PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG KEUANGAN DI KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Abstract

Act No. 5 of the year 1974 concerning Principles of Local Governing regulates relation between National Goverw - ment and Local Govern:Aunt according to totullity of Unitary state so that it will be directed for real local autonomy -and autonomy transfer make the Local Goverment able to con -duct its own home affair and its guarrantee development and improvement its developement programs Autonomy transferring to Local Government gives cox -sequence that is transferring governing affair to Local Go - vernmext with its software and and hardware. According to Article No. 11 of Act no. 5 of 1974 National Government me ted Government Regulation No. 45 of 1992 concerning Execu - tiox of Local Autonomy with Emphasizing to Second Stage Lo¬cal Government. To find probles and its solution in executing local -autonomy, it needs a research for Financial Local.. Autonomy Execution in Semarang Municipal in order to know its-readi Ness and effortin executing local autonomy. The result of the research was expected to be able to mean for law develoment and solve the development prblem. The methods of the research war social yuridical me - thode by using qualitative data axalyving though it was p6s¬sale to analyze quatitatively. The research found as follow 1. There was. still several affairs which was transfered to Second Stage Local Government without transferring its financial resources so that it makes some difficulties for it. 2. Financial resources distribution problem among National Government, Local Government of Central Java and . Local Government of Semarang Municipal and financial management was based ou formal regulation. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 j;entang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah memberi aturan untuk menciptakan hu - bungan yang sera.si antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan sehingga dapat di¬arahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan ber - tanggung jawab, dalam anti dengan pemberian otonomi daerah -tersebut Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Dengan pemberian otonomi kepada Daerah maka timbul Icon sekuensi adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah disertai perangkat, alat perlengkapan dan sumber pembiayaan - nya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Be -rat pada Daerah Tingkat II. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diadakan pe nelitian tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Keuang an di Kotamadia. Daerah Tingkat II Semarang, dengan maksud un¬tuk mengetahui tingkat kesiapan dan upaya yang dilakukan da -lam menyongsong penyelenggaraan otonomi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan man - faat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum maupun pemeoah¬an masalah pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meto de pendekatan secara yuridis sosiologis, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif walaupun dimungkinkan pula a¬nalisis kuantitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut 1. Nasih terdapat beberapa urusan yang diserahkan pada Kotama dia Daerah. Tingkat II Semarang tanpa disertai penyerahan sumber pembiayaan sehingga dirasakan sangat memberatkan. 2. Nasalah pembagian sumber pembiayaan antara Pemerintah Pu¬sat, Pemerintah-Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerin - tah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang serta tata Cara pengelolaan keuangan daerah sudah mengacu pada peraturan