PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG DAN PEREMAJAAN KOTA DI KOTAMADIA DATI II SEMARANG SEBAGAI UPAYA MEMELIHARA KUALITAS RUANG DAN TATA RUANG YANG TELAH DITETAPKAN

Abstract

Sebagai kota yang rnerupakan pusat kegiatan pemerintahan rnaupun sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah, pusat kegiatan industri, perdagangan, dan lain-lain, Semarang menghadapi berbagai masalah perkotaan sebagaimana dialami oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia. Masalah kependudukan, sarana pelayanan jasa dan fasilitas perkotaan merupakan prioritas utama pembangunan Pemerintah Kotamadia Semarang. Kebijaksanan pengembangan spasial Kotamadia Semarang merupakan bagian dad kebijaksanaan spasial regional dalam mendukung pola pernbangunan nasional, sehingga kebijaksanaan penataan ruang diarahkan untuk tercapainya keseimbangan yang serasi antara Kota Semarang dengan kota di sekitarnya. Demikian pula pola penataan ruang yang dirumuskan harus mampu memperlihatkan keterkaitan antara pembangunan fisik dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi, rnenetapkan kebijaksanaan pembangunan kota dengan prinsip-prinsip perencanaan kota (urban design) dengan tata bangun dan tata lingkungan pada kawasan yang memiliki nilai strategis bagi perwujudan citra dan fungsi kota, berupa pengentasan dan perbaikan kawasan kumuh pemukiman perkotaan dengan melalui program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program) dan program revitalisasi dan konservasi bangunan kota lama (Revitalisation and Conservation of the old building or old city) dan program peremajaan kota (Urban Renewal Program), sebagai bagian dad Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT, Integrated Urban Infrastructure Development Program), Program P3KT sendiri adalah merupakan program pembangunan sarana sosial kota seprti proyek air minum, sarana pembuangan air hujan, sarana pembuangan air lirnbah, perbaikan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman. Dengan pelakasanaan program perbaikan kannpung, peremajaan kota dengan model pendekatan P3KT tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup para penghuninya dan masyarakat kota pada umumnya untuk perbaikan kualites hidup den lingkungan pemukiman perkotaan di samping untuk mewujudkan kualitas tata lingkungan dan tata kota. Demikian pula kebijaksanaan revitalisasi bangunan kola lama dan program peremajaan kota kawasan perkotaan. Pada dasarnya Program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program) dan Peremajaan Kota (Urban Renewal Program) sebagai realisasi Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), dilaksanakan berdasarkan pola keterpaduan Program Pembangunan Prasarana Kota, sehingga dalam pelaksanaanya memerlukan berbagai dukungan berbagai pihaK baik dad tingkat pusat, daerah rnaupun dad warga masyarakat kota itu sendiri. Namun demikian dalam kenyataannya program tersebut tidak sepenuhnya rnerupakan prozram pembangunan yang diselenggarakan oleh pernerintah daerah setempat. Demikian pula peran partisipasi rnasyarakat sebagai wujud pemberdayaan pembangunan yang mandiri belum nampak dalam pelaksanaan program tersebut, baik dad aspek koordinasi, kerjasarna maupun pendanaannya. Hal ini mencerminkan sulitnya upaya untuk mevwijudkan otonomi daerah sebagaimana diarnanatkan oleh undang-undang. As either a centre of governmental, industrial, commercial, and other activities or Central Java Province capital city, Semarang faces many urban affairs problems as what are faced by other big cities in Indonesia. Demography, public service and urban facilities are the main priorities of Semarang Municipality Government. Semarang Municipality spacious development policy is a part of regional spacious policy in supporting national development pattern so that the spacious arrangement policy is directed to the coherence achievement between Semarang and surrounding towns. The formulated spacious arrangement pattern should also be able to show the interrelationship between physical, economical, and social development. Being put the Act number 24, 1992 into effect dealing with the spacious arrangement, government determines city's development policy by urban design principles with its structure and environment systems in the area Wnich has strategic value for the city realization of image and function, those are pulling out and improvement of the urban settlement low area by means of Kampung Improvement Program and Revitalisation and conservation of the old building or old city, and Urban Renewal Program, as parts of integrated urban Infrastructure development Program (P3KT). This program itself is urban social medium development program such as drinking water project, medium of rain water exile, waste water exile, improvement of structure and infrastructure of settlement environment. By Kampung Improvement program implementation, the urban renewal with that P3KT approach model is intended not only to increase life necessity fulfillment of dweller and generally the urban society for life quality and urban settlement environment improvement, But also to bring the quality of invironment and urban systems into realitY. And so is revitalisation of the old building or old city and urban renewal Program. In reality Urban Renewal and Kampung Improvement Program as realizations of integrated urban Infrastructure Development Program, are done based on integration pattern of Urban Infrastructure Development Program, so they need many supports from many sides, either from central government, local or their own citizens in their practice. However, in fact the program is riot fully development program carried out by local government In addition, the role of society participation as a realization of autonomous development exertion has not seemed yet in practising the program, either from coordination aspect, cooperation or its founding this reflects the difficulty of effort to create local autonomy as commited by law.