Implementasi Alternatif Pidana Kemerdekaa Pendek Denagn Pidana Denda

Abstract

The main issues on Criminal Law Development are about Prohibited Act, Performer/Personand Penal Santion itself. Thew Issues on Penal Sanction regionally and unversally still looked for solving and real solution on short custodial sentence with fine. Using alternative sanction on short custodial sentence with fine based on negative aspect on short custodial sentence. For example stigma, loosing job, social and family isolation and bad experience during in prison. Using imprisonment as a tool to fight crime are conservative way (G. Kassebaun 1974 : 93); Penal santion (imprisonment) as a realisation of revenge of crime is a relic of Barbarism (Smith & Hogan 1978 : 6). Moderately, introducing the form of alternative way to short custodial sentence is fine. Conclusin : 1 Fine as an alternative sanction of short custodial sentence had been executed practically 2. Ther were . constrains on supervising and controlling the implementation of fine Suggestion : Increasing supervision and control on implelemtation •of fine institution, for knowing the effectiveness on implementation of fine in practise Usaha untuk mencari alternatif pidana kemerdekaan pendek sudah sejak lama dilakukan di dalam rangka politik kriminal. Hal ini nampak antara lain dalam pembicaraan¬pembicaraan pada pelbagai konggres dan konferensi internasional sejak akhir bad ke 19, seperti yang telah dilakukan oleh Von List dengan aliran modernnya selalu berusaha menentang penerapan pidana kemerdekaan jangka pendek. Union Internasional de Droit Penal, dalam konggresnya yang pertama di Brussel tahun 1989 dikemukakan sebuah resolusi yang mengimbau para negara peserta konggres agar mengembangkan alternatif pidana kemerdekaan terutama dengan pidana denda mengingat akibat pidana penjara yang mempunyai akibat yang tidak selalu menguntungkan. Untuk lebih mendayagunakan penerapan alternatif pidana penjara dengan pidana denda akan lebih sesuai apabila dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, Berta memperhatikan masukan-masukan yang datangnya dari luar yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Untuk lebih mengetahui kondisi penerapan pidana alternatif ini, dilakukanlah serangkaian penelitian yang bersifat kepustakaan dan penelitian lapangan yang diakhiri dengan analisa data yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang tentunya juga ditunjang dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Tujuan yang dikehendaki dari serangkaian penelitian ini adalah antara lain : 1. untuk mengetahui sejauh mana implementasi atau penerapan alternatif pidana penjara pendek dengan pidana denda ini telah dilaksanakan, yang dalam kenyataannya menurut basil penelitian yang telah dilakukan di daerah lokasi penelitian alternatif pidana kemerdekaan pendek yang berupa pidana denda itu tidak banyak diterapkan; 2. untuk mengetahui opini atau pendapat masyarakat dan penegak hukum tentang alternatif pidana kemerdekaan pendek ini, yang menurut basil penelitian masih adanya kecenderungan untuk tetap mempertahankan pidana kemerdekaan pendek, hal ini didasarkan atas alasan bahwa penerapan alternatif yang berupa pidana denda itu terlalu ringan dan oleh si terpidana kadang-kadang tidak dirasakan sebagai suatu pidana, terlepas dari akibat yang kurang baik dari penerapan pidana kemerdekaan. Dari serangkaian penelitian tersebut kelihatan bahwa sekalipun telah dilakukan usaha-usaha pembaharuan dan pengaturan pelaksanaan pidana kemerdekaan pendek kerugian yang menyertainya tetap akan ada. Oleh karena itu pelaksanaan dan pendayagunaan alternatif pidana kemerdekaan berupa pidana denda harus lebih diutamakan.