KANTOR PUSAT KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA DI KAWASAN KEMAYORAN JAKARTA

Abstract

Perdagangan adalah urat nadi yang menjadi tulang punggung perekonomian negara, termasuk Indonesia. Sejak awal pembangunan nasional, perdagangan selalu menjadi perhatian utama pemerintah, dengan dibentuknya sebuah departemen khusus di bidang perdagangan. Pada pemerintahan sekarang, departemen itu bernama Departemen Perdagangan dan Perindustrian (Deperindag). Departemen ini berurusan dengan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan dan perindustrian di Indonesia. Komoditi perdagangan Indonesia secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sektor komoditi minyak dan gas bumi, serta sektor komoditi non minyak dan gas bumi. Pada awalnya, sektor komoditi migas menempati peringkat pertama dalam pemasukan devisa negara. Tapi kecenderungan tersebut semakin berubah seiring dengan semakin menipisnya cadangan migas negara, kebijakan pemerintah dalam penghematan energi, prioritas penggunaan migas untuk kebutuhan dalam negeri dan perkembangan industri sektor non migas. Kecenderungan-kecenderungan tadi juga diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang bertekad untuk meninggalkan ketergantungan terhadap sektor komoditi migas, yang hampir selama dua dekade terakhir menjadi idola dalam pemasukan devisa negara. Pemerintah pun optimis untuk dapat terus meningkatkan nilai ekspor komoditi non migas pada tahun-tahun mendatang. Sikap optimis yang diungkapkan oleh Menperindag Luhut Panjaitan itu, antara lain atas pertimbangan permintaan komoditi Indonesia di pasar luar negeri yang mulai tinggi, selain itu juga adanya berbagai kemudahan/insentif yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha. Komoditi non-migas yang diandalkan Indonesia dalam meraih devisa terdiri dari beberapa sektor tertentu. Pemerintah, dalam hal ini departemen perdagangan dan perindustrian sebagai pembina kegiatan perdagangan dan perindustrian di Indonesia merasa perlu untuk terus melakukan berbagai langkah agar dapat semakin meningkatkan nilai perdagangan sektor komoditi non migas Indonesia. Untuk itu , pemerintah melakukan koordinasi dengan suatu badan yang bergerak di bidang perdagangan dan perindustrian. Badan ini bernama Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Setiap negara pada umumnya, memiliki sebuah Kamar Dagang yang erfungsi sebagai pelaksana berbagai kebijakan pemerintah (dalam hal ini Deperindag) di bidang perdagangan dan Industri. Selain bidang perdagangan sektor non migas pada khususnya, pembangunan ekonomi Indonesia semakin membutuhkan peran aktif dunia usaha. Hal ini seiring dengan akan diterapkannya kawasan perdagangan bebas Asean (ASEAN Free Trade Area /AFTA) pada tahun 2003, selanjutnya untuk kawasan Asia dan akhirnya perdagangan bebas secara global. Tanpa kemandirian dunia usaha,prospek perdagangan Indonesia tidak akan cerah. Pemerintah pun menyadari hal tersebut. Pemerintah semakin banyak dan luas menetapkan kebijaksanaan deregulasi dan liberalisasi untuk lebih mengembangkan peranan dunia usaha sekaligus mendorong terwujudnya persaingan sehat dikalangan dunia usaha, terutama dalam menghadapi era pasar bebas dan globalisasi ekonomi. Transformasi peranan penggerak pembangunan ekonomi dari pemerintah kepada dunia usaha ini mendorong peningkatan peran dan fungsi kamar dagang dan industri. Kadin merupakan satu-satunya wadah dunia usaha nasional yang dipilari oleh usaha negara, koperasi, dan usaha swasta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan hal tersebut, yang kemudian dilengkapi dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1996 tentang Anggaran Dasar Kadin, serta ketentuan organisasi mengenai Rumah Tangga Kadin. Di negara-negara maju, kamar dagang dan Industri memiliki peran yang sangat penting di bidang perdagangan dan Industri. Kamar Dagang dapat diartikan sebagai “pintu gerbang” dalam bidang perdagangan dan industri. Dalam menjalankan kegiatannya, Kamar Dagang ini memiliki sebuah kantor yang merupakan sebuah pusat informasi dan pelayanan perdagangan bagi para pengusaha selain untuk menjalankan kegiatan organisasi Kamar Dagang dan Industri tersebut. Kadin, sebagai mitra utama pemerintah dalam mensukseskan pembangunan ekonomi, dinilai belum melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya secara optimal, walaupun berbagai upaya peningkatan terus-menerus dilakukan. Peningkatan itu disegala hal, baik untuk pengembangan persepsi dan akseptasi pemerintah dan masyarakat luas maupun pengembangan kualitas dan kuantitas layanan organisasi kepada anggotanya. Salah satu penyebab belum optimalnya Kadin dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatannya adalah karena belum tersedianya sebuah kantor pusat yang representatif. Sebuah kantor pusat dimana Kadin dapat melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan kegiatan yang dibebankan kepada organisasi ini secara optimal, yaitu sebagai “pintu gerbang” bagi kegiatan perdagangan di Indonesia pada khususnya, dan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah Kantor Pusat Kadin yang representatif sebagai pusat kegiatan organisasi Kadin dan juga sebagai pusat informasi dan pelayanan perdagangan bagi para pengusaha. 