Kartini, Sri and Basuki Prasetyo, Agung and SUDARYATMI, SRI and Sri Santi, Endang and Triyono, Triyono (1994) BAGI HASIL PERIKANAN DAN PERKEMBANGANNYA SETELAH BERLAKUNYA UU No. 16 Tahun 1964 (Di Wilayah Pantai Utara jawa, Khususnya Semarang, dan Sekitarnya). Documentation. Fakultas Ilmu Hukum.
![]() | PDF - Published Version Restricted to Repository staff only 1998Kb | |
![]()
| PDF - Published Version 378Kb |
Abstract
Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara terarah dan terencana bertujuan untuk mewuJudkan keadaan • masyarakat ayang adil dap makmur balk materiii maupun spiritual. Salah satu upaya untuk tercapainya keadaan masyarakat yang adil dan makmur, khususnya pada Masyarakat nelayan dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, serta dengan memajukan kualitas kehidupari masyarakat di daerah pantai. Dengan dikeluarkannya MU No. 16 Tahun 1964 paa. tangal 23 September 1964, yang mengatur tentang bai-basil perikanan dirnaksudkan agar Bagi Flash Perikarn Jilakukan dengan tanpa dengan merugikan salah satu Dihak. Penelitian yang dilakukan di wilayah pantai utara 5awa, khususnya di Kodia Semarang, dengan menciambIl ampel di 3 (ti.ga) daerah Tempat Pelelangan Ikan (TF.) •aitu Tarnbak Lorok, Boom Lama, dan ex TPI Tanjung Mas. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak apal/perahu ayang tidak bisa memproduktifkan sendirt apalnya sehingga perlu menoadakan kerjasama dentin • elayan penggarap untuk dapat menikmati hasil dari kapai iliknya. Pelaksanaan perjanjian bagi. hash perikanan di Rerah pantai utara Wawa khususnya Kodia Semarang ?nunjukkan bahwa aria perbedaan kewenangan dalam menentukan perjanjian bagi hasil perikanan, yang pada umumnya perjanjian itu dilakukan secara tidak tertulLs. Demikian juga mengenai batas waktu perjanjian tidak a]a ketentuan yang pasti. Perbandingan jumlah pembagian hasil perikaran antara pemilik kapal dan nelayan penggarap sancat ,ariatif, namun dapat dikemukakan secara garis besarna. ;ebagai berikut : a. 60 7. untuk nelayan penggarap, 40 % untr, pemilik kapal dari, total basil bersih; b. 50 % untuk nelayan penggarap, 50 % unt_. pemilik kapal dart total hasil bersih; c. 80 % untuk nelayan penggarap, dan 20 % un pemilik kapal dart total hash bersih. Yang dimaksud hash bersih adalah total has:I angkapan dikurangi biaya hidup selama aktivitas ©i aut sehari-hari, dan jugaa untuk kebutuhan penti^o aluarga, dan untuk kegiatan selamatan. Tempat Pelelangan ikan (TN) mempunyai peranan kng besar dalam hal pemasaran hash usaha perikanan tut, karena sebagian besar nelayan menjual hasli Ingkapan .ikannya melalui TPI. The National development which is impleme-ted directly and planly has a purpose to realize the society condition that is equitable and prosperous both material and spiritual. One of much efforts to achieve an equitable and prosperous society, particularly fishe•,flen society, is done with increasing en income and stancard of living, and also the quality of e society ife at seashore. With putting the UU No. 16/1964 on 23" Seoteroer 1964 into effect, which regulates about fisher e pr:rif sharing (Bagi Hasil Perikanan) which is meant to be :Drip without inflicting a loss upon on the other hand. This research is done at north of Java seashore, particularly in Semarang, with taking three samples of the area if fish auction (TPI), that is Tambak Lor..ok, Boom Lama, and Tanjung Mas. In fact it indicates that several of ship or.- Pr-5 can not make productive their ship, so it needs to eake a coorporation between a fishermen who works at sea in order those ship owners can have a chance to benefit from their ship. The implementation of the agreement of fisheries profit sharing att north of Java seashore, particularly in Semarang indicates an authority diferences in determihing theoareement_of fisheriesarofit shoran°. which is generally still done verbally. Likewise a limit time of agreement, it was not a certainty of time. The proportion of total fisheries profit sharing between the ship owner and a fisherman who works at sea is very narious. Nevertheless it can be explained generally, that is : a. 60 % for a fisherman who works at sea, for the ship owner from total of net profit; b. SC) 7. for a fisherman who works at sea, for the ship owner from total of net profit c. 80 % for fisherman who works at sea, and 2< for the ship owner from total of net profit. Net profit. rneans a total of fish catching yasid minus cost of living for- daily activity at sea, and to fulfill a family basic requirements, and also a ceremonial. The area of fish auction (TPI) has a big role in distributing a fisheries yield at sea, because the naiority of fisher-men sell their fish catching yie:us -Jass throng it.
Item Type: | Monograph (Documentation) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
ID Code: | 22103 |
Deposited By: | Ms upt perpus3 |
Deposited On: | 14 Sep 2010 12:17 |
Last Modified: | 14 Sep 2010 12:17 |
Repository Staff Only: item control page