darat berupa pangkalan pendaratan ikan (PPI). Pada tahap dini PPI tersebut hanya berupa dermaga ataupun jetty saja, kemudian ada yang berkembang perlengkapannya dengan tempat untuk menjual dan mengolah ikan, dan sejak awal Pelita II pemerintah memberikan anggaran pembangunanya guna lebih melengkapi fasilitas-fasilitas berbagai PPI antara lain barupa : penangkis gelombang, gedung pelelangan, kantor, jalan kompleks, air, pembangkit listrik, dan lain-lain. Dengan semakin lengkapnya fasilitas PPI akan memudahkan nelayan berangkat ke tengah laut atau pulang dari daerah penangkapan, membawa hasil, memasarkan/ mengolah ikan, mendapatkan perbekalan, mengadakan pemeliharan/ perawatan alat serta melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga dengan sifat pelayanan yang menyeluruh tersebut mengharuskan PPI dibangun serta dikelola oleh pemerintah. Oleh karena sasaran utama fungsi PPI ditujukan pada pengembangan nelayan tradisional, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengelolaan PPI diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah. Agar pengelolaan oleh pemerintah tersebut menjadi konkrit, maka dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan lain menentukan bahwa pangkalan pendaratan ikan adalah unit pelaksana teknis dinas perikanan daerah tingkat I. Pada kenyataannya instruksi tersebut belum dapat dilaksanakan oleh seluruh daerah, sehingga operasional PPI sampai saat ini belum sepenuhnya terarah sesuai dengan fungsi-fungsi yang diharapkan. Hampir 80 % PPI masih bersifat tradisional dan belum tertata apik dan dikelola secara professional sehingga belum memberikan hasil yang menggembirakan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah memaksa daerah-daerah untuk mencari alternatif keuangan daerahnya sendiri guna membiayai pembangunannya. Salah satu sumber pendapatan yang diharapkan berasal dari Pelabuhan pendaratan ikan (PPI). Peningkatan kemampuan, status dan daya tampung pelabuhan pendaratan ikan di Kabupaten Dati II Pati cukup mendesak untuk segera direalisasikan. Mengingat potensi kelautan/perikanan yang dimiliki masih memungkinkan untuk ditingkatkan lagi. Selain itu daya tampung pelabuhan dan kondisi yang sudah cukup tua akan mengganggu proses pengangkutan, pengepakan, pengolahan dan pemasarannya. Kabupaten Pati memiliki beberapa pelabuhan penangkapan ikan (PPI), dimana penangkapan ikan laut dilakukan di laut Jawa, dimana daratan yang berbatasan dengan laut di Kabupaten Pati ini adalah kurang lebih 60 km. untuk memasarkan hasil tangkapan para nelayan tersebut di Kabupaten Pati terdapat 6 buah TPI. Sampai saat ini PPI Kelas satu yang berada di Kabupaten Pati adalah PPI Bajomulyo dan PPI Banyu towo. Sesuai dengan Rencana Peda Kabupaten Pati bahwa sampai saat ini keberadaan PPI Bajomulyo akan dikembangkan untuk bisa menampung kegiatan nelayan yang menggunakan PPI tersebut. Sebagai fasilitas ekonomi bagi nelayan yang menggunakan fasilitas PPI Bajomulyo tersebut maka pengembangan PPI tersebut. 1.2 TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa segala aspek yang terkait di dalam perencanaan dan perancangan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bajomulyo Juwana Pati. Sasaran dari pembahasan laporan ini adalah untuk menyusun program dasar perancangan yang akan dipakai sebagai landasan dalam merancang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bajomulyo Juwana Pati 1.3 LINGKUP PEMBAHASAN Pembahasan pokok menyangkut disiplin ilmu arsitektur yang akan dijadikan sebagai landasan dalam perencanaan dan perancangan PPI di Bajomulyo Kabupaten Pati Disamping itu juga dilakukan pembahasan tentang karakteristik Noe-Vernakular. 1.4 METODE PEMBAHASAN 1. Metode pengumpulan data, dalam pengumpulan data digunakan dua mtode : 1) Pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai pihak terkait Observasi lapangan dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data-data primer serta informasi yang ada di lapangan. 2) Metode pendataan sekunder Yaitu pengumpulan data melalui literatur, serta sumber informasi lain yang berhubungan dengan perencanaan dan perancangan rumah susun. 2. Metode pembahasan Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan mengumpulkan dan mengidentifikasikan data, dan melakukan study kasus. Data-data yang ada tersebut dikompilasi untuk kemudian di analisa, dari hasil analisa dapat ditarik satu kesimpulan yang dijabarkan kedalam program perencanaan dan perancangan. 1.5 KERANGKA PEMBAHASAN Sistematika Pembahasan dilakukan secara berurutan yang terdiri atas : Bab I Pendahuluan Berisi latar belakang, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan sistematika pembahasan. Bab II Tinjauan umum pangkalan pendaratan ikan Berisi tentang tinjauan umum, pengertian, klasifikasi, fungsi, aktifitas, persyaratan teknis, Pangkalan Pendaratan Ikan, masyarakat nelayan. Bab III Tinjauan dan potensi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bajomulyo Juwana Pati Berisi tentang kebijakan umum, tinjauan umum kaupaten Pati, tinjauan khusus PPI di Bajomulyo Juwono Kabupaten Pati, dan studi banding Bab IV Kesimpulan, Batasan, Dan Anggapan Berisi batasan dan anggapan bagi pendekatan program dasar perencanaan dan perancangan Bab V Pendekatan Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur Berisi landasan pendekatan, pendekatan perencanaan, pendekatan arsitektural Bab VI Konsep Dan Program Dasar Perancangan Berisi tentang konsep dasar perancangan, program ruang, dan kebutuhan.