ANALISIS KEBIJAKAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Abstract

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 'Tabun 1999 Tentang Pemerintahan DactaIt dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan • Pawl dan Daerab, tnemberikan kewenangan atm' otonomi kepada daerah untuk mengelola pembangtinan bagi daerahnya. Kota Semarang dalam rangka menggali pendapatan ash daerah clibidang retribusi jasa mnum menerbitkan Peratiaan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tabun 2000 tentang Retnibusi Pelayanan Kesehatan, Intl dart Perda tersebut adalah penerbitan tarif baru untuk selurtih jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seltinth masyarakat di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakii Umum Daerah. Pemberlakukan tarif baru dari Rp 500 menjadi Rp. 3000 sangat dilematis bagi pemerintah Kota Semarang yang dituntut untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata disaat beban perekonomian masyarakat umum pengguna jasa kesehatan ini semakin berat, ciengan tuntutan perbaikan dan pembangunan infra struktur sena peningkatan kualitas pelayanan yang membutuhkan biaya yang lebih tiuggi. Meriting Grindle (Samodra; 1994; 22) menyatakan bahwa basil dart suatu kebijakan dapat dilihat dari dim sudut pandang, yaitu 1) Dampaknya terhadap masyarakat, individu dan kelompok. 2)Perubahan dan penerimaan oleb masyarakat. Sedangkan hasil dart suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh Isi Kebitakan, yang terdiri dart: kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat pentbahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumberdaya yang dilibatkan. Penelitian ini tnerupakan penelitian diskriptif yang didasarkan atas studi knalitatif yang diharapkan dapat mambetikan gambaran yang mendalain terhadap isi kebijakan yang diambil pemeritah tentang kenaikan retribusi pelayanan kesehatan int. thank inendapatkan data dilakokan dengan wawaneara terhadap pengelola puskesmas sebagai salah sant pusat pelayanan kesehatan dan dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan. Berdasarkan pendapat responden dan studi pustaka yang dilakukan konudian ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh pernalmman terhadap pennasataltan yang diteliti. Dad hasil penelitian kit dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah telab berjalan dengan baik, meskipun sebagian dad masyarakat menyatakan bahwa kenaikan tersebut terlalu banyak namun hal inn tidak menjadi persoalan yang berarti jika diimbangi dengan pelayanan yang balk. Ketemahasi dad kebijakan ini adalab adalah justru pada saat pengambilan keputusan dilakukan karena tanpa melalui dengar pendapat masyarakat tertebill dahuln.