KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENENTUAN KRITERIA DAN PENGELOLAAN SUMBER PENERIMAAN ASLI DAERAH (Studi kasus Tuntuton DPRD dan Pemerintah Kabupalen Kudus Kepada Pemerintah Pusat Alas Pemungutan Cukai Rokok Pada Perusahaan-perusahaan &tic di Kabupaten Kudus)

Abstract

The implementation of the Law No. 22 of the Year 1999 about Regional Government and the Law No. 25 of the year 1999 about Financial Balance between Center Government and Regional Government executed by the regency governments in Indonesia theie had emerged some interpretations and problems having the characteristics of sectors. Claim of Chairman of Assembly at Regional Level, Kudus Regency, was one of examples indicating the interesting competence conflict associated with competence, dissatisfaction, and difference of opinions between Regency Government of Kudus and Center Government concerning criterion and management stipulation of income. souree originated from its own region (PAD). Based on the set of problems mentioned above there were some problem formulations, i.e., relative to what criterion and competence in managing regional income sources and also what factors becoming constraints in regional autonomy implementation. The purpose and aim of this study was to know the stipulation of criterion and competence of regency government concerning management of income sources originated from its own region, and fiictors becoming constraints in regional autonomy implementation as well. Theoretically, it intended to increase the knowledge insight and literatures concerning the implementation of criterion and competence stipulation of the regency government in managing income sources originated from its own region (PAD) and practically it was expected to be able functioning as inputs forRegency Government of Kudus in particular, and for regional governments in general concerning criterion and competence stipulation of the regency government in managing income sources originated from its own region (PAD). The study specification was analytical descriptive, using method of normative formal/juridical approach and legal approach inconcreto. The study analysis result conducted by the writer indicating that criterion of income sources originated from its own region (PAD) as regency government 's right based on the Article 79 of the Law No. 22 of the year 1999 concerning Regional Government and the Article 3 of the Law No. 25 of the year 1999 concerning Financial Balance between Center Government and Regional Government. Specifically for regional tax and retribution based on the Article 2 subsection (3) and the Article 18 subsections (1) and (3) of the Law No. 34 of the year 2000 concerning the Change upon the Law of the Republic of Indonesia No. 18 of the year 1997 concerning Regional Tax and Regional Retribution. The implementations of the three laws previously mentioned by Regency Government of Kudus among others were regional regulations •oncerning regional tax and regional retribution. Regency Government of Kudus decided 10 types of regional taxes and 26 types of regional retributions. The competence of regency government increasingly getting confirmation after obtaining verification based on the letter of Ministerial Decree for Internal Affairs No. 130-67 of the year 2002. While factors influencing regional autonomy implementation at Kudus Regency among others were: factor of human actor, regional financial sources, equipment, management and government organizations. Based on the conclusion of the study result the writer recommends to the Regency Government of Kudus to make policies sustaining the economical growth and the more conducive business climate, inventorying fa•tors hindering as well as supporting regional autonomy implementation and accomplishing comprehensive analysis to enhance income sources originated from its own region (PAD) stemmed from regional taxes ond retributions. Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tabun 1999 tentang Pernerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah kabupaten-kabupaten di Indonesia telah memunculkan beberapa intepretasi dan pemiasalahan yang bersifirt scktoral. Tuntutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah saw contoh konflik kewenangan yang menarik berkaitan dengan kewenangan, ketidak-puasan, dan perbedaan pendapat antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Pernerintah Pusat mengenal penetapan k:riteria dan pengelolaan sumber penerirnaan asli daerah (PAD). Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut terdapat beberapa rumusan pennasalahan, yaitu : mengenai bagaimana kriteria dan kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah serta faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi otonomi daerah. Maksud dan tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui tentang penetapan kriteria dan kewenangan pemerintah kabupaten tentang pengelolaan sumber-sumber penerimaan ash daerah, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi otonorni daerah. Secara teoretis bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan literatur tentang implernentasi penetapan kriteria dan kewenangan pemerintah kabupaten dalarn mengelola sumber-sumber penerimaan ash daerah (PAD) dan secara praktis diharapkan dapat menjadi• masukan bagi pemerintah Kabupaten Kudus pada khususnya dari pemerintah daerah pada umunmya tentang penetapan kriteria dan kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola sumber-sumber penerimaan ash. daerah (PAD). Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analids, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan hukuni inconcreio. Basil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa kfiteria sumber-sumber penerimaan ash daerah (PAD) yang menjadi hak pemerintah kabupaten berdasarkan pada Rasa! 79 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Khusus .untuk pajak dan retribusi daerah berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayal (1) dan ayat (3) Undang-unclang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Implementasi dari ketiga undang-undang tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Kudus diantaranya dalam bentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan pajak daerah sebanyak 10 jenis dan retribusi daerah sebanyak 26 jenis. Kewenangan pemerintah kabupaten semakin mendapat penegasan setelah mendapat verifikasi berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implethentasi otonomi daerah di Kabupaten Kudus diantaranya adalah : faktor manusia pelaksananya, sumber-sumber keuangan daerah, peralatan, rnanajemen dan organisasi pemerintahan. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut penulis merekornendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha secara lebih kondusif, menginventarisasi faktor-faktor yang rnenghambat maupun rnendukung intplementasi otonomi daerah serta melakukan analisis secara komprehensif untuk meningkatkan sumber-sumber penerirnaan ash daerah (PAD) yang berasal dan pajak dan retribusi daerah.