STUDI PENERAPAN HAK CUTI MELAHIRKAN BALI PEKERJA PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Abstract

This explorative research uses quantitative and qualitative approach which objective is to observe the knowledge, attitude and behavior of the woman laborers towards their right of child birth leave. This research is also aimed at observing the employers in implementing the child birth leave right of the woman laborers and the related constraints of he practices. The qualitative samples consist of 300 respondents of the woman laborers and the qualitative samples consist of employers; "Depnaker", staff, SPSI members and woman laborers. Instruments for collecting data are questionnaires and interview guides. Qualitative data are analyzed by using frequency distribution while qualitative data are analyzed by using content description. The research results shows that the knowledge and attitude of the woman laborers towards the rights of child birth leave are good enough. However in practice it is not well implemented as that in the regulation, because employers never give additional wages, such as pregnancy and childbirth allowances despite their agreement to implement it. Most employers are not consistent in implementing the right of child birth leave. It can be seen from the fact that the implementation is met only to each own company's condition. Those who have had or are in the process of having KKB for example are more consistent than those who have not. Constraints of the implementation of childbirth leave are as follows : 1). Not all employers well comprehend the right of child births leave, 2). The surveillance and empowerment of Disnaker is not effective, 3). The law enforcement to the employers who break the rules is very weak, and 4). The role of SPSI in giving supervision is not yet significant. Penelitian ini merupakan penelitian explorative dengan pendekatan quantitative dan qualitative, yang bertujuan untuk mengetahtti pengetahuan dan sikap tenaga kerja perempuan dalam penerapan hak cuti melahirkan, juga untuk mehhat bagaimana kepatuhan pengusaha dan faktor-faktor penghanthat dalam penerapan hak cuti melat irkan. Sampel quantitative terdiri dari 100 responden tenaga kerja perempuan. Sedangkan sample qualitative terdiri dari pengusaha, staf Disnaker, anggota SPSI juga tenaga kerja perempuan. Sebagai alat Pengumpul data digunakan kusioner dan pedoman wawancara. Analisa data quantitative dengan menggunakan analisa descriptive analitik, sedangkan analisa qualitative dilakukan dengan cam menyimpulkan hasil wawancara mendalam dengan metode descriptive isi (Content Analysis). Hash penelitian inenunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap tenaga kerja perempuan cukup baik dalam penerapan hak cuti melahirkan. Namun dalam penerimaan hak cuti me lahirkan tenaga kerja perempuan tidal( menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pengusaha hanya sebatas memberi hak cull yang 3 bulan saja. Selebihnya mengenai hak mendapatkan gaji penuh, tunjangan kesehatan atau perawatan ketika hamil, penggantian biaya per salinan dan hak rnenyustr selama bekerj a hanipir semua pengusaha mengabaikan nya. Adapun pengetahuan pengusaha mengenai penerapan hak cuti melahirkan kebanyakan hanya sebatas garis besamya raja, belum pada detail operasional nya. Selanjutnya sikap pengusaha sudah dapat menerima terhadap penerapan hak cuti melahirkan, meskipun hanyak yang beralasan bahwa secara ekonomis dengan memperlakukan hak cuti melahirkan akan merugikan perusahaan. Secara umum pengusaha telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam penerapan hak cuti melahirkan, namun masih terdapat penyimpangan dan modifikasi yang tergantung dari kebijaksanaan dan kemampuan perusahaan masing-masing. Sedangkan kepatuhan pengusaha dalam penerapan hak cuti melahirkan masih kurang, pelaksanaan penerapan hak cuti melahirkan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Bagi pengusaha yang belum mempunyai KKB ada kecenderungan lebih banyak mengenyampingkan dalam kepatuhan daripada perusahaan yang mempunyai KKB atau dalam proses pengajuan KKB. Adapun hambatan dalam penerapan hak cuti melahirkan adalah : 1). Pengusaha belum semuanya memahaini tentang hak nun melahirkan, 2). Kurangnya Disnaker dalam pengawasan I pembinaar. terhadap pengusaha, 3). Lemahnya penegakan hukum dan sangsi bagi pengusaha melanggar ketentuan, dan 4). Perm SPSI yang belum optimal mendukung kepentingan tenaga kerja perempuan.