MODEL PENENTUAN HAK ATAS TANAH TIMBUL

Abstract

The method of research from this particular research program is a research in which format in why and how something happens by focusing on contemporary events which is suitable. The special object of this research is to collect data and information which will give a real picture of chanelbar problems.The location of the research was in Tegal Regency, Pemalang Regency and Pati Regency. The field research showed that natural proceses and human activities may cause chanelbar to happen in a sea shore and a river stream. Long time human activities can quicqen chanelhar proceses. Chanelbar land is occupied by individual arid community people based on customs law system. They realize the land belongs to the community. Due to economic reason priority the new land is used, for farm area, fishpond and human setllements. The chanelbar management requires some limitations and obligations for conservation of natural resources and echosystem. Its management may cause conflicts between villages and districts. So far district governments have not made significant policy yet for it. Its regulation left to the rural goverment. The research result is espected to become the basic idea in making some regulatory models on the second stage. In the third research stage program is designed harmonize modem law system and customs law system of regulation in the form of bill draft. Penelitian tahap pertama ini merupakan hasil pengkajian tentang permasalahan yang tenadi atas tanah timbul. Lokasi perelitian adalab daerah Kabupaten yang terdapat tanah timbal khususnya di pantai utara Jawa Tengah yang meliputi, Kabupaten Tegal, Kabupaten Petnalang, dan Kabupaten Pati. Jenis material yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukurn, kebijakan-kebijakan khususnya mengenai tanah timbul, kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat dalam penentuan status hak atas tanah timbul, ditambah hasil-hasil penelitian yang telah ada mengenai tanab adat khususnya mengenai tanah timbul. Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa akibat proses alam dan perbuatan manusia, tanah timbul dapat terjadi di pantai dan aliran sungai. Tindakan manusia yang cukup lama akan mempercepat proses terbentuknya tanah timbul. timbul ini dikuasai baik oleh perorangan maupun secara komunal terutama dengan alasan ekonomi diusahakan untuk tambak, pertanian serta untuk pernukiman. Dalam pengelolaannya terdapat batasan-batasan serta. kewajiban untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistem. Pengelolaan tanah timbul ini bisa menjadikan sengketa batas antar desa atau antar kabupaten Sampai saat ini kebanyakan pemerintah daerah Kabupaten belum mengambil tindakan yang signifikan terhadap tanah titnbul. Penanganan tanah timbul diserahkan sepenuhnya pada desa untuk mengatur sendiri asal tidak bertentangan dengan peraturan di bidang pertanahan. Data-data awal yang telah dihimpun dari penelitian tahap pertama ini akan menjadi dasar &lam menetnukan model-model pemecahan dalam penentuan status hak atas tanah timbul dalam penelitian tahap kedua. Penelitian selanjutnya datam tahap ketiga akan menyempurnakan model penentuan status hak atas tanah timbul yang merupakan harmonisasi hukum modern dengan hukum adat serta mencoba memperoleh suatu model baku yang berlaku mum Konsep model berupa konsep rancangan Peraturan Daerah.