MODEL MANMEMEN KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAR DAERAtl KOTA SEMARANG

Abstract

Research subject is focused on functions of cooperation management (planning, organizing, encouraging, and controlling) between university boards in Semarang city and municipality of Semarang city and on problems arising in the cooperation process. Theoretical and analytical study on the cooperation between municipality of Semarang city and several universities uses theory of Cheema and Hosaka (1986) viewed from a function of management mainly toward coordinative function and policy theory of Grindel (1980) that focuses on success variables of a policy/ cooperation program among boards. The research aims to describe typology of cooperation between municipality of Semarang city and universities so that both parties can get the optimal benefit. From the research it is hoped that municipality and universities will be able to refine the cooperation policy based on importance of each party, development, and environmental transformation. The research on cooperation between municipality of Semarang city and universities in administrative area of Semarang city uses qualitative approach describing phenomena of cooperation and the problems arising from both sides. Research samples are Diponegoro University, Sultan Agung Islamic University, Soegijapranata Chatolic University taken purposively. Data collecting techniques are documentation and interview. Data analysis uses expert analysis of Rossi (1984). Research results show that cooperation model between municipality of Semarang city and universities is based on 3 authoritative principles: (1) total decentralization, (2) decentralization — centralithtion, and (3) total centralization that thus in the cooperation practices divided into 5 models namely: (1) total decentralization, (2) decentralization and centralization of controlling function, (3) centralization of planning and controlling, (4) planning centralization, (5) total centralization of function. The main problem of cooperation between municipality and university is in the normative aspect and working behavior in each board. It is due to the difference of working condition. To overcome the problem, it needs to form an autonomic and top forum/ network of cooperation between municipality and universities. Masalah penelitian difokuskan pada bidang manajmen (perencanaan, penggorganisasian, penggerakkan dan pengawasan) kerjasama antara Lembaga Perguruan Tinggi di Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang yang saat ini berlangsung serta hambatan/kendala yang muncul dalam proses kerjasama tersebut. Kajian analsisi teoritis permasalahan kerjasama antara pihak Pemerintah Kota Semarang dengan beberapa Perguruan Tinggi menggunakan teori Cheerna dan Hosaka (1986) dilihat dari fungsi manajemen terutama terhadap fungsi manajemen dan teori kebijakan dari Grindel (1980) yang menyoroti pada variabel-variabel keberhasilan sebuah kebijakan/program kerjasama antar lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat yang optimal. Melalui penelitian ini diharapkan pihak Pemda rnaupun Perguruan Tinggi dapat menyempurnakan kebijakan kerjasama berdasarkan kepentingan masing-masing pihak dan perkembangan serta perubahan lingkungan. Penelitian kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan Perguruan Tinggi di wilayah Administratif Kota Semarang menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan fenomena kerjasama dan permasalahan yang timbul diantara kedua belah pihak. Sampel penelitian Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Khatolik Soegijapranata yang diambil secara sengaja (purposive). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: dokumentasi dan wawancara. Analysis data menggunakan evaluasi pakar "Expert Analysis" dari Rossi (1984). Hasil penelitian diketahui bahwa model kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan Lembaga Perguruan Tinggi menganut 3 asas kewenangan yaitu: (1) Desentralisasi Penuh, (2) Desentralisasi Sentralisasi dan (3) Sentralisasi Penuh yang selanjutnya di dalam praktek kerjasama terbagi dalam 5 model meliputi: (1) Desentralisasi Penuh, (2) Desentralisasi dan Desentralisasi Fungsi Pengawasan, (3) Sentralisasi Perencanaan dan Pengawasan, (4) Sentralisasi Perencanaan, (5) Sentralisasi Fungsi Secara Penuh. Hambatan utama kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi terletak pada aspek normatif dan budaya kerja pada masing-masing lembaga. Karena perbedaan lingkungan kerja (iklim kerja). Guna menanggulangi hambatan tersebut perlu adanya forum/jaringan kerjasama Pemda — Perguruan Tinggi yang bersifat otonom dan handal.