'PERANAN PPAT CAMAT DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA DAN PENDAFTARANNYA DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG' OLEH

Abstract

GRIN 1988 to draw lines on direction development in law plan likes to follow : Law development likes means to build justice, cornetness and order in law state Indonesia which background Pancasila and Undang Undang Dasar 1945, direction for to climb law consciousness, to guarantee maintenance, service and law certainty, with to realize national law order which to serve at national importance. In framework law development, then one mistake important matter is for to climb consciousness law excution in society. Undang Undang Dasar 1945 base likes this constitutional already to apply in paragraph 33 (3), that earth, water, natural wealth which to be on power by states and use for to make great for people prosperity. This matter means that earth, water, natural wealth, which to be on supply, growth and useful in order by states for safe society. Indonesia already to bring about construction in a stage based on construction plan five years (Repelita), full already development experience in agriculture, industry, housing etc. Its the matter to result more and more much land which involved in construction activity have the shape of remora right on top of land, debit and credit with land likes guarantee although another law action. Right on top of lands have isleimportant in living man, increasingly go forward society, increasingly solid inhabitant, until to add to important situation right on top of lands. In doing action law transfer right on land,must be done and evidence with certificate making by and to face PPAT. PP No.10/1961 Paragraph 19 explain that every agreement which intend transfer right on land,muet evidence with one certificate making by and to face functionary index by Cabinet Minister Agrarian.This functionary mention is PPAT. Beside PPAT which appointed,collective Carnet Head his region because with his function index again PPAT for work region in each region. Thus Carnet function besides like head region, Administration Development also like functionary which make certificate,can be role in settlement for registration. Much related function Camat,then not impossible will see trouble (obstruction)fixed and making certificate although registration in land registration office. Besides with presence expansion region, then rise apart problem best preparation functionaries. Between other new Camat in role like PPAT, change region etc. With presence problem mention uppor,then this research to have a purpose for know function and role PPAT, especially PPAT Camat in -fact which making certificate his acting. With for knowing obstruction which rise between function Camat is PPAT in municipality Semarang The use of method in reseach is approximation Yuridish -.Normative that is one way approximation problem with to observe certainties from Agrarian Law especially about registration land. With population collective Camat in capacity likes PPAT in region Dati II Semarang municipality. Removal sample to bring about in a purposive manner until to hope for can be see in a full manner likes rise problem in process making registration certificate to follow certainties. This purpose research is doing for known more advanced about process make registration certificate follow PP No.10/1961 about registration land. Also for knowing inhibiting factor and support factor related with function Camat like PPAT which index in ex officio manner. The other side this functionary have "monopoly" situation and production certificate land and must fulfill specific conditions. This research product give hope for use, in a good manner theo¬ritical although policy sides and other for expand theories in law, expand research method Agrarian Law. Thus for more know ful¬fillment regulation registration land doesn't find agree and awkwardness in practice with seek solution alternative use enter material for executor in take wisdom the future. Garis -garie Radar Haluan Negara 1988 menggariskan arah pembangunan di bidang hukum sebagai berikut : Pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukuim Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam rangka pembangunan hukum tersebut, maka salah satu- hal yang panting adalah untuk menjamin penegakan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Undang undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitueionalnya telah mengamalkan dalam pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air. kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat..' Hal ini mengandung pengertian bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam persediaan, pertumbuhan dan pemanfaatannya diatur oleh negara deini untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia yang telah melaksanakan pembangunan secara bertahap berdasarkan rencana pembangunan lima tahun (Repelita), telah banyak mengalami kemajuan di bidang pertanian, industri, perumahan dan lain lain. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyak tanah yang tersangkut dalam kegiatan pembangunan balk berupa pemindahan hak atae tanah, hutang piutang dengan tanah sebagai Jaminan maupun perbuatan hukum yang lain. Hak-hak atas tanah mempunyai peranan panting dalam kehidupan manusia, makin maju maeyarakat makin padat penduduknya, sehingga menambah pentingiya kedudukan hak-hak atas tanah.Dalam melaksanakan perbuatan hokum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. PP No.10/1961 pasal 19 menegaekan bahwa setiap perjanjiaan yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Pejabat inilah yang disebut PPAT. Disamping PPAT yang diangkat, para Camat Kepala Wilayah Kecamatan Yang karena jabatannya ditunjuk pula PPAT untuk wilayah kerja di wilayah kecamatan masing-masing. Dengan demikian peranan Camat disamping sebagai Kepala Wilayah, Administrasi Pembangunan juga sebagai pejabat yang membuat akta tanah, dapat berperan dalam penyelesaian untuk pendaftarannya. Berkaitan tugas Camat yang demikian banyak, maka tidak mustahil akan menemui kesulitan (hambatan) tertentu dalam pembuatan akta maupun pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Disamping itu dengan adanya perluasan wilayah maka timbul permasalahan tersendiri terutama kesiapan pejabat-pejabatnya. Antara lain Camat baru yang juga berperan sebagai PPAT, Perubahan Wilayah dan sebagainya. Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peranan PPAT, khususnya PPAT Camat yang sebenarnya dalam pembuatan akta-akta tanah yang dilakukannya. Serta untuk mengetahui hambatan yang timbul sehu¬bungan dengan peranan Camat sebagai PPAT di Kotamadia Dati II Semarang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 'Yuridis-Normatif, yaitu suatu cara pendekatan masalah dengan meninjau katentuan-ketentuan dart hukum Agraria khususnya tentang Pendaftaran Tanah. Dengan populasi para Camat dalam kapasitasnya sebagai PPAT di wilayah Kodia Dati II Semarang Pengambilan sampel dilaksanakan secara purposive sehingga diharapkan dapat dilihat secara leng¬kap sebagai masalah yang muncul dalam proses pembuatan akta menurut ke tentuannya.Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan prosedur pembuatan akta tanah menurut PP 16/1961 tentang Pendaftaran Tanah. Demikian juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung sehubungan dengan peranan Camat sebagai PPAT yang ditunjuk secara ex-officio. Dilain pihak Pejabat ini mempunyai kedudukan "monopoli- dalam pembuatan akta tanah dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, balk secara teoritis maupun segi politis antara lain untuk me¬ngembangkan teori-teori dalam hukum, mengembangkan cara penelitian hukum agraria. Demikian pula untuk iebih mengetahui penetapan ketentuan-ketentuan peraturan pendaftaran tanah, menemukan ketidak cocokkan dan kejanggalan dalam praktek serta mencari alternatif pemecahannya guna bahan masukan bagi pelaksana dalam mengambil kebijaksanaan dirnasa mendatang