PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DAN GROSSE SURAT HUTANG NOTARIIL SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGATASI KREDIT MACET (THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN, EFFORT TO CONTEND BAD DEBT)

Abstract

Penelitian tentang Pelaksanaan ekeekuei bencla Jaminan dan g•osse surat hutang notariil untuk mengatasi kredit macet ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tuJuan untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutpaut dengan ekeekuei berdasar Pasal 224 HIR (25(3 RBg) pada umumnya dan eksekusi grosae surat hutang notariil pada khususnya, serta perlu tidaknya penyempurnaan terhadap ketentuan tersebut. Menurut pendapat Mankamah Agung, suatu grosee surat hutang notariil harue merupakan grosee akta pengakuan hutang, berisi kewajiban untuk membayar suatu Jumlah uang tertentu, bereifat murni, dan bersifat ekeepeional. Data eekundair dun primair dalam penelitian ini dikum-pulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan alat pengumpul data studi dokumen, kuesionair, maupum Pedoman wawancara. Berdasar basil analieis melalui metode kualitatif dike-tahui bahwa permohenan eksekusi grosee eurat hutang notariil adalah langka, karena mereka yang tereangkut dalam pembuatan • (grosee) Buret hutang notariil tidak memahami atau bahkan tidak mengetahul pendapat Mahkamah Agung di atas. Penagihan piutang melalui permohonan ekeekusi grease eurat hutang notariil ternyata tidak berhasil, karena eikap clan tinclakan ketua pengadilan negeri yang mengakibatkan lembaga hukum tersebut tidak berfungsi. Hal ini menjadi saiah eatu eebab berhembangnya penagihan piutang melalui debt collector. Untuk mengoptimalkan peranan lembaga penagihan plutang tanpa melalui gugatan diperlukan penyempurnaan terhadap ke-tentuan Pasal 224. HIR (258 RBg), baik melalui fatwa Mahkamah Agung yang selanjutnya dlperkuat dengan yurisprudensi, maupun pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata Nasional yang akan datana. Research on 'THE EXECUTORY COLLATERAL AND COPY OF DEED OF DEBT AS AN EFFORT TO CONTEND BAD DEBT- is a normative study of law. The purpose of thi• resear•h is to understand matters •elated to the execution based on article 224 HIR (258 RBg) and more specifically on the executory copy of deed of debt, and also to determine wether or not it is necessary to improve the stipulations. According to the Supreme Court, an executory copy of deed of debt must constitute an act of acknowledgement of debt which is pure and exceptional, containing an obligation to pay fixed amount of money. Primary and secondary data in this research was gathered through library and field research by means of doCument review, questionnaires and guided interviews. Based on the results of qualitative analysis, it appears . •hat requests for an executory copy of deed .of debt are scarce, because those who are involved in the process of drawing up this documentdon't understand or even know about the Supreme Court's aforementioned requirement. Debt collection through the request of an executory copy of deed of debt is apparen•ly unsuccessful, because the attitude and actions of •he chief of the district court result in the malfunction of this legal institution. This matter is one of the causes of the growth in the use of debt c011ectors. To optimize the role of debt collection institutions without legal suit, •he stipulations of article 224 HIR (258 RBg) need to be improved, ei•her through instruction from the Supreme Court which would then be sup•orted through juri•prudence or •hroueh a regulation in •he next National Civil Procedure of Law.