Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Berbasis Masyarakat: Mungkinkah? Sebuah Pembelajaran dari Kabupaten Semarang

Abstract

Tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU. No. 26 tentang Penataan Ruang, namun hingga kini efektifitas penerapan UU tersebut masih menjadi tantangan yang berat. Di samping kesadaran masyarakat untuk hidup tertib dan teratur masih rendah, juga yang tidak kalah penting adalah faktor sosial ekonomi masyarakat yang perkembangan sangat cepat tetapi tidak diimbangi oleh kesiapan pemerintah daerah baik dari sisi perangkat hukum dan instrumen administratif yang memadai, sumber daya aparatur pemerintah (kuantitas maupun kualitas) dan sumber daya finansial yang terbatas. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu dikembangkan alternatif-alternatif pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif dan inklusif yang oleh banyak akademisi dan praktisi diyakini dapat membuka lebih banyak dukungan dari seluruh elemen di masyarakat untuk secara bersama menyelesaikan permasalah tersebut.