1.2. TUJUAN DAN SASARAN 1.2.1. Tujuan Tujuan pembahasan adalah menggali data-data yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan tentang Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan acuan/konsep yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membuat sebuah program perencanaan dan perancangan arsitektur. 1.2.2. Sasaran Sasaran pembahasan dalam laporan ini adalah untuk mendapatkan dan menyusun rumusan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur untuk sebuah Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sesuai dengan aspek-aspek perencanaan dan perancangan. 1.3. MANFAAT 1.3.1. Manfaat Subyektif Penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 1.3.2. Manfaat Obyektif Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam hal perencanaan dan perancangan sebuah Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 1.4. LINGKUP PEMBAHASAN Lingkup pembahasan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengertian Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, kesekretariatan dan koordinasi dari organisasi Kadin saja. Akan tetapi, fungsi yang juga menonjol adalah sebagai pusat informasi dan pelayanan perdagangan bagi para pengusaha, sebagaimana layaknya sebuah kantor Kamar Dagang di negara-negara industri maju seperti Korea, Jepang, dan Australia. Selain itu, juga mengacu pada ketentuan yang telah digariskan oleh Internasional Chamber of Commerce tentang fasilitas-fasilitas standar yang wajib dimiliki oleh sebuah kantor Kamar Dagang. Pengertian yang dimaksud dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal terkait yang berada diluar disiplin ilmu arsitektur akan dibahas secara umum dan singkat sesuai logika. Hasil yang muncul diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu solusi penyelesaian permasalahan yang ada. 1.5. METODE PEMBAHASAN Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menjabarkan data-data primer dan sekunder yang kemudian dianalisa untuk menghasilkan sebuah pemecahan masalah. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan : 1. Studi literature, yaitu berupa data sekunder yang digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan perancangan. 2. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Perencanaan dan Perancangan Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. 3. Studi komparasi, yaitu berupa data-data dari Kamar Dagang Korea/Kotra yang dianggap ideal berdasarkan standar ICC. 4. Observasi lapangan, yaitu pengamatan visual pada Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kawasan Kuningan Jakarta, Kantor Perwakilan Dagang Korea Selatan (Korea Trade and Investment Promotion Agency/ Kotra) dan Kawasan Kompleks Kemayoran. 1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Perencanaan dan Perancangan ini adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan, serta sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan program perencanaan dan perancangan ini. BAB II TINJAUAN UMUM Bab ini berisikan tentang tinjauan mengenai kantor pusat secara umum, tinjauan umum tentang Kamar Dagang dan Industri, tinjauan kantor pusat Kamar Dagang dan Industri serta studi komparasi dari kamar dagang Korea. BAB III TINJAUAN KHUSUS Bab ini berisi tentang studi kasus Kantor Kadin Indonesia di Kawasan Kuningan Jakarta, permasalahan yang ada dan pemecahan masalah-masalah tersebut. Bab ini juga menguraikan tentang kawasan Kemayoran Jakarta dilihat dari sudut pandang wilayah kota DKI Jakarta, konsep pengembangan kota, kedudukan Kawasan Kemayoran Jakarta serta faktor-faktor yang berpengaruh. BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN Menguraikan tentang kesimpulan, batasan dan anggapan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan berisikan tentang hal-hal mengenai sebuah kantor pusat Kamar Dagang dan Industri yang ideal. Hal ini sebagai dasar penyusunan konsep dan program perancangan, serta ditambah dengan batasan dan anggapan untuk mempertegas sejauh mana konsep perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan, guna membatasi masalah yang terjadi sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur. BAB V ANALISA PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Menguraikan analisa tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan program perencanaan dan perancangan dari sebuah Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. BAB VI LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Menguraikan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan dari sebuah Kantor Pusat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.