PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI KASUS DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG)

Abstract

Development industrial seotor which profitable to the g vernment is a part of our national develpment. In the other s de its have a negative impact to the enviroment. The result of w ste considered to enviroment is make agreat polution to it self. To prevent that problem, some instruments needed, include e instruments of law, those can be use as a coercivement i struments. Adminstrative law is one of those instruments which to e force the enviromental law by his spesifio sanction a ministrative sanction. The Municipality of Semarang as research area via the g verment gave administrative sanction to several manufacturig dustry. After this sanction, they tried to improve their treatment plan. the administrative.sanction which all procedurs can reduce nvironmental impact in the Munioipality of Semarang area, spicialy the impact of waste water. Salah satu kegiatan pembangunan adalah pebangunan di bidang industri. Pembangunan pada bidang ini selain mendatangkan keuntungan bagi pendapatan negara, pada sisi yang lain membawa pengaruh negatif yang merugikan lingkungan, yaitu adanya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah industri yang tidak memeperhatikan aspek lingkungan. Untuk mencegah atau menanggulangi masalah tersebut, make perlu adanya sarana. Salah satu sarana tersebut adalah hukum. Sarana ini diharapkan mampu berfungsi melakukan perlindungan akibat pembangunan terhadap lingkungan hidup melalui sifatnya sebagai sarana pemaksa. Dalam penegakan hukum salah satu sarana yang digunakan adalah sarana administratif dengan anoaman sanksi administratif. Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang yang dijadikan obyek dalam penelitian •ini didapatkan kenyataan, bahwa sanksi admistratif mampu untuk mengatasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan industri dalam hal pencemaran limbah industri. Dengan demikian adanya sanksi administratif yang sesuai dengan peraturan pelaksananya mampu untuk mengurangi pencemaran lingkungan di wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang