Kajian Empiris tentang Kepekaan Gender Elite Politik di Jawalfengah dan Pengaruhnya terhadap Peluang Perempuan sebagai Anggota Legislatif

Abstract

This study was motivated by the lack of representative for women in Central Java Pariiament. In Pemilu legislation that was declared at 8th February 2003, it stated that each politic party can propose at least 30% for women representative in the candidates that will be elected in the Pemilu 2004 in Indonesia. The study is aimed to investigate if the gender issues of politician people affect the individual value, and the further, the indivschtal value affects the women opportunity getting as people's representatives in the Central Java parliament. The research used primary data collected by mail survey and sent by field assistant. 150 questionnaires were sent and sent back 54 ones, 52 questionnaires were analyzed, and the remain did not because of incompletely tilled. To test hypothesis, data were anityzed by simple regression The result showed that the gender issues of politician people empirically affected the individual value of the people's representative in the Central Java parliament. And the further, the individual value did no affect significantly the women opportunity getting as people's representatives. There were some arguments that why the 30% quota for women representative in the Central Java parliament is not achieved, those are the lack of women representative candidate for elected, the lack of requirement votes, and the candidates given in "shoe number". Deigan disalikannya Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu pada tanggal IR Pebruari 2003 yang lalu telah membawa iklim perpolitikan yang berwawasan gender :yaitu dengan secara eksplisit memuat pasal yang memberikan peluang 30% untuk perempuan. Hal ini dilatar belakangi dengan minimnya wakil perempuan dalam anggota legislatif lchususnya di Jawa Tengah, padahal lebih dari separoh pemilih adatah perempuan. Dimotivasi oleh fenomena tersebut maka perlu diteliti apahah minimumnya keterwakilan perempuan didatas disebabkan oleh adanya isu gender. Penelitian irti bertujuan untuk menguji bagaimana sistem nilai masyarakat perpolitiken di Jawa Tengah terhadap isu gender dan pengaruhnya terhadap sistem nilai individu Para elite politik yang bersangkutan yang pada gilirannya juga mempengaruhi peluang pea empuan !Alta menjadi anggota legislatf. Penthitian in5 menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan kuesioncr yang dikirim melahr mail survey dan kurir langsung. Dad 150 kuesioner yang dikirim diperoleh respon 54 eksemplar, dua tidak lengkap, sehingga kuesioner yang slap olah sebanyak 52 kuesioner. Data dianalisis dengan uji validitas dan reliabiltas yang selanjutnya dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan alai analisis regres' sederhana dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem nilai masyarakat politik di Jawa Tengah lebih cenderrnp menempatkan perempuan pada peran domestik, sedangkan pars elite politik: lebih menempatkan perempuan pada posisi netral. Terdapat pengaruh yang signifikan bahwa sistem nilai yang ada di masyarakat tentang gender tersebut pada sistem nihr. individu, clengan koefisien regresi 1 dan Sig 0.000 atau lebih kecil dari 5%, sehingga nipotesis pertama tidak dapat ditolak. Model tersebut memberikan koesifisien determinasi (122) sebesar 38,5%, artinya variabilitas variabel daltun mempengaruhi variabel de penden sebesar 38,5% dan lainnya dijelaskan oleh variabel lain.. Selanjutnya sistem nilai individu terhadap isu gender yang dihipotesiskan mempengaruhi peluang perempuan tidak terauldi secara empiris karena nilai Sig 0.180 atau lebih besar dari 5%. Para elite politik lebih setuju bahwa peluang perempuan untuk menjadi anggota legislatif oersifat natural artinya mereka lebih cenderung mempersepsikan peluang tersebut yang atas dam realitas. Apabila dikaitkan dengan hasil Pemilu 2004 yang tidak mencapai kuota 30%, maka ada beberapa faktor yang barangkali mempengaruhi ketidak tercapaiar kuota tersebut antara lain pertama, jumlah calon anggota legislatif yang tidak memenuhi kuota karma memang tidak dipersiapkan. Kedua calon perempuan tersebut tidak menclapatkan suara yang dipersyaratkan dan yang bersangkutan ditempatkan pada nomor "se oatu". Para elite politik sendiri juga mempunyai alasan pembelian nomor "sepatu" tersebut misalnya orang bare sehingga belum teruji loyalitasnya, senioritas dan alasan yang tnemunakinkan lainnya.