KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN DAN DPRD BEKASI

Abstract

Seirama dengan gerak laju pembangunan sekarang ini Kabupaten Bekasi tumbuh dan berkembang dengan cepat baik fisik wilayah, perekonomian, sosial, budaya dan jumlah penduduk. Perkembangan pembangunan di kabupaten Bekasi berkaitan dengan tumbuhnya pusat perekonomian wilayah. Pada tahun 1996 dibentuk pemerintahan Kota Bekasi yang terpisah dari pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan sebagian besar wilayahnya terletak di again barat Bekasi dan berbatasan langsung dengan wilayah Ibukota Jakarta. Pembentukan ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Untuk sementara ibukota Kabupaten Bekasi berada di wilayah kota Bekasi dengan pusat pemerintahan masih memakai Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi yang lama. Berkaitan dengan hal tersebut naka dilakukan pemindahan kedudukan ibukota Kabupaten Bekasi dari wilayah ota Bekasi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Pemindahan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 1998. Perkembangan pembangunan wilayah bagian timur Kabupaten Bekasi cukup pesat sebagai kota industri, perdagangan dan pemukiman. Perkembangan tersebut perlu pengawasan dan pengendalian yang memadai, sehingga perkembangannya serasi dan selaras dengan Tata Ruang Wilayah yang dtetapkan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka keseimbangan pembangunan antar wilayah maka perlu pemerataan dan keserasian pembangunan di Kabupaten bekasi. Kota Cikarang dapat ditumbuhkan sebagai wilayah perkotaan di Kabupaten Bekasi dan dipandang memenuhi syarat untuk menjadi ibukota Kabupaten Bekasi yang baru. Kota Cikarang lokasi ibukota yang baru dengan pusat perkantoran pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah bagian timur. Dengan demikian akan dapat diwujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001 maka masing-masing pemerintah daerah di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dituntut untuk lebih mandiri dalam menjalankan program pembangunan di wilayahnya. Demikian pula Kabupaten Bekasi dengan potensinya yang besar dibidang industri, perdagangan, dan pemukiman harus dapat menyusun program yang tepat sehingga tercapai hasil yang maksimal. Karena itu dibutuhkan penyesuaian personil pemerintah daerah sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas kerja. Disamping itu dilakukan peningkatan kemampuan perangkat-perangkat pemerintah daerah agar tercapai sasaran pembangunan daerah. Dari uraian diatas di Kabupaten Bekasi dibutuhkan sarana untuk pusat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pusat pelayanan kepada masyarakat, pusat kegiatan pengawasan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang sekarang dengan tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi. Untuk itu perlu adanya suatu perencanaan dan perancangan kantor pemerintah Kabupaten dan DPRD yang dapat mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah bagian barat Bekasi (Wilayah Kota Bekasi) Untuk penekanan desain dipakai arsitektur regionalis dengan menggali bentuk arsitektur tradisional dan menggabungkannya dengan arsitektur modern. Tujuan pemakaian arsitektur regionalis adalah membangkitkan suasana kedaerahan khususnya wilayah bekasi dan mencegah hilangnya identitas Kabupaten Bekasi akibat perkembangan pesat yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah menggali dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan kantor pemerintah kabupaten dan DPRD Bekasi yang di dalamnya terdapat fasilitas perkantoran yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bekasi. Sasaran Sasaran yang hendak dicapai adalah menyusun Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang bertitik tolak dari judul pembahasan yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bekasi dengan penekanan desain arsitektur regionalisme. 1.3. Manfaat Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Kabtor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bekasi berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan (design guidelines aspects) Secara Subyektif : 1. Penyusunan makalah ini digunakan sebagai Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang akan dilanjutkan dalam desain grafis. 2. Sebagai salah satu persyaratan pada mata kuliah Tugas Akhir (TA 8649) yang harus dipenuhi sebagai syarat kelulusan sarjana (S1) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Secara Obyektif : Konsep pengembangan yang menitikberatkan pada penanganan permasalahan dan potensi yang mengacu pada pendekatan perancangan arsitektur regionalisme dapat sebagai masukan dan arahan desain kantor pemerintah kabupaten dan DPRD Bekasi. 1.4 . Lingkup Pembahasan Lingkup pembahasan penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bekasi ditekankan pada permasalahan Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bekasi sebagai lembaga eksklusif dan sebagai lembaga legislative dalam ilmu arsitektur. Lingkup pembahasan diarahkan dengan memperhatikan berbagai faktor dalam waktu sepuluh tahun mendatang, sehingga perencanaan bangunan kantor yang fungsi utamanya sebagai tempat kegiatan pelayanan masyarakat dan pusat perencanaan kegiatan pembangunan masih memenuhi fungsinya untuk sepuluh tahun mendatang. Pembahasan perencanaan dan perancangan baik dari segi kualitatif maupun dari segi kuantitatif berdasarkan arahan kebijaksanaan perencanaan kabupaten Bekasi, pendekatan ilmiah dan analisis untuk memecahkan permasalahan yang ada sesuai dengan kemampuan yang akan menghasilkan Landasan Program untuk perancangan fisik. 1.5. Metoda Pembahasan Metoda pembahasan yang digunakan adalah metoda deskriptif analitis yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder lalu dianalisis dengan mengacu pada konteks permasalahan yang muncul. Pencarian data dilakukan dengan studi literature dan observasi lapangan yang dilakukan pada obyek terpilih dan masih sesuai dengan judul 1.6. Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini dapat diuraikan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Berisi latar belakang tema secara umum desain Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Bekasi yang di dalamnya meliputi latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. BAB II TINJAUAN UMUM Berisi tinjauan tentang bangunan perkantoran dan pemerintah kabupaten yang meliputi pengertian, latar belakang dan tujuan bangunan perkantoran, gambaran umum, kelembagaan dari pemerintah daerah Kabupaten, dan fungsi serta penampilan dari kantor pemerintah kabupaten. Dan tinjauan arsitektur regionalis sebagai penekanan desain. BAB III TINJAUAN KABUPATEN BEKASI DAN KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN Berisi tinjauan kabupaten Bekasi, tinjauan Kawasan Perkotaan Cikarang yang meliputi kedudukan, fungsinya sebagai ibukota Kabupaten Bekasi, arah perkembangannya, sarana dan prasarana yang tersedia, serta arsitektur setempat yang dimilikinya. BAB IV TINJAUAN KHUSUS KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN DAN DPRD BEKASI Berisi tinjauan Kantor Pemerintah daerah Kabupaten dan DPRD Bekasi dilihat dari kedudukan, kondisi fisik dan non fisik serta sekelompok kegiatan yang diwadahinya. BAB V BATASAN DAN ANGGAPAN Berisi tentang batasan dan anggapan yang diperoleh dari Studi Kantor Kabupaten dan DPRD Bekasi dan akan diterapkan pada program perencanaan dan perancangan. BAB VI PENDEKATAN PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Berisi tentang titik tolak pendekatan, penekanan desain, pendekatan personalia, pendekatan aktivitas, pendekatan ruang dan sistem struktur, pendekatan tata ruang luar, pendekatan fisiologis bangunan, pendekatan utilitas bangunan dan pendekatan penampilan bangunan. BAB VII LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Berisi konsep dasar perencanaan dan perancangan, persyaratan perancangan dan program dasar perancangan.