PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DAN GROSSE SURAT HUTANG NOTARIIL SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET (THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN, EFFORT TO CONTEND BAD DEBT)

Abstract

Research on THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT TO CONTEND BAD DEBT" is a normative study of law. The purpose of this research is to understand matters related to the execution based on article 224 HIR (258 RBg) and more specifically on the executory copy of deed of debt, and also to determine wether or not it is necessary to improve the stipulations. According to the Supreme Court, an executory copy of deed of debt must constitute an act of acknowledgement of debt which is pure and exceptional, containing an obligation to pay fixed amount of money. Primary and secondary data in this research was gathered through library and field research by means of doCument review, questionnaires and guided interviews. Based on the results of qualitative analysis, it appears that requests for an executory copy of deed of debt are scarce, because those who are involved in the process of drawing up this document don't understand or even know about the Supreme Court's aforementioned requirement. Debt collection through the request of an executory copy of deed of debt is apparently unsuccessful, because the attitude and actions of the chief of the district court result in the malfunction of this legal institution. This matter is one of the causes of the growth in the use of debt collectors. To optimize the role of debt collection institutions without legal suit, the stipulations of article 224 HIR (258 RBg) need to be improved, either through instruction from the Supreme Court which 'would then be supported through jurisprudence or through a regulation in the next National Civil Procedure of Law. penelitian tentang pelakeanaan eksekusi benda jaminan den grosse eurat hutang notariil untuk mengatasi kredit macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tujUan untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutpaut dengan eksekusi berdasar Pasal 224 HIR (258 'Mg) pada umumnya dan eksekusi grosse surat hutang notariil pada khususnya, serta perlu tidaknya penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Menurut pendapat Mahkamah Agung, suatu grosse surat hutang notariil harus merupakan grosse akta pengakuan hutang, beriei kewajiban untuk membayer suatu jumlah uang tertentu, bersifat murni, dan bersifat eksepsional. Data sekundair clan primair dalam penelitian ini dikum¬pulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesionair, maupum Pedoman wawancara. Berdasar basil analisis melalui metode kualitatif dike¬tahui bahwa permohonan eksekusi grosse surat hutang notariil adalah langka, karena mereka yang tersangkut dalam pembuatan (grosse) surat hutang notariil tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui pendapat Mahkamah Agung di atas. Penagihan piutang melalui permohonan ekeekusi grosse surat hutang notariil ternyata tidak berhasil, karena sikap dan tindakan ketua pengadilan negeri yang mengakibatkan lembaga hukum tersebut tidak berfungsi. Hal ini menjadi ealah satu sebab berkembangnya penagihan piutang melalui debt collector. Untuk mengoptimalkan peranan lembaga penagihan piutang tanpa melalui gugatan diperlukan penyempurnaan terhadap ke¬tentuan Pasal 224 HIR (258 RBg), balk melalui fatwa Mahkamah Agung yang selanjutnya diperkuat dengan yurisprudensi, maupun pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datang•