STUDI INTENSIFIKASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR,DI KABUPATEN DATI II BANJARNEGARA

Abstract

Dalam rangka peningkatan Otonomi Daerah Tingkat II, perlu ditingkatkan penerimaan daerah sebagai sumber dana bagi pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan, berasal dari retribusi pasar. Intensifikasi penerimaan yang berasal dari retribusi pasar perlu dilakukan. mengingat masih banyak obyek retribusi potensial yang belum tergarap. Studi Intensifikasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabu-paten Dati II Banjarnegara dilakukan dengan tujuan untuk menge-tahui potensi, kendala dan permasalahan yang berkaitan dengan retribusi pasar di Pasar Kota Banjarnegara serta untuk menyusun proyeksi penerimaan retribusi pasar selama kurun waktu lima tahun mendatang (1995/1996 - 2000/2001). Dalam studi ini selain data sekunder yang diperoleh dari Dipenda dan KSS Daerah Tingkat II Banjarenegara, juga diperlu-kan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara yang dipandu dengan kuesioner terhadap 30 orang pedagang dan 10 orang petugas pemungut retribusi. Di samping itu dilakukan pula wawancara mendalam dengan pejabat di Dipend.a dan Bappeda Kabu-paten Dati II Banjarnegara, untuk memperkaya hasil temuan. Hasil studi menunjukkan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah di Kabupaten Dati II Banjarnegara, masih potensial untuk dikembangkan dengan cara intensifikasi, yaitu menjaring subyek dan obyek retribusi yang belum melakukan kewajiban membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan penyesuaian tarif retribusi. Beberapa kendala peningkatan penerimaan retribusi pasar antara lain, adanya pelanggaran dalam pemilihan lokasi berdagang di tempat terlarang, tarif retribusi belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Perda yang berlaku, adanya kenyataan pedagang yang berjualan di luar jam dinas petugas pemungut akan lolos dari kewajiban membayar retribusi, kuantitas dan kualitas petugas pemungut retribusi pasar yang relatif terbatas, serta kurang sadarnya subyek retribusi terhadap peranan retribusi pasar, baik bagi masyarakat sendiri (konsumen dan pedagang) maupun terhadap pemerintah. Hasil proyeksi dengan metode intensifikasi ternyata lebih besar dari pada dengan metode proyeksi yang didasarkan pada perkem-bangan historis, tanpa melihat potensi yang sesungguhnya (geo-metric mean). Perhitungan dengan metode intensifikasi yang dilandasakan pada kondisi potensial subyek dan obyek retribusi pasar menghasilkan jumlah dua kali lebih besar dari pada dengan metode geometric mean. Hal ini sekaligus menunjukkan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Dati II Banjarnegara pada masa lalu, masih mencerminkan tingginya tingkat kebocoran. Upaya intensifikasi penerimaan retribusi pasar pada masa mendatang, hendaknya dilakukan dengan pembedaan warna karcis sesuai dengan kategori retribusi. Tarif retribusi pasar hen-dahnya bersifat progresive yang didasarkan pada kelas pasar (fasilitas yang disediakan), lokasi berdagang (strategis, cukup strategis dan kurang strategis ), cara pembayaran (harian, bulanan dan tahunan), lama berdagang (permanen dan musiman) serta jenis dagangan. Di samping itu perlu dilakukan penyeder-hanaan pengurusan pemindahan hak pakai los/kios dan toko. Juga perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas dan peningkatan kesadaran subyek retribusi dengan melakukan penyu-luhan-penyuluhan melalui perkumpulan pedagang pasar.