IMPLEMENTASI UU NOMOR 22 TAHUN 1999 (TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA PROPINSI =IAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN TAMAN LAUT NASIONAL DI KEPULAUAN KARIMUNJAWA

Abstract

The matters of the study have relation with middle term development of Karimunjawa Archipelago with National marine garden management. What factors of strength, weakness, opprtunity and threat faced by Kabupaten Jepara Government in police formulation. This study was intended to describe policy for managing, usage and development Karimunjawa Archipelago and National Marine Garden in Karimunjawa that have environmental sight. Describe strength, wealcness, opprtunity and threat faced by Kabupaten Jepara Government. This study was qualitative in nature to understand and evaluate policy of Kabupaten Jepara Government in policy formulation to managing, using and developing National Marine Garden in Karimunjawa. The sources of information that used were document, related official and observation results. Analysis technique was countex analysis toward strategy planning, the document of area development planning. The interaction between incoming and native fisherman had negative impact to marine life, especially national marine garden. The competition to catch fish already exist because sea had open space nature, therefore had severe impact of exploration, even conflict between fisherman, especially in hard season. The demand for particular fish (kerapu, lobster) had negative impact toward sea ecosystem, mainly marine garden in Karimunjawa Archipelago. Karimunjawa have potential touring assets to develop in the future, but based on current ecosystem conditions, tourng activity still limited in Nyawaan Island, but these touring activity was managed by Mr. Lock. It is makes a sense that Government/Karimunjawa community only get little benefits from Marine Garden assets. The location for beautiful rock ridge was controlled by private sector, such as Menjangan Besar and Kecil Island under private management. From field observation, there are two contradiction interest between Karimunjawa Archipelago development as fish catching and cultivation as currently or touring asset that developed in expense of fishering activities. Theoretically, National marine garden management must involve private sector, givernment and community. Management dan development national marine garden should be integrated between parties in a system of management and development of Karimunjawa archipelago, whether middle or shorterm. The suggestion advanced to Kabupaten Jepara government in middle term development planning to management arid usage of National marine garden in Karimunjawa are: The needs of several rules/regulation that enable to form authority agency to manage national marine garden of Karimunjawa archipelago, in order not to bound by birocration and more independent to attract private sector to invest in touring industrial sector. The needs of job transformation gradually and systematically for fisherman toward service and touring industry. The needs to strengthen function and role of Kecamatan Karimunjawa that involving departments, so the development can be implemented that involving community, private sector and government agency). Masalah dalam penelitian berkaitan dengan pembangunan jangka menengah Kepulauan Karimunjawa dengan pengelolaan dan pemanfaatan Taman Laut Nasional diantaranya: Serta Apakah faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam merumuskan kebijakan Penelitian bertujuan untukdeskripsikan kebijakan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Kepulauan Kariminunjawa dan Taman Laut Nasional di Karimunjawa yang berwawasan lingkungan. Mendeskripsikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Jepara Bentuk penelitian ini dirancang secara kualitatif guna lebih memahami dan mengevaluasi kebijakan Pemerintahan Kabupaten Jepara dalam penyusunan kebijakan untuk pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Taman Laut Nasional yang ada di Karimunjawa. Sumber informasi yang digunakan dokumen, pejabat instansi terkait dan hasil observasi. Teknik analisis menggunakan analisis keterkaitan program/kegiatan (countex analysis) terhadap renstra, dokumen perencanaan pembangunan wilayah. Interaksi antara nelayan pendatang dengan nelayan setempat nampak telah menimbulkan dampak negatip terhadap kehidupan laut, khususnya taman laut nasional. Persaingan dalam menangkap ikan telah terjadi karena laut bersifat terbuka (open space) sehingga berdampak pada eksploitasi yang berlebihan, bahkan sering menimbulkan konflik diantara nelayan, terutama pada paceklik ikan. Permintaan jenis ikan tertentu (kerapu, lobster, dan ikan hias tentunya akan berdampak negatip terhadap ekosistem laut, terutama taman laut yang terdapat di Kepulauan Karimunjawa. Karimunjawa memiliki aset wisata yang potensial untuk dikembangkan di masa depan, namun berdasarkan eksisting kondisi saat ini kegiatan wisata masih terbatas di P. Nyawaan sedangkan kegiatan wisata tersebut bukan milik Pemda Jepara tetapi dikelola oleh Mr. Lock. Sangat masuk akal manakala Pemda/Masyarakat Karimunjawa hanya sedikit memperoleh keuntungan dan aset wisata Taman Laut. Lokasi-lokasi dimana terdapat keindahan terumbu karang dan taman laut dikuasai oleh pihak swasta diantaranya P. Menjangan Besar dan Kecil yang dibawah pengelolaan swasta. Hasil pengamatan di lapangan diperoleh kesan nampaknya ada dua kepentingan yang senderung kontradiktif antara pengembangan kepulauan Karimunjawa sebagai tempat kegiatan penangkapan, pembudidayaan bidang perikanan sebagaimana saat ini berlangsung, ataukah sebagai aset wisata yang dikembangkan dengan mengurangi/ membatasi kegiatan perikanan Secara teoritis pengelolaan Taman Laut Nasional memang harus melibatkan pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan dan pengembangan Taman Laut Nasional harus bersifat antar dinas yang teringrasi dalam suatu sistem pengelolaan dan pengembangan Kepulauan Karimunjawa baik jangka menengah maupun jangka pendek. Saran, diperlukan beberapa aturan/kebijakan yang memungkinkan untuk dibentuknya badan/wilayah otorita untuk pengelolaan Taman Laut Nasional Kepulauan Karimunjawa, karena dalam pengelolaan dan pemanfaatan taman tersebut bersifat sangat kompleks, agar tidak terbelenggu oleh birokrasi dan lebih independen dalam menarik minat swasta untuk menambahkan modalnya di sektor industri kepariwisataan. Diperlukan transfonnasi pekerjaan nelayan secara gradual dan sistematis ke arah jasa dan idnustri pariwisata, karena faktor utama yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Taman Laut Nasional Perlunya memperkuat fungsi clan peran Kecamatan Karimunjawa yang melibatkan antar dinas sehingga pembangunan yang dirancang, diimplementasi bersifat integratif yang melibatkan (masyarakat, swasta, antar dinas pemenintah).