PEMANFAATAN PRINSIP HUKUM PERUSAHAAN UNTUK MENANGGULANGI MASALAH PENCEMARAN LINGKUNGAN

Abstract

Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagairnanakah pemanfaatan prinsip hukum perusahaan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan. Tujuan dari peneltiian ini adalah untuk mendapatkan cara-cara pemanfaatkan prinsip hukum perusahan untuk menanggulangi masalah pencemaran lingkungan . Sehingga pada akhirnya nanti tujuan ideal yang akan dicapai adalah dampak dari proses industrialisasi dapat ditekan menjadi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan / kontribusi dalam masalah pembangunan, khususnya masalah yang timbul dui proses industrialisasi. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analistis untuk menggambarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang ada. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan Data sekunder tersebut akan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedanglcan metode analisa yang dipakai adalali metode analisa kualitatif. Dari penelitian ini dapat diinventarisasi adanya hak dan kewajiban setiap warga negara dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang Undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang Undang .ini mempakan "the Umbrella Act" atau undang—undang payung yang menjadi dasar bagi penyususnan peraturan perundang-undang bin yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di dalam undang-undang ini termuat asas-asas dan prinsip-prinsip pokok pencegahan dan penanggulangan pencemaran I ingkungan. Undang Undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup didalamnyn terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hal-hal ham yang belurn diatur sebelumnya , yang paling penting adalah pasal-pasal mengenai tanggung jawab mutlak pencemar lingkungan ; hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan dan dapat dipidananya suatu badan hukum,perseroan perserikatan dan yayasan atau organissai lain bila terbukti melakukan pencemaran. Sebagai perbandingan adalah apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat dengan CERCLA dan EPA yang dapat mengakibatkan pernegang saham baik pemegang saham perseorangan ataupun pemegang saham induk perusahaan , dapat terjerat oleh peraturan lingkungan CERCLA yang memanfaatkan prinsip hukum pemsahaan "Piercing The Corporate Veil" / penyingkapan tabir perusahaan, untuk memaksa pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan perseroan yang mencemarkan lingkungan. Di dalam hukurn perseroan terbatas Indonesia yaitu Undang Undang no I tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas juga telah diatur adanya prinsip piercing the corporate veil / penyingkapan tabir perusahaan yang mengakibatkan seorang pemegang saham kehilangan hak istimewanya untuk tidak bertauggung jawab secara pribadi akan hutang dan tindakan perseroan. Apabila kedua undang-undang yang telah memuat pirnsip-primnsip universal baik mengenai pengelolaan lingkungan maupun mengenai prinsip perseroan terbatas ini dilaksanakan dengan baik maka masalah pencemaran lingkungan akan dapat terselesaikan secara baik pula. Pemanfaatan secara optimal dapat dilakukan dengan cam membuat peraturan-peraturan pelaksana secara tepat dan cermat. How to use corporation law principle as a tool to resolve environmental problems is the question of this research project. To minimized industrialization impact is the last ideal concept of this research. Normative jurisdiction approach is used for this research methods. And this research is only using secondary data with descriptive analytical research specification to describe the linked between the existing law linked with the law in theory. Those secondary data came from primary law sources and secondary law sources. Analytical qualitative method is used as the method of analysis in this research. Everybody in this country has the same right and obligation to manage the environment as been described in Act of # 23 of 1997 (Environmental Management Act). This act is so called the umbrella act because of its function as the main source of legal drafting in environmental law area. The Environmental Management Act accommodate the basic principles and guidelines in preventing and controlling environment pollution. Some new aspects has been covered in this Environment Management Act, such as the polluter's strict liability ; the rights of society and environmental organization to prosecute the polluter ; and if any legal entity, corporation, union, foundation and other formation of organization have been proved as a polluter they can be convicted . As a comparison the United States of America is already has CERCLA and EPA as the law to convict any polluters including shareholder of a company. A shareholder of a company could be a person or a business entity, for example a parent corporation and its subsidiary corporation. CERCLA is using the corporation law principle "Piercing The Corporate Veil " to hold any responsible parent corporation as a shareholder aa subsidiary corporation to be a responsible party in an environmental law case. Actually Indonesia's corporation law the Act # I of 1995 (The Corporation Act) is already accommodate the same principle (piercing the corporate law doctrine) in its article. Any legal problems in maintaining the environmental la• as an active law can be eliminated if &I of those act and regulation are working as it should be. Indonesia needs a good and perfect action regulation to enforce both the Environmental Management Act and the Corporation Act